Mitra Polisi

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. memimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/11/2024) pukul 10.00 WITA. Rapat ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kasatwil Jajaran Polda Kalsel, Kanwil ATR / BPN, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang memiliki peran dalam penguatan ketahanan pangan di wilayah hukum Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan dalam pernyataannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menuturkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto yang merupakan isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan distribusi pangan di daerah tersebut.

“Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dalam hal ini Polda Kalsek dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujar Irjen Pol Winarto.

Dalam rapat ini, Kapolda Kalsel juga memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk penguatan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh jajarannya berperan aktif dalam mendukung program-program ketahanan pangan di tingkat Desa dan Kecamatan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja bersama yang konkret untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.
Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

TOKYO – Kunjungan resmi delegasi Divisi Humas Polri ke National Police Agency (NPA) Jepang menjadi momen penting dalam membangun kepercayaan publik antara kepolisian Indonesia dan Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, delegasi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang praktik kehumasan yang diterapkan di NPA dan menjajaki peluang kolaborasi di masa mendatang.

Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, yang menjabat sebagai Kabag Mitra Ropenmas DivHumas Polri, menyatakan, “Kami berharap dapat mempelajari cara NPA dalam membangun kepercayaan publik dan bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat dengan efektif”.

Salah satu hal yang menarik perhatian delegasi adalah pendekatan NPA terhadap media sosial. “Kami hanya menggunakan x.com untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kami tidak memiliki akun di Instagram, Facebook, atau TikTok, dan kami tidak mengoperasikan stasiun televisi,” ungkap perwakilan NPA, Rabu (23/10/2024).

Kombes Pol Ibrahim Tompo menambahkan, “Ini adalah pendekatan yang berbeda dengan yang biasa kami lakukan di Indonesia. Kami ingin mengetahui alasan di balik pilihan ini”.

Perwakilan NPA menjelaskan, “Kami membatasi personel kami dalam mengunggah konten di media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik”.

Pemberitaan di media sosial NPA sebagian besar terdiri dari himbauan-himbauan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. “Kami menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Harkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran publik,” kata perwakilan NPA.

Perwakilan NPA menjelaskan bahwa kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan publik dan memberikan informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Setelah pertemuan di NPA, delegasi Polri melanjutkan kunjungan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang. Di sini, mereka mengunjungi Museum Kepolisian Jepang dan Sistem Command Center, yang merupakan call center di daerah Tokyo.

Kunjungan Divisi Humas Polri ke National Police Agency dan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang menegaskan komitmen kedua lembaga untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami berharap hubungan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” tutup Brigjen Pol Tjahyono Saputro.

Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan ke depan akan terjalin kerja sama yang lebih produktif antara Polri dan kepolisian Jepang, demi menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terinformasi.

Divisi Humas Polri melakukan kunjungan ke Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan bencana. “Kami ingin mempelajari sistem komunikasi bencana Jepang yang telah terbukti efektif,” kata Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, Kamis (24/10/2024).

Jepang dikenal memiliki sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi, baik dalam segi manajemen krisis maupun peran humas dalam memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menggali pelajaran dari sistem komunikasi krisis ini untuk dapat diadaptasi di Indonesia, mengingat Indonesia juga merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam.

Dalam kunjungan ini melalui sabutan yang hangat yang diberikan oleh MLIT, pejabat Jepang menjelaskan sistem informasi dan peringatan dini yang canggih. “Kami memanfaatkan teknologi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi akurat dalam waktu singkat,” ungkap Sugayoshi Tetsuji perwakilan MLIT. “Koordinasi antarinstansi adalah kunci keberhasilan komunikasi saat bencana.”

Tim Polri juga berdiskusi tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami belajar bagaimana menjaga ketertiban publik dengan memberikan informasi yang jelas selama situasi darurat,” kata Brigjen Pol Tjahyono Saputro. “Ini sangat penting untuk mencegah kepanikan di masyarakat.”

Di akhir kunjungan, mereka juga mengunjungi Pusat Pengendalian Bencana MLIT, di mana dijelaskan proses pengumpulan dan penyebaran informasi bencana. “Pengalaman ini akan sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas kehumasan kami,” ujar Karo PID.

Kunjungan ke MLIT Jepang oleh Divisi Humas Polri ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang peran humas dalam situasi krisis, khususnya dalam hal penanganan bencana dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Jepang, dengan pengalaman dan sistem yang maju dalam menangani bencana, menjadi mitra penting dalam meningkatkan kapasitas kehumasan Polri dalam manajemen krisis dan komunikasi publik. Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan inisiatif-inisiatif konkrit yang bermanfaat bagi kedua negara.

Divisi Humas Polri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Tjahyono Saputro melanjutkan kunjungan kehumasan hari kedua ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Kamis (24/10/2024). Delegasi ini, yang terdiri dari delapan personel Humas dan satu personel Divisi Hubungan Internasional, disambut dengan baik oleh Wakil Duta Besar Maria Renata Hutagalung.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara Polri dan KBRI, terutama dalam konteks penanganan berbagai isu yang relevan. KBRI saat ini sedang sibuk menangani beberapa kasus, termasuk penangkapan DPO, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menyampaikan informasi yang tepat kepada publik.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Muhammad Al Aula, Kepala Bagian Penerangan dan Sosial Budaya Divisi Humas, menjelaskan tentang peran penting media dalam memberikan penyuluhan dan informasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. KBRI juga aktif menggunakan media sosial, termasuk website, Instagram, dan Facebook, untuk menyebarkan informasi dan himbauan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, dibahas pula rencana kerjasama antara Nikkei dan Divisi Humas Polri terkait pelatihan jurnalis, yang akan membantu wartawan internasional dalam meliput informasi di Papua, di mana akses media seringkali sulit. Hal ini sangat relevan mengingat isu Papua yang terus menjadi sorotan internasional.

Sebagai bagian dari upaya untuk menangkal misinformasi terkait Papua, Divisi Humas Polri telah meluncurkan media online Indonesian National Police, yang diharapkan dapat memberikan informasi akurat dan terpercaya.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan Polri dengan KBRI, tetapi juga menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, serta menjaga reputasi dan citra baik negara di kancah internasional.

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara deklarasi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada serentak tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Mahakam Room, Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Kamis (24/10/2024) pukul 08.00 WITA.

Deklarasi ini merupakan wujud komitmen jajaran TNI dan Polri di wilayah Kalsel untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Polri bersama TNI, dan KPU diwilayah Provinsi Kalsel, hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menegaskan pentingnya TNI-Polri tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya berperan sebagai pengawal keamanan selama tahapan Pilkada.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M,H. menuturkan, dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk TNI Polri menjaga netralitas dalam pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024.

“Kita mengingatkan kepada seluruh anggota TNI Polri untuk tidak berpihak kepada pasangan calon kepala daerah dan melakukan politik praktis dalam Pilkada,” terang Kapolda Kalsel.

Beliau juga menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam Pilkada dengan menyesuaikan laporan dan pelanggaran yang dilakukan.

“Kepada masyarakat, kita TNI Polri menunjukan bahwasanya kita berkomitmen netral, dan diharapkan kepada masyarakat agar tidak mencoba-coba mengajak anggota TNI Polri untuk terjun langsung dalam politik praktis Pilkada 2024 ini,” pinta Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda, netralitas anggota adalah kunci untuk menjaga integritas Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar. “Kami siap mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan profesional, dan memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. dalam sambutannya menyampaikan sebagai lembaga pertahanan negara, TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. “Saya tekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Danrem menuturkan, netralitas adalah prinsip yang dijunjung tinggi oleh TNI, terutama saat menghadapi berbagai perhelatan politik seperti Pemilu, Pilkada, maupun kegiatan politik lainnya.

saya juga mengajak seluruh masyarakat kalimantan selatan untuk turut menjaga suasana yang kondusif. “Mari kita jaga suasana yang kondusif saat ini dan mari kita sambut setiap proses politik dengan penuh kedewasaan, saling menghormati perbedaan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar,” pinta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto.

Acara deklarasi ini juga diisi dengan berbagai kegiatan diskusi dan penyampaian arahan dari para pimpinan TNI-Polri diwilayah Kalimantan Selatan, yang semuanya berfokus pada upaya menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada berlangsung.

Selain Kapolda Kalsel, Deklarasi yang diinisiasi oleh Bidang Propam Polda Kalsel ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Dansat Pom Lanud Syamsuddin Noor, para Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, dan Kordiv Pencegahan Pamas Bawaslu Provinsi Kalsel. Mereka menyambut baik komitmen yang disampaikan TNI-Polri dan berharap proses demokrasi di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan damai dan aman.

Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.
Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas memberikan penghargaan berupa piagam kepada Polri atas kebijakan rekrutmen proaktif bagi penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas menilai Polri telah melakukan kebijakan inklusif dan humanis.

“Kami dari Komnas Disabilitas memberikan penghargaan kepada Polri atas upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam rekrutmen proaktif dalam SIPSS dan Bintara Polri kepada penyandang disabilitas. Dari poin ini ada beberapa hal yang mendasari kami memberikan apresiasi. Pertama, adanya kebijakan Kapolri dalam rekrutmen proaktif penyandang disabilitas,” kata Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia usai menghadiri Penutupan Rakorbin SDM dan PNS Polri di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (16/10/2024).

Dante menuturkan dalam proses penerimaan penyandang disabilitas menjadi anggota organik, dilakukan proses asesmen. Dante menyebut Polri juga memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas saat proses pendaftaran hingga pendidikan dan latihan.

“Dalam proses seleksi ada asesmen dan juga memberikan akomodasi yang layak bagi pendaftar penyandang disabilitas. Kemudian pelaksanaan proses pendidikan dan latihan memperhatikan juga akomodasi yang layak pada penyandang disabilitas,” tutur Dante.

Dante bersyukur Polri tak sekadar menerima para penyandang disabilitas, tapi juga merencanakan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM)

“Dan berikutnya kami juga melihat adanya perencanaan hasil rekrutmen ke penyandang disabilitas dengan melihat potensi penyandang disabilitas,” ujar dia.

Untuk diketahui tahun ini Polri merekrut dua penyandang disabilitas pada jalur kepangkatan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang I. Kemudian Polri merekrut secara proaktif 16 penyandang disabilitas pada kepangkatan Bintara.

JAKARTA – Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (Karo PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengungkapkan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi sasaran empuk para pengedar dan bandar narkoba.

Hal itu dikatakan Tjahyono saat membuka kegiatan Sosialisasi Kinerja Polri kepada 350 mahasiswa Goes To Campus 2024, bertema “Mewujudkan Generasi Muda Sehat Tanpa Narkoba”, di Universitas Pancasila (UP), Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Karo PID menuturkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini kata dia tidak bisa dinggap ringan terhadap ancaman bahaya nasional.

“Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Sama seperti generasi milenial, anggota Gen Z atau juga yang disebut zoomer memiliki risiko lebih tinggi terkena penyalahgunaan narkoba dibandingkan kelompok usia sebelumnya,” ucapnya.

Dibeberkannya bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia  yang berusia 15-64 tahun. Kendati demikian dari data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemakai narkoba pada kalangan umur 15-24 tahun.

Untuk itu pihaknya mengadakan kegiatan ini sebagai upaya preemtif dan preventif mencegah para mahasiswa sebagai penerus bangsa selamat dari bahaya narkoba. “Sosialisasi kinerja Polri bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba. Bahaya narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, menurunkan prestasi akademik dan merusak hubungan nasional,” ucapnya.

Cegah Narkoba, Rektor UP Berlakukan Jam Malam

Sementara Rektor UP, Marsudi Wahyu Kisworo mengapresiasi kegiatan oleh Divisi Humas Polri di kampusnya ini. Dikatakannya, bahwa penyakit besar para generasi muda adalah narkoba, sedangkan untuk generasi tua yakni korupsi. Menurutnya sangat penting sosialisasi dari Polri untuk mencegah narkoba masuk ke dunia kampus.

“Sudah banyak alumni (UP) yang jadi pemimpin bangsa.Dan kita ingin mencetak bibit-bibit unggul, kita tidak mau pemimpin bangsa dikotori oleh narkoba pada masa mudanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Marsudi, beberapa upaya preemtif telah dilakukan Universitas Pancasila yakni dengan membentuk satgas pencegahan dan memberlakukan jam malam. “Tidak ada lagi kegiatan usai jam 10 malam. Kita juga undang para alumni dan aktivisi untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa,” kata Marsudi.

Ketum GRANAT Tegaskan Narkotba Tiket Sekali Jalan Kehancuran

Dalam kegiatan ini Divisi Humas Polri juga membuka panel diskusi dengan mengundang tiga narasumber untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Ketiga pembicara yaitu Analis Kebijakan Madya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sucipta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika (DPP GRANAT) Henry Yosodiningrat dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi UP, Aully Grashinta.

Henrry Yosodiningrat membuat 350 mahasiswa semester 2 yang hadir terdiam. Dirinya meminta para generasi bangsa ini untuk meresapi tanggung jawab yang diberikan dari orang tua untuk belajar dan mengejar cita-cita.

“Tidak semua dari keluarga yang mampu. Diantara kalian ada orang tua yang banting tulang, berhutang sana-sini gadaikan sawah untuk masa depan kalian. Tapi kamu pakai narkoba di kampus kalian akan jadi sampah yang tidak ada gunanya dan tidak punya andil untuk Republik Indonesia ini,” tandas Henry.

Dirinya mengingatkan kepada mahasiswa jika sudah mencoba dan ketergantungan sebagai pecandu dan pelaku tindak pidana narkoba, maka penyidik berhak mempidanakan. “Ini one way tiket, sekali mencoba tidak akan bisa kembali. Jangan mau meski gratis, harus menolak. Saya mau kalian menjadi pemimpin bangsa,” tandasnya.

Sedangkan Aully Grashinta berujar bahwa para mahasiswa memasuki tahap dewasa dan cenderung akan bertambah beban masalah yang akan dihadapi. Agar terhindar dari pergaulan yang tidak sehat jauhi narkoba, dirinya mengajak untuk mahasiswa melakukan kegiatan produktif seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Menurutnya, sebagai orang yang berpendidikan tinggi sambung Aully, para mahasiswa bisa membedakan mana yang baik dan tidak. “Artinya berbagai kejahatan narkoba bisa kita serap dan analisa untuk terhindar narkoba,” ucapnya.

Dirinya berujar, sebagai mahasiswa unggul adalah yang bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk hal yang produktif, memberikan manfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. “Satu dari keluarga kita kalau terkena narkoba, seluruh keluarga akan terdampak,” ujarnya.

Sementara, Sucipta mengungkapkan dari hasil penelitian BNN, bahwa lingkungan kampus rentan dari peredaran narkoba. Dirinya mengajak para rektor, akademisi, dosen dan mahasiswa untuk memerangi narkoba dengan melakukan pencegahan

“Teman-teman mahasiswa kalau ada yang melihat ingin atau pakai kasih tahu laporkan. Jadi peredaran narkoba dari awalnya gratis, ingin coba-coba, semakin penasaran mencoba ini yang harus jauhi,” ucapnya.

Ia mengajak para mahasiswa menjadi agen perubahan. Bilamana melihat ada teman yang terlibat narkoba untuk segera laporkan ke pihak yang berwajib. Para penyalahguna narkoba menurutnya adalah korban yang harus direhabilitasi agar bisa sembuh.