Lalu Lintas

Peluncuran penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap 2 direncanakan 28 April mendatang. Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi salah satu wilayah yang segera akan menerapkan tilang elektronik atau ETLE tersebut.

“Namun diperkirakan, Launching ETLE Tahap 2 diundur sesuai perintah Kapolri, karena saat ini masih menggelar Operasi Keselamatan 2021 dan menyambut Hari Raya Idul Fitri,” kata Direktur Lantas Polda Kalsel Kombes Pol Maesa Soegriwo, S.I.K. diampingi Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Kalsel AKBP M. Ifan Hariyat. T, S.H., S.I.K., M.H. dan Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda Kalsel Kompol Fauzan Arianto, S.H., S.I.K., M.H. saat Talk Show di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin, Rabu (21/4/2021) pukul 09.00 Wita.

Menghadapi peluncuran tilang ETLE tahap kedua nanti, Direktur Lantas menuturkan, Tim Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel terus melakukan berbagai persiapan, seperti uji coba peralatan dan kamera pengawas di sejumlah ruas jalan protokol. Selain itu, tim melakukan sosialisasi penerapan tilang elektronik.

“Tilang elektronik perlu disosialisasikan sehingga masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan bermotor mengetahui dan lebih disiplin dalam berlalu lintas,” tutur Direktur Lantas.

Dia mengatakan, ETLE disiapkan dan mulai diuji coba perangkat kamera pengawas yang bisa merekam pelanggaran dari pengguna kendaraan bermotor roda dua dan empat di sejumlah titik ruas jalan dalam Kota Banjarmasin.

“Dan nantinya di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Kalsel dengan penerapan tilang elektronik diharapkan bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas pengendara roda dua maupun roda empat,” katanya.

Penerapan ETLE bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas walaupun tidak ada petugas. ”Sistem ETLE merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,” terangnya.

Proses penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang terekam kamera perangkat e-Tilang, dengan pengiriman surat tilang ke alamat sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar. Dalam surat tilang tersebut akan dicantumkan Pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran.

Kepolisian juga menyiapkan link situs web untuk konfirmasi pelanggaran di tilang elektronik, tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. mengikuti secara virtual Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (13/4/2021) pukul 16.00 Wita.

Sejumlah Pejabat diwilayah Kalimantan Selatan nampak hadir dalam acara tersebut diantaranya Pj. Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kejati Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Danlanud Syamsudin Noor, Wakapolda Kalsel, Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi, Kasi Ops Korem 101/Antasari, Irwasda Polda Kalsel dan Pejabat Utama Polda Kalsel.

Dalam keterangan persnya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum.  didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol Maesa Soegriwo, S.I.K. mengatakan, di era 4.0. saat ini Polri telah memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat seperti yang hari ini dilakukan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dengan meluncurkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR).

Menurut Kapolda, bagi masyarakat yang kesehariannya berlalu lintas dan harus memiliki SIM (Surat ijin mengemudi), sekarang telah dipermudah dalam hal pengurusan SIM, masyarakat dapat dengan mudah memperpanjang SIM dimana pun mereka berada dan basis datanya ada di Korlantas Polri.

Apabila telah memenuhi syarat dengan aplikasi yang ada saat ini, SIM kemudian akan segera diproduksi dan dikirimkan ke alamat sesuai permintaan masyarakat.

Terobosan Korlantas Polri ini, lanjut Kapolda, membuat pelayanan kepolisian menjadi jauh lebih mudah, efisien, dan lebih murah.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) resmi dilaunching secara Nasional serentak dan diterapkan di 12 Polda se Indonesia, Selasa (23/3/2021).

Peresmian launching E-TLE tahap I ini berlangsung di NTMC Polri dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, S.H., Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.T. Burhanuddin, S.H., M.H., Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Sekretaris Kompolnas, Pejabat Utama Mabes Polri, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H., Danpuspom TNI, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, serta Direktur Utama Jasa Raharja.

Launching yang digelar secara virtual ini juga ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan turut diikuti oleh Polda Kalsel melalui zoom meeting yang berlangsung di Aula Mathilda Batlayeri Polda Kalsel dan dihadiri Pj. Gubernur Kalsel Dr. Safrizal ZA, M.Si., Ketua DPRD Kalsel DR(HC). H.Supian HK, S.H., M.H., Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, Danlanal Banjarmasin, Wakapolda Kalsel, Aspidum Kejati, Kabintal Lanud Syamsudin Noor, Irwasda Polda Kalsel dan Pejabat Utama Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. dalam kesempatannya mengatakan program E-TLE tahap I yang dilaunching secara Nasional dan diterapkan di 12 Provinsi se Indonesia hari ini mengedepankan fungsi lalu lintas namun dalam pelaksanaannya juga melibatkan stakeholder terkait lainnya khususnya Pemerintah Daerah.

Ia pun memberi apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait baik Pemerintah Daerah, DPRD, maupun TNI yang telah membantu mensukseskan program E-TLE. Untuk Provinsi Kalsel, program E-TLE akan dilaunching dalam Tahap II pada tanggal 27 April 2021 mendatang.

Menurut Kapolda, E-TLE diberlakukan untuk menegakan hukum di lalu lintas, menciptakan budaya tertib berlalu lintas, dan membuat transparansi antara kepolisian dan masyarakat sebagaimana program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang ke-11 yaitu Laksanakan perluasan E-TLE bagi wilayah yang belum bisa menerapkan E-TLE, lakukan proses tilang sesuai dengan prosedur, tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaannya secara penuh.

Tahap awal penerapan E-TLE di wilayah hukum Polda Kalsel ada di 3 (Tiga) lokasi yakni Traffic Light Jalan Pangeran Samudera Banjarmasin, Traffic Light Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Traffic Light Jalan A.Yani Km.6 Banjarmasin.

Sementara itu Pj. Gubernur Kalsel Dr. Safrizal ZA, M.Si. selaku pihak Pemerintah Daerah memberi dukungan penuh atas penerapan E-TLE disejumlah titik di wilayah Provinsi Kalsel dan akan memberikan bantuan meliputi penyiapan tempat, kamera, serta yang lebih penting adalah menyiapakan kesiapan masyarakat dalam menghadapi penerapan E-TLE.

Data-data yang diperlukan Kepolisian dalam penerapan E-TLE juga dirasa penting untuk dipersiapkan, karena E-TLE merupakan sistem online sehingga semua data diperlukan dan akan dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu terkait anggaran khususnya dalam pengadaan kamera E-TLE, Pemerintah Daerah juga akan membantu Polda Kalsel.

“Semoga program ini dapat terus berjalan dan terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” harap Pj. Gubernur Kalsel Dr. Safrizal ZA, M.Si.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi melaunching tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) mulai hari ini Selasa (23/3/2021).

Dalam pelaksanaannya, Launching E-TLE Nasional yang berlangsung di NTMC Polri ini dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, S.H., Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.T. Burhanuddin, S.H., M.H., Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Sekretaris Kompolnas, Pejabat Utama Mabes Polri, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H., Danpuspom TNI, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, serta Direktur Utama Jasa Raharja.

Launching E-TLE Nasional yang digelar secara virtual dan serentak di seluruh Indonesia ini juga ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kegiatan tersebut juga turut diikuti oleh Polda Kalsel melalui zoom meeting yang berlangsung di Aula Mathilda Batlayeri Polda Kalsel dan dihadiri Pj. Gubernur Kalsel Dr. Safrizal ZA, M.Si., Ketua DPRD Kalsel DR(HC). H.Supian HK, S.H., M.H., Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, Danlanal Banjarmasin, Wakapolda Kalsel, Aspidum Kejati, Kabintal Lanud Syamsudin Noor, Irwasda Polda Kalsel dan Pejabat Utama Polda Kalsel.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa E-TLE dilaunching secara Nasional dan langsung diterapkan di 12 Polda se Indonesia dengan 244 titik lokasi dan 12.004 CCTV.

E-TLE merupakan adopsi teknologi informasi di bidang lalu lintas menuju era 4.0. dan merupakan salah satu program Presisi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yakni Program 11 yaitu Laksanakan perluasan E-TLE bagi wilayah yang belum bisa menerapkan E-TLE, lakukan proses tilang sesuai dengan prosedur, tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaannya secara penuh.

Penerapan E-TLE tahap I dilakukan di Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda DIY, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Lampung, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Utara.

Ia menerangkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas di jalan, diantaranya Pelanggaran traffic light, marka jalan, ganjil genap, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel, batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pembatasan jenis kendaraan tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memberikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri beserta Jajaran Direktorat Lalu Lintas atas terlaksananya launching tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di 12 Provinsi se Indonesia dengan 244 titik lokasi.

Menurut Kapolri, program E-TLE ini merupakan salah satu program yang menjadi perhatian oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang mengharapkan institusi Polri untuk terus membangun sistem penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain E-TLE, lanjut Kapolri, kedepannya Polri juga akan mengembangkan program-program pelayanan kepolisian khususnya di bidang lalu lintas dengan berbasis teknologi informasi seperti Perpanjangan SIM, Pelayanan STNK dan SKCK.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.T. Burhanuddin, S.H., M.H., yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, S.H., Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

E-TLE Nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H. dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya E-TLE dapat memantau perilaku pengendara.

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Di sisi Polri, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat E-TLE. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi kepolisian, program E-TLE adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolsiian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

E-TLE Nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem E-TLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem E-TLE.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H. mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem E-TLE terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 Polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono, M.H.

“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 Polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang E-TLE tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yang paling krusial dan perlu kita pasang E-TLE di situ,” sambungnya.

Kakorlantas Polri menjelaskan E-TLE Nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran E-TLE.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

“Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjutnya.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan E-TLE di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat