#poldakalsel

Dewan juri mengumumkan stand terbaik pada Kalsel Expo 2019. Terangkum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menjadi stand terbaik kedua dari kategori Instansi Vertikal.

Ketua Panitia Pelaksana Kalsel Expo 2019, Birhasani, Selasa (3/9/2019) malam berharap kepada pemenang stand bisa mempertahankannya di tahun selanjutnya. Serta dia berharap kepada yang belum beruntung bisa meningkatkan di tahun depannya.

Sementara Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si diwakili Dir Pamobvit Kombes Pol Agus Mustof, bersyukur dengan dipercayakan Stand Polda Kalsel menjadi yang terbaik kedua.

“Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan panitia kepada kami. Harapan kami semoga dengan ini bisa lebih memberikan penyemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebab Polri khususnya Polda Kalsel bertindak secara professional dalam melaksanakan tugasnya, bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu memberi  pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang terbaik buat masyarakat, agar Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat,” katanya.

Penutup Kalsel Expo 2019 ini juga menampilan artis Ibu kota, Tiwi T2 dan ditutup secara langsung dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan. Acara ini sukses terselenggara dengan EO Prozerindo.

Berikut stand terbaik di Kalsel Expo 2019:

Kategori stand SKPD Provinsi:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kalsel
3. RSUD Ulin Kalsel.

Kategori SKPD Kabupaten Kota:

1. Kabupaten HSS
2. Pemko Banjarbaru
3. Pemko Banjarmasin

Kategori BUMD BUMN, Swasta:

1. Arutmin Indonesia
2. Adaro Indonesia
3. Bank BI Kalimatan

Kategori Instansi Vertikal:

1. Beacukai
2. Polda Kalsel
3. BNNP Kalsel.

Kategori Dekranasda:

1. Dekranasda HSS.
2. Dekranasda Tapin.
3. Dekranasda Tabalong.

Organisasi sosial dan komunitas:

1. Kwarda Pramuka Kalsel.
2. PKK Kalsel.
3. Dharmawanita Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Yazid Fanani, M.Si menghadiri Pembukaan Festival Pencak Silat Budaya / Kuntaw Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019, bertempat di Siring O Km Banjarmasin, Rabu (4/9/2019) pukul 10.00 Wita.

Pada kesempatan ini Kapolda Kalsel yang tampak memberikan apresiasinya menyampaikan, bahwa melalui kegiatan tersebut diharapkan akan dapat menghapus image pendekar dan pesilat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan sekitarnya yang rawan menimbulkan konflik sosial, tetapi justru sebagai bagian dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Karena saya sangat yakin, bahwa para pendekar yang berasal dari berbagai perguruan pencak silat, pada dasarnya mereka semua telah dibekali dengan berbagai ilmu yang mulia, yang nantinya akan sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” urai Kapolda Kalsel dalam kesempatan tersebut.

Sementara itu Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan pencak silat itu mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan kita untuk meningkatkan karakter.

Menurutnya, pencak silat memiliki nilai kebajikan. Bela diri digunakan bukan untuk niat buruk. “Nilai asli pencak silat adalah membela yang lemah, selalu mencoba membela yang benar, tidak pernah membenci dan tidak pernah balas dendam,” ucap Paman Birin sapaan Gubernur Kalsel.

Acara pembukaan dihadiri oleh Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin dan Forkopimda Kalsel, serta beragam perguruan pencak silat di Indonesia. Pesilat anak-anak maupun dewasa hadir dalam pembukaan. Untuk memeriahkan acara, disuguhkan tarian dan demonstrasi pencak silat.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Tim Kompolnas pagi tadi Senin (2/9/2019)  pukul 10.30 Wita mengunjungi Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka melaksanakan Monitoring dan klarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat (SKM) yang di tangani Polda Kalsel.

Kunjungan Tim Kompolnas ke Polda Kalsel dipimpin oleh Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., didampingi Verie Teguh, S.T., dan Julius Abdul Rahman, S. pd. I.  Kedatangan Tim Kompolnas ini disambut oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin dan Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si.

Kegiatan Sosialisasi dan Klarifikasi/Supervisi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan di Rupatama Polda Kalsel dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel dan para pengawas Penyidik.

Pada kesempatan itu Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si yang membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan nanti kita akan dengarkan keluhan dan saran masyarakat dari Tim Kompolnas, berapa laporan masyarakat dan keluhan masyarakat tentang Polda Kalsel ini, kemudian sejauh mana tinjak lanjut dan sudah di monitor oleh Kompolnas di tingkat pusat.

“Sejauh mana keluhan dan saran masyarakan terhadap Polda Kalsel yang sudah di monitoring oleh Tim Kompolnas yang ada di Pusat,” ucap Irwasda.

Sementara Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., selaku Ketua Tim Kompolnas mengatakan yang terpenting adalah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan kegiatan ini sangatlah bermanfaat, manfaat untuk Polda Kalsel khususnya untuk Kompolnas.

Selaku Ketua Tim Kompolnas kami berharap kita dalam kegiatan harus satu suara dan semuanya di sepakati nantinya dalam berita acara kesepakatan bersama antara Kompolnas dan Polda Kalsel, karena forum ini adalah forum musyawarah, musyawarah untuk mufakat. Percuma saja mengklarifikasi tanpa ada solusi.

“Untuk itu dalam pertemuan ini mari bersama-sama kita mencari solusi, apa yang bisa kita selesaikan dalam permasalahan yang ada,” ucap Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 17 Tahun 2011 Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional Kepolisian.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kompolnas. Pengaduan masyarakat selama ini banyak yang terkait dengan kinerja Kepolisian.

Seperti hal nya pada hari Senin (2/9/2019) pukul 10.00 Wita, saat Tim Kompolnas yang terdiri dari Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., Verie Teguh, S.T., dan Julius Abdul Rahman, S. pd. I. melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kalsel, dimana salah satu kegiatannya terkait klarifikasi pengaduan masyarakat.

Setibanya di Mapolda Kalsel, Tim Kompolnas diterima dengan ramah dan hangat oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin dan Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si di Ruang Kerja Wakapolda Kalsel.

Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum. menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan kerjanya ke Polda Kalsel adalah dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait kinerja Polri yang bertugas di Kalsel, baik Polda, Polres atau Polsek.

“Proses klarifikasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengaduan yang disampaikan ke Kompolnas itu benar atau tidak. Tanpa melakukan klarifikasi, Kompolnas tidak bisa mengetahui mana pengaduan yang benar dan mana pengaduan yang tidak benar,” imbuhnya.

Ia mengatakan jika ada pengaduan yang benar tentu akan ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya, misalnya Wasriksus ataupun pemeriksaan lanjut oleh Propam tergantung permasalahannya.

“Jika pengaduan tersebut tidak benar, maka Kompolnas akan menyampaikan surat jawaban kepada pengadu dan menjelaskan hasil klarifikasinya. Intinya Kompolnas itu netral dan tidak berpihak pada siapapun,” paparnya.

Dia meungungkapkan mengawal proses yang ada di Kepolisian agar tetap sesuai ketentuan perundang – undangan dan peraturan serta prosedur yang berlaku.

“Kompolnas dan masyarakat itu keinginannya sama, yaitu ingin Polri bertindak secara professional dalam melaksanakan tugasnya, bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu memberi  pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang terbaik buat masyarakat, agar Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkannya persoalan yang sering muncul banyak didominasi soal penegakan hukum. Padahal kesulitan terbesar dalam penegakan hukum itu adalah soal pembuktian terhadap dugaan atau sangkaan atau tuduhan.

“Proses penegakan hukum tidak bisa didasarkan oleh asumsi dan tendensi, tapi harus merujuk pada fakta – fakta hukum yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pemeriksaan saksi pelapor, saksi terlapor, saksi lain yang dianggap mengetahui/terkait, dan bukti – bukti di lapangan,” tambahnya.

Dia menjelaskan keterangan yang satu akan dicocokan dengan keterangan lainnya serta bukti – bukti. Jika fakta – fakta hukumnya terpenuhi, tentu proses penyelidikan akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

“Setelah berkas perkara lengkap lalu disampaikan ke Kejaksaan. Jika berkas perkaranya dinilai lengkap oleh kejaksaan maka disebut P21 Tahap 1, lalu akan ditindaklanjuti dengan penyerahan barang bukti dan tersangka atau biasa disebut P21 Tahap 2,” jelasnya.

Masih dikatakan Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum. namun sebaliknya jika penyeran berkas dinilai oleh Jaksa belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkaranya ke kepolisian atau disebut P19.

“Disamping pengembalian berkas, Jaksa pun biasanya memberikan petunjuk Jaksa terkait hal – hal yang masih harus dilengkapi. Hal – hal yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang mengadu ke Kompolnas,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan semoga apa yang dilakukan oleh Kompolnas ini bisa memberi nuansa penegakan hukum di kepolisian yang berkeadilan, transparan dan bebas kepentingan.

“Begitupun dengan harapan dari  visi dan misi Kapolri untuk mewujudkan Polri yang promoter bisa tercapai,” tutupnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto