Peristiwa

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mengusut kasus tindak pidana korupsi terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016 sudah direncanakan di tahun 2014.

“Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN didanai oleh PMN yang dialokasikan pada APBN-P tahun 2015,” kata Kombes Pol Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Kombes Pol Arief menjelaskan, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar, dimana berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Adapun beberapa fakta penyidikan diungkap Arief yakni anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto Lumajang kurang dan tak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak sampai kontrak ditandatangani.

Kemudian Direktur Utama PTPN XI inisial DP dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT jauh sebelum lelang dilaksanakan sudah berkomunikasi intens dan menjalin kerja sama untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi EPCC pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto Lumajang PTPN XI tahun 2016.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT meminta panitia lelang untuk membuka lelang sedangkan HPS masih diriview oleh tim konsultan PMC.

“Panitia lelang tetap melanjutkan lelang padahal prakualifikasi hanya 1 PT WIKA yang memenuhi syarat. Sedangkan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam dan 9 perusahaan lainnya tidak lulus. Untuk perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam gagal karena dukungan bank belum merupakan komitmen pembiayaan proyek dan lokasi workshop di luar negeri,” katanya.

Kombes Pol Arief menambahkan, isi dari kontrak perjanjian dirubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat/RKS dengan menambahkan uang muka 20 persen dan menambahkan juga pembayaran letter of credit atau LC ke rekening luar negeri. Tahapan pembayaran procurement yang menguntungkan penyedia tanpa mengikuti proses GCG.

Kontrak perjanjian ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dikontrak karena kontrak perjanjian masih dikaji atau dibahas oleh kedua belah pihak dari 23 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

“Proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang. Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar,” ucapnya.

Atas penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya akhirnya berimplikasi mengakibatkan proyek sampai saat ini mangkrak dan uang PTPN XI sudah keluar kepada kontraktor hampir 90 persen.

“Penyidik pun sudah mengirimkan surat ke BPK untuk permintaan penghitungan kerugian negara dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Kombes Pol Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Kombes Pol Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Kombes Pol Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. memimpin apel pagi yang digelar di Lapangan Apel Mapolda Kalsel, Senin (12/8/2024) pukul 08.00 WITA. Dalam apel tersebut, Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas di kalangan anggota kepolisian.

Dalam arahannya, Irjen Pol Winarto mengingatkan seluruh anggota agar menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak reputasi institusi kepolisian, khususnya judi online dan perselingkuhan. Kapolda menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

“Sebagai aparat penegak hukum, kita harus menjadi teladan bagi masyarakat. Judi online dan perselingkuhan tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat mengancam stabilitas internal kita. Saya minta semua anggota untuk menjaga sikap dan perilaku, serta fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat,” tegas Irjen Pol Winarto.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Kapolda Kalsel mengingatkan bahwa kedepannya ada tugas penting yakni Pilkada Serentak Tahun 2024, semua harus mempersiapkan diri dan jaga netral dengan tidak berpihak kepada siapapun juga.

Bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada, Polda Kalsel dan Jajaran juga harus mengantisipasi Karhutla, meskipun ramalan BMKG mengatakan bahwa diwilayah kita terjadi kemarau basah, namun kita tetap berharap kebakaran hutan tidak terjadi di Kalimantan Selatan.

Dengan pengawasan dan kepemimpinan yang tegas, Kapolda Kalsel berharap seluruh anggota dapat menerapkan nilai-nilai kepolisian yang bersih dan berintegritas tinggi dalam setiap tindakan mereka.

Apel menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi anggota kepolisian, sambil mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam apel ini turut dihadiri oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Turman Sormin Siregar, S.H., S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kalsel, Anggota Polri dan ASN Polda Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., memimpin upacara Wisuda Purna Bhakti Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Kalsel Tahun Anggaran 2024. Acara yang penuh khidmat ini berlangsung di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Jumat (9/8/2024).

Upacara ini dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Wakil Ketua PYKB Daerah Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kasatwil Jajaran Polda Kalsel, dan Pengurus PP Polri Kalsel. Dalam kesempatannya, Kapolda Kalsel menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 39 personel yang purna bhakti atas pengabdian dan dedikasi mereka selama bertugas di lingkungan Polri.

“Pengabdian saudara sekalian merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kelancaran tugas-tugas Polri,” ujar Irjen Pol Winarto. Ia juga menekankan bahwa purna bhakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari kontribusi dalam bentuk lain kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, para personel yang purna bhakti juga diberikan cenderamata sebagai simbol penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama bertugas. Acara ditutup dengan doa bersama serta ramah tamah yang diisi dengan suasana keakraban dan penuh haru.

Wisuda Purna Bhakti ini menjadi momen yang mengharukan sekaligus membanggakan bagi para pegawai negeri yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri dan pegawai negeri lainnya untuk terus bekerja dengan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.