Mitra Polisi

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. hari ini Kamis (17/9/2020) pukul 09.00 Wita, menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam rangka Pilkada Serentak TA.2020, bertempat di Ruang Calamus 2 Hotel Rattan In Banjarmasin.

Dalam pelaksanaan acara Rakor ini turut hadir juga Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kajati Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Danlanud Syamsudin Noor, Ketua KPU Kalsel diwakilkan Komisioner Edy Ariansyah, Ketua Bawaslu Kalsel diwakilkan Komisioner Iwan Setiawan, Kesbangpol dan Forkompimda Kalsel.

Dikatakan Kapolda Kalsel rata-rata rasio penambahan kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan perhari sekitar 79 orang, sedangkan jumlah kematian akibat Covid-19 perharinya 2-3 orang.

Terkait hal tersebut, Polda Kalsel menerapkan 5 strategi dalam penanganan Covid-19 yakni Penambahan alat uji PCR, Penambahan kapasitas rumah sakit dan kapasitas karantina, Penambahan jumlah Kampung Tangguh Banua (KTB), Pengelolaan dana secara efektif dan efisien, serta Mengedepankan penanganan Covid-19 dengan menggunakan pendekatan komunitas.

Menurut Kapolda Kalsel, angka penyebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan saat ini tidak mengalami penurunan hal ini dikarenakan ketidakdisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perlawanan kepada petugas pada saat melaksanakan Operasi Yustisi.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan Operasi Yustisi yang melibatkan semua unsur masyarakat dan stackholder yang ada, baik itu secara mobile ataupun stasioner guna meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada protokol kesehatan supaya bisa meminimalisir bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan.

Sementara itu Gubernur Kalsel dalam arahannya menyampaikan dalam instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, secara tegas dinyatakan bahwa perlu mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing dalam menjamin kepastian hukum.

Untuk itu, ucap Gubernur Kalsel perlu kerjasama dan sinergitas dari seluruh pihak terkait untuk memastikan upaya – upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dapat berjalan dengan tepat dan terukur dengan melakukan pengetesan secara masif menurunkan tim komunikasi, informasi dan edukasi untuk mensosialisasikan pencegahan penyebaran virus di masyarakat hingga menerjunkan tim mobile penanganan Covid-19.

“Kita menghadapi beberapa agenda penting terkait rangkaian kegiatan Pilkada Serentak 2020 hingga nanti puncaknya saat pemungutan suara, namun pelaksanaan kali ini berbeda dari sebelumnya karena kita harus menerapkan protokol kesehatan yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini untuk menyamakan persepsi baik Forkopimda Kalsel, KPU Kalsel dan Bawaslu Kalsel hingga pihak partai pengusung serta tim pemenang agar pentingnya menjaga protokol kesehatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Kalsel yang baru Bapak Drs. H. Helmi Tohir., M.H. beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Kalsel.

Pada kunjungan ini, Kapolda Kalsel berharap semoga kedepan sinergitas yang sudah berjalan selama ini bisa terus ditingkatkan terutama hubungan antara Pengadilan Agama dan Kepolisian khususnya Polda Kalsel sembari menegaskan bahwa pihaknya siap membantu Pengadilan Agama jika dibutuhkan.

Selain itu dengan Silaturahmi ini terjalin komunikasi yang harmonis, dengan Pengadilan Agama yang juga merupakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Kalsel.

“Selamat datang Pak, terima kasih atas kunjungannya di Polda Kalsel ini,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. didampingi Irwasda, Karo Ops dan Dir Reskrimum dengan ramah ketika menerima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalsel Bapak Drs. H. Helmi Tohir, M.H. dan rombongan, Selasa (15/9/2020) pukul 11.00 Wita.

Menurut Kapolda Kalsel, dengan adanya kegiatan tersebut dapat saling memberikan masukan atau kritikan serta menjalin komunikasi sinergitas yang positif dalam pelaksanaan tugas. Kunjungan silaturahmi ini juga merupakan bentuk harmonisasi dari institusi Pengadilan Agama dengan Polri dan juga sebagai bentuk kerjasama yang baik.

“Semoga pelaksanaan tugas kedepan, khususnya saat ini menghadapi Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dapat berjalan lancar dan sukses,” tandas Kapolda Kalsel.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalsel Bapak Drs. H. Helmi Tohir, M.H. pada kesempatan yang sama mengucapkan terimakasih atas sambutan Kapolda Kalsel beserta Jajaran sekaligus juga memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Kalimantan Selatan.

Ia pun siap menjalin sinergitas dengan Polda Kalsel dalam hal yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi Agama dan berharap bantuan Polda Kalsel dalam pengamanan apabila diperlukan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalsel juga mengatakan bahwa dirinya menyambut baik apa yang akan dilaksanakan pemerintah dan akan ikut terlibat apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pelaksanakan kegiatan pencegahan serta pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugaskan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo untuk fokus menangani Covid-19 di 8 Provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

“Presiden memerintahkan dalam waktu beberapa minggu kedepan kita harus bisa mencapai 3 sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan), dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” kata Luhut dalam Rapat koordinadi  Penanganan Covid-19 di 8 (Delapan) Provinsi Utama, Senin (14/9/2020).

Dalam menangani ketiga sasaran itu, ucap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pihaknya bekerjasama dengan BNPB dan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 di 8 Provinsi Utama yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total nasional.

Untuk mencapai 3 sasaran tersebut, ada berbagai langkah langkah yang harus dilakukan diantaranya Penyamaan data antara pusat dan daerah untuk pengambilan keputusan, Operasi Yustisi penegakan hukum protokol kesehatan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar, Peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk penurunan mortality rate dan peningkatan recovery rate, serta Penanganan secara spesifik kluster kluster Covid-19 di setiap Provinsi.

Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. yang mengikuti kegiatan tersebut dari Aula Kediaman Kapolda Kalsel melaporkan jumlah data Covid-19 dan daerah – daerah serta wilayah yang merupakan zona merah, orange dan kuning.

Dilaporkan juga beberapa dasar dalam melakukan operasi dalam menjalankan penegakan hukum protokol kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) dan 13 Peraturan kepala daerah (Perwali dan Perbup).

Kapolda Kalsel menyampaikan dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan telah dilakukan 721 penertiban dan harapannya masyarakat akan mematuhi Peraturan Kepala Daerah yang sudah ada yakni terkait protokol kesehatan.

Kota Banjarmasin sebagai penyumbangan 40% jumlah kasus terbanyak di wilayah Kalimantan Selatan, juga telah melakukan penertiban dengan sasaran pusat perbelanjaan seperti Pasar Ujung Murung, Pasar Antasari Sudimampir, Terminal Pal 6, serta Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Perikanan Banjar Raya.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan, Polda Kalsel beserta Jajaran juga bersiap untuk melakukan Operasi Gakkum guna menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto