Mitra Polisi

JAKARTA – Tim Taekwondo Garuda Bhayangkara (Garbha) Presisi Polri akan berlaga pada kejuaraan The 7th Taekwondo lnternational Championship 2024  yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2024, bertempat di Assumption University of Bangkok, Thailand. Sebelum bertanding, tim yang yang dipimpin oleh Kombes Pol Andi Herindra bersilaturahmi ke KBRI Thailand, Jumat (9/8/2024) kemarin.

Sebanyak 28 atlet dan official Tim Taekwondo Garbha Presisi Indonesia diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand Rachmat Budiman serta didampingi Kombes Pol Endon Nurcahyo selaku Atase Indonesia untuk Thailand. Pada kesempatan itu, Ketua Tim Garbha Presisi Polri, Kombes Pol Andi Herindra menyampaikan pada dubes, bahwa dalam kejuaraan taekwondo internasional sebelumnya di Malaysia, Tim Garbha Presisi Polri telah menoreh prestasi membanggakan dengan menyabet dua juara umum yakni Juara Umum 1 pada kategori Pomsae dan Juara Umum 2 Kyurogi. Bahkan Indonesia menjadi tim terbaik dengan perolehan 14 medali emas, 5 medali perak dan 5 medali perunggu.

Adapun pada kejuaraan taekwondo di Bangkok, Andi mengatakan akan diikuti oleh 30 (tiga puluh) negara. “Diantaranya Korea, China, Indonesia, Russia, India, Malaysia, United Arab Emirates, Philippines, Hong Kong, Macau, Australia, Chinese Taipei, Laos, Pakistan, Uzbekistan, Kenya, Senegal, Nepal, Singapore. Vietnam, dan Myanmar,” kata Kombes Pol Andi dalam keterangannya.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol Andi mengatakan Duta Besar Rachmat Budiman mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan telah menjadi juara pada kejuaraan sebelumnya. Selain itu, Thailand telah menjadi barometer olahraga di Asia. Pasalnya, banyak atlet yang berprestasi.

Selain itu, Dubes Rachmat Budiman kata Kombes Pol Andi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam pembinaan para atlet-atlet untuk meningkatkan prestasi dengan membangun dan memperbaiki fasilitas lahraga.

“Bapak Duta Besar juga menyampaikan bahwa fisik dan disiplin harus menjadi fokus Utama dalam pembinaan para atlet. Pentingnya mentalitas dalam bertanding, jadilah pemenang dengan cara yang sportif dan apabila kalah, kalah dengan mengeluarkan kemampuan terbaik serta lakukan yang terbaik dan menjadilah juara,” ucapnya.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., menerima penghargaan dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan DR. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H. atas dedikasinya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalsel yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (8/8/2024).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, Kapolda Kalsel pada kesempatannya mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan dan berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika di Kalimantan Selatan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen Kapolda Kalsel dalam memerangi narkotika di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan upaya yang luar biasa dari Irjen Pol Winarto dalam menjaga generasi muda kita dari bahaya narkotika,” ujarnya.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kalimantan Selatan.

Penyerahan penghargaan kepada Kapolda Kalsel itu, juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Kabinda Kalsel, Ka BNNP Kalsel, Kajati Kalsel, dan anggota DPRD Provinsi Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri memperkuat sinergitas dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait tindak pencegahan kasus pertanahan. PKS ini sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia tanah.

Kerja sama ini dilakukan selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sengketa menjadi salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik, termasuk konflik pertanahan yang disebabkan atau dimotori oleh oknum mafia tanah. Tak dipungkiri, banyak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

“Belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated dan ini perlu diurai secara rigit dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda,” jelas Menteri ATR/BPN, Senin (5/8/2024).

Menteri ATR/BPN berharap, dengan adanya perjanjian kerja sama ini akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Dengan begitu, apa yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat terlaksana.

Ditambahkan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, sengketa tanah menjadi masalah yang berlarut-larut bahkan hingga mengganggu investasi. Padahal, di Indonesia terdapat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Tapi pada saat negara mau menggunakan tanah saja berhadapan dengan mafia tanah. Oleh karena itu tentunya kita sepakat bahwa harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan ‘mafia tanah’ ini kemudian bisa kita berikan kepastian dan hukum,” jelas Kapolri.

Tidak hanya itu, menurut Kapolri, masalah mafia tanah ini juga telah mengganggu masuknya investasi di Indonesia. Bahkan, tidak jarang investor yang masuk pada akhirnya terkendala dengan masalah pertanahan.

“Karena itulah, hal ini menjadi PR bersama agar Indonesia betul-betul bisa bersaing dalam hal investasi,” ujarnya.

Dibeberkan Kapolri, dalam kasus mafia tanah tentunya ada persekongkolan dan permainan hukum. Ia pun mendukung Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pemberantasan.

“Jadi kalau istilah saya tambahannya dari gebuk mafia tanah sampai tuntas dan kita dukung,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit.