Mitra Polisi

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara deklarasi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada serentak tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Mahakam Room, Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Kamis (24/10/2024) pukul 08.00 WITA.

Deklarasi ini merupakan wujud komitmen jajaran TNI dan Polri di wilayah Kalsel untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Polri bersama TNI, dan KPU diwilayah Provinsi Kalsel, hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menegaskan pentingnya TNI-Polri tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya berperan sebagai pengawal keamanan selama tahapan Pilkada.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M,H. menuturkan, dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk TNI Polri menjaga netralitas dalam pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024.

“Kita mengingatkan kepada seluruh anggota TNI Polri untuk tidak berpihak kepada pasangan calon kepala daerah dan melakukan politik praktis dalam Pilkada,” terang Kapolda Kalsel.

Beliau juga menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam Pilkada dengan menyesuaikan laporan dan pelanggaran yang dilakukan.

“Kepada masyarakat, kita TNI Polri menunjukan bahwasanya kita berkomitmen netral, dan diharapkan kepada masyarakat agar tidak mencoba-coba mengajak anggota TNI Polri untuk terjun langsung dalam politik praktis Pilkada 2024 ini,” pinta Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda, netralitas anggota adalah kunci untuk menjaga integritas Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar. “Kami siap mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan profesional, dan memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. dalam sambutannya menyampaikan sebagai lembaga pertahanan negara, TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. “Saya tekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Danrem menuturkan, netralitas adalah prinsip yang dijunjung tinggi oleh TNI, terutama saat menghadapi berbagai perhelatan politik seperti Pemilu, Pilkada, maupun kegiatan politik lainnya.

saya juga mengajak seluruh masyarakat kalimantan selatan untuk turut menjaga suasana yang kondusif. “Mari kita jaga suasana yang kondusif saat ini dan mari kita sambut setiap proses politik dengan penuh kedewasaan, saling menghormati perbedaan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar,” pinta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto.

Acara deklarasi ini juga diisi dengan berbagai kegiatan diskusi dan penyampaian arahan dari para pimpinan TNI-Polri diwilayah Kalimantan Selatan, yang semuanya berfokus pada upaya menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada berlangsung.

Selain Kapolda Kalsel, Deklarasi yang diinisiasi oleh Bidang Propam Polda Kalsel ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Dansat Pom Lanud Syamsuddin Noor, para Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, dan Kordiv Pencegahan Pamas Bawaslu Provinsi Kalsel. Mereka menyambut baik komitmen yang disampaikan TNI-Polri dan berharap proses demokrasi di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan damai dan aman.

Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.
Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas memberikan penghargaan berupa piagam kepada Polri atas kebijakan rekrutmen proaktif bagi penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas menilai Polri telah melakukan kebijakan inklusif dan humanis.

“Kami dari Komnas Disabilitas memberikan penghargaan kepada Polri atas upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam rekrutmen proaktif dalam SIPSS dan Bintara Polri kepada penyandang disabilitas. Dari poin ini ada beberapa hal yang mendasari kami memberikan apresiasi. Pertama, adanya kebijakan Kapolri dalam rekrutmen proaktif penyandang disabilitas,” kata Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia usai menghadiri Penutupan Rakorbin SDM dan PNS Polri di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (16/10/2024).

Dante menuturkan dalam proses penerimaan penyandang disabilitas menjadi anggota organik, dilakukan proses asesmen. Dante menyebut Polri juga memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas saat proses pendaftaran hingga pendidikan dan latihan.

“Dalam proses seleksi ada asesmen dan juga memberikan akomodasi yang layak bagi pendaftar penyandang disabilitas. Kemudian pelaksanaan proses pendidikan dan latihan memperhatikan juga akomodasi yang layak pada penyandang disabilitas,” tutur Dante.

Dante bersyukur Polri tak sekadar menerima para penyandang disabilitas, tapi juga merencanakan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM)

“Dan berikutnya kami juga melihat adanya perencanaan hasil rekrutmen ke penyandang disabilitas dengan melihat potensi penyandang disabilitas,” ujar dia.

Untuk diketahui tahun ini Polri merekrut dua penyandang disabilitas pada jalur kepangkatan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang I. Kemudian Polri merekrut secara proaktif 16 penyandang disabilitas pada kepangkatan Bintara.

JAKARTA – Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (Karo PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengungkapkan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi sasaran empuk para pengedar dan bandar narkoba.

Hal itu dikatakan Tjahyono saat membuka kegiatan Sosialisasi Kinerja Polri kepada 350 mahasiswa Goes To Campus 2024, bertema “Mewujudkan Generasi Muda Sehat Tanpa Narkoba”, di Universitas Pancasila (UP), Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Karo PID menuturkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini kata dia tidak bisa dinggap ringan terhadap ancaman bahaya nasional.

“Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Sama seperti generasi milenial, anggota Gen Z atau juga yang disebut zoomer memiliki risiko lebih tinggi terkena penyalahgunaan narkoba dibandingkan kelompok usia sebelumnya,” ucapnya.

Dibeberkannya bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia  yang berusia 15-64 tahun. Kendati demikian dari data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemakai narkoba pada kalangan umur 15-24 tahun.

Untuk itu pihaknya mengadakan kegiatan ini sebagai upaya preemtif dan preventif mencegah para mahasiswa sebagai penerus bangsa selamat dari bahaya narkoba. “Sosialisasi kinerja Polri bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba. Bahaya narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, menurunkan prestasi akademik dan merusak hubungan nasional,” ucapnya.

Cegah Narkoba, Rektor UP Berlakukan Jam Malam

Sementara Rektor UP, Marsudi Wahyu Kisworo mengapresiasi kegiatan oleh Divisi Humas Polri di kampusnya ini. Dikatakannya, bahwa penyakit besar para generasi muda adalah narkoba, sedangkan untuk generasi tua yakni korupsi. Menurutnya sangat penting sosialisasi dari Polri untuk mencegah narkoba masuk ke dunia kampus.

“Sudah banyak alumni (UP) yang jadi pemimpin bangsa.Dan kita ingin mencetak bibit-bibit unggul, kita tidak mau pemimpin bangsa dikotori oleh narkoba pada masa mudanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Marsudi, beberapa upaya preemtif telah dilakukan Universitas Pancasila yakni dengan membentuk satgas pencegahan dan memberlakukan jam malam. “Tidak ada lagi kegiatan usai jam 10 malam. Kita juga undang para alumni dan aktivisi untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa,” kata Marsudi.

Ketum GRANAT Tegaskan Narkotba Tiket Sekali Jalan Kehancuran

Dalam kegiatan ini Divisi Humas Polri juga membuka panel diskusi dengan mengundang tiga narasumber untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Ketiga pembicara yaitu Analis Kebijakan Madya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sucipta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika (DPP GRANAT) Henry Yosodiningrat dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi UP, Aully Grashinta.

Henrry Yosodiningrat membuat 350 mahasiswa semester 2 yang hadir terdiam. Dirinya meminta para generasi bangsa ini untuk meresapi tanggung jawab yang diberikan dari orang tua untuk belajar dan mengejar cita-cita.

“Tidak semua dari keluarga yang mampu. Diantara kalian ada orang tua yang banting tulang, berhutang sana-sini gadaikan sawah untuk masa depan kalian. Tapi kamu pakai narkoba di kampus kalian akan jadi sampah yang tidak ada gunanya dan tidak punya andil untuk Republik Indonesia ini,” tandas Henry.

Dirinya mengingatkan kepada mahasiswa jika sudah mencoba dan ketergantungan sebagai pecandu dan pelaku tindak pidana narkoba, maka penyidik berhak mempidanakan. “Ini one way tiket, sekali mencoba tidak akan bisa kembali. Jangan mau meski gratis, harus menolak. Saya mau kalian menjadi pemimpin bangsa,” tandasnya.

Sedangkan Aully Grashinta berujar bahwa para mahasiswa memasuki tahap dewasa dan cenderung akan bertambah beban masalah yang akan dihadapi. Agar terhindar dari pergaulan yang tidak sehat jauhi narkoba, dirinya mengajak untuk mahasiswa melakukan kegiatan produktif seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Menurutnya, sebagai orang yang berpendidikan tinggi sambung Aully, para mahasiswa bisa membedakan mana yang baik dan tidak. “Artinya berbagai kejahatan narkoba bisa kita serap dan analisa untuk terhindar narkoba,” ucapnya.

Dirinya berujar, sebagai mahasiswa unggul adalah yang bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk hal yang produktif, memberikan manfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. “Satu dari keluarga kita kalau terkena narkoba, seluruh keluarga akan terdampak,” ujarnya.

Sementara, Sucipta mengungkapkan dari hasil penelitian BNN, bahwa lingkungan kampus rentan dari peredaran narkoba. Dirinya mengajak para rektor, akademisi, dosen dan mahasiswa untuk memerangi narkoba dengan melakukan pencegahan

“Teman-teman mahasiswa kalau ada yang melihat ingin atau pakai kasih tahu laporkan. Jadi peredaran narkoba dari awalnya gratis, ingin coba-coba, semakin penasaran mencoba ini yang harus jauhi,” ucapnya.

Ia mengajak para mahasiswa menjadi agen perubahan. Bilamana melihat ada teman yang terlibat narkoba untuk segera laporkan ke pihak yang berwajib. Para penyalahguna narkoba menurutnya adalah korban yang harus direhabilitasi agar bisa sembuh.

Polri berkomitmen mendukung visi pemerintahan Presiden terpilih termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya kepada 34 Kepala Biro SDM Polda Jajaran.

Lebih lanjut, Irjen Pol Dedi Prasetyo memerintahkan seluruh Polda melalui para Kepala Biro SDM Polda jajaran untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM disambut baik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga ikut hadir dalam Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri sebagai narasumber eksternal. Di kesempatan ini ia menyampaikan paparan selama kurang lebih 60 menit tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia emas 2045.

“Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindaklanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ujar Andi Amran antusias.

Andi Amran melanjutkan modal yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ia yakin dengan sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara super power dalam hal pangan akan cepat terwujud.

Tidak cukup sampai di situ, Andi Amran mengatakan untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran.

“Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi Amran.

Polri dan Kementerian Pertanian bulan April 2024 lalu menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

TNI-Polri terus bersinergi dan solid dalam rangka menjawab tantangan tugas, mengawal seluruh kebijakan Pemerintah saat ini dan yang akan datang.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.SI. Jumat (4/10/2024) memimpin upacara penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama tahun 2024 di Rupatama Mabes Polri.

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama ini diberikan kepada Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit melalui Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa pemberian Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ini merupakan wujud dari komitmen kokohnya sinergitas TNI-Polri selama ini.

“Sinergitas antara TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas yang selama ini Alhamdulillah sudah sangat baik dan terus akan ditingkatkan. Pada kesempatan ini bapak Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atas sinergitas yang terbangun selama ini dari mulai level terbawah dari tingkat Polsek kemudian tingkat polda, kemudian tingkat Polres dan Kodim dan seluruh jajaran yang ada di wilayah dan juga di tingkat pusat yaitu Mabes Polri, “kata Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan pers kepada media usai upacara penganugerahan.

Irjen Pol Dedi menambahkan sinergitas ini dibangun dalam rangka untuk terus menjaga keamanan ketertiban dan keberlanjutan pembangunan untuk menuju Indonesia maju.

Berbagai sinergitas TNI – Polri terjalin mulai dari pengamanan arus mudik, pengembangan pendidikan kedinasan hingga keberhasilan pembebasan warga Selandia Baru yang menjadi sandera KKB di Papua merupakan contoh dari kontribusi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam mendukung tugas polri.

Upacara penganugerahan ini dimulai sekitar pukul 16 WIB dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan pembacaan Keputusan Presiden RI.

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahun ini Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Utama.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan, terdapat tiga tanda kehormatan Bintang Bhayangkara, yakni Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya. Bintang Bhayangkara Utama kelas tertinggi, disusul Bhayangkara Pratama dan Bhayangkara Nararya.