Peristiwa

Tim Kompolnas pagi tadi Senin (2/9/2019)  pukul 10.30 Wita mengunjungi Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka melaksanakan Monitoring dan klarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat (SKM) yang di tangani Polda Kalsel.

Kunjungan Tim Kompolnas ke Polda Kalsel dipimpin oleh Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., didampingi Verie Teguh, S.T., dan Julius Abdul Rahman, S. pd. I.  Kedatangan Tim Kompolnas ini disambut oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin dan Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si.

Kegiatan Sosialisasi dan Klarifikasi/Supervisi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan di Rupatama Polda Kalsel dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel dan para pengawas Penyidik.

Pada kesempatan itu Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si yang membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan nanti kita akan dengarkan keluhan dan saran masyarakat dari Tim Kompolnas, berapa laporan masyarakat dan keluhan masyarakat tentang Polda Kalsel ini, kemudian sejauh mana tinjak lanjut dan sudah di monitor oleh Kompolnas di tingkat pusat.

“Sejauh mana keluhan dan saran masyarakan terhadap Polda Kalsel yang sudah di monitoring oleh Tim Kompolnas yang ada di Pusat,” ucap Irwasda.

Sementara Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., selaku Ketua Tim Kompolnas mengatakan yang terpenting adalah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan kegiatan ini sangatlah bermanfaat, manfaat untuk Polda Kalsel khususnya untuk Kompolnas.

Selaku Ketua Tim Kompolnas kami berharap kita dalam kegiatan harus satu suara dan semuanya di sepakati nantinya dalam berita acara kesepakatan bersama antara Kompolnas dan Polda Kalsel, karena forum ini adalah forum musyawarah, musyawarah untuk mufakat. Percuma saja mengklarifikasi tanpa ada solusi.

“Untuk itu dalam pertemuan ini mari bersama-sama kita mencari solusi, apa yang bisa kita selesaikan dalam permasalahan yang ada,” ucap Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 17 Tahun 2011 Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional Kepolisian.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kompolnas. Pengaduan masyarakat selama ini banyak yang terkait dengan kinerja Kepolisian.

Seperti hal nya pada hari Senin (2/9/2019) pukul 10.00 Wita, saat Tim Kompolnas yang terdiri dari Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum., Verie Teguh, S.T., dan Julius Abdul Rahman, S. pd. I. melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kalsel, dimana salah satu kegiatannya terkait klarifikasi pengaduan masyarakat.

Setibanya di Mapolda Kalsel, Tim Kompolnas diterima dengan ramah dan hangat oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin dan Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si di Ruang Kerja Wakapolda Kalsel.

Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum. menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan kerjanya ke Polda Kalsel adalah dalam rangka melaksanakan tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait kinerja Polri yang bertugas di Kalsel, baik Polda, Polres atau Polsek.

“Proses klarifikasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengaduan yang disampaikan ke Kompolnas itu benar atau tidak. Tanpa melakukan klarifikasi, Kompolnas tidak bisa mengetahui mana pengaduan yang benar dan mana pengaduan yang tidak benar,” imbuhnya.

Ia mengatakan jika ada pengaduan yang benar tentu akan ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya, misalnya Wasriksus ataupun pemeriksaan lanjut oleh Propam tergantung permasalahannya.

“Jika pengaduan tersebut tidak benar, maka Kompolnas akan menyampaikan surat jawaban kepada pengadu dan menjelaskan hasil klarifikasinya. Intinya Kompolnas itu netral dan tidak berpihak pada siapapun,” paparnya.

Dia meungungkapkan mengawal proses yang ada di Kepolisian agar tetap sesuai ketentuan perundang – undangan dan peraturan serta prosedur yang berlaku.

“Kompolnas dan masyarakat itu keinginannya sama, yaitu ingin Polri bertindak secara professional dalam melaksanakan tugasnya, bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu memberi  pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang terbaik buat masyarakat, agar Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkannya persoalan yang sering muncul banyak didominasi soal penegakan hukum. Padahal kesulitan terbesar dalam penegakan hukum itu adalah soal pembuktian terhadap dugaan atau sangkaan atau tuduhan.

“Proses penegakan hukum tidak bisa didasarkan oleh asumsi dan tendensi, tapi harus merujuk pada fakta – fakta hukum yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pemeriksaan saksi pelapor, saksi terlapor, saksi lain yang dianggap mengetahui/terkait, dan bukti – bukti di lapangan,” tambahnya.

Dia menjelaskan keterangan yang satu akan dicocokan dengan keterangan lainnya serta bukti – bukti. Jika fakta – fakta hukumnya terpenuhi, tentu proses penyelidikan akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

“Setelah berkas perkara lengkap lalu disampaikan ke Kejaksaan. Jika berkas perkaranya dinilai lengkap oleh kejaksaan maka disebut P21 Tahap 1, lalu akan ditindaklanjuti dengan penyerahan barang bukti dan tersangka atau biasa disebut P21 Tahap 2,” jelasnya.

Masih dikatakan Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, M.Hum. namun sebaliknya jika penyeran berkas dinilai oleh Jaksa belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkaranya ke kepolisian atau disebut P19.

“Disamping pengembalian berkas, Jaksa pun biasanya memberikan petunjuk Jaksa terkait hal – hal yang masih harus dilengkapi. Hal – hal yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang mengadu ke Kompolnas,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan semoga apa yang dilakukan oleh Kompolnas ini bisa memberi nuansa penegakan hukum di kepolisian yang berkeadilan, transparan dan bebas kepentingan.

“Begitupun dengan harapan dari  visi dan misi Kapolri untuk mewujudkan Polri yang promoter bisa tercapai,” tutupnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Wakapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin didampingi Wadir Samapta Polda Kalsel mengecek sekaligus berkunjung ke stand pameran Polda Kalsel yang ada di Lapangan Dr. Murjani Banjarbaru, Sabtu (31/8/2019) pukul 14.00 Wita. Dalam pameran Kalsel Expo 2019 terdapat ratusan stand dan diikuti oleh instansi pemerintah, Kabupaten dan Kota se Kalsel, dan juga dari BUMN, BUMD serta pengrajin binaan Dewan Kerajinan Nasional tingkat Provinsi Kalsel.

Wakapolda menilai, pameran Kalsel Expo 2019 ini merupakan wahana strategis untuk mensosialisasikan program dan hasil pembangunan kepada masyarakat. Terlebih dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-69 dan HUT RI ke-74 sehingga bisa memantapkan semangat nasionalisme, cinta dan bangga kepada daerah dan tanah air. Kegiatan yang juga diikuti oleh instansi vertikal seperti TNI dan POLRI ini menampilkan kemajuan teknologinya sehingga masyarakat bisa mengenal lebih jauh peralatan milik kepolisian yang berbasis teknologi.

“Dengan melihat alat yang kita miliki, masyarakat bisa merasa lebih aman,” ungkap Jenderal bintang satu itu.

Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin berharap anggotanya yang berjaga di Stand pameran ini dapat memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi termasuk peralatan yang dimiliki Polri sehingga tujuan pameran khususnya mengenai Polri dapat benar-benar dipahami dan dirasakan masyarakat.

“Selain itu dengan diadakannya pameran Kalsel Expo ini diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi masyarakat, sehingga Polri bisa lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat,” lanjutnya.

Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin pada kesempatan tersebut juga sempat meninjau langsung stand Polda Kalsel dan beberapa stand pameran lainnya termasuk stand dari TNI, stand dari instansi pemerintah, Kabupaten dan Kota se-Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto