Peristiwa

Bantuan untuk Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali datang dari Polda Kalimantan Selatan (Kalsel). Berangkat melalui jalur darat Sabtu 11 Agustus 2018 bantuan tersebut di distribusikan menggunakan enam unit truk tronton dan tiba Selasa (14/8/2018) sekitar pukul 08.00 wita di Polda NTB.

“Bantuan dari Polda Kalsel tadi diserahkan langsung oleh Karo Sarpras Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Bambang Hermanto, S.H., Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Bambang Priyo Andogo dan Kabid Propam AKBP Edy Suwandono, S.I.K., yang mengantar dan diterima oleh kami,” ungkap Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Eka Satria Bhakti, SIK., di Posko Bantuan Gempa di Gedung Sasana Dharma Polda NTB.

Dijelaskan Karo SDM Polda NTB , bantuan-bantuan yang diberikan itu adalah sembako, selimut, terpal dan juga uang senilai Rp.400.125.000. “Kalau truk kita langsung distribusikan ke Posko-posko yang ada di jajaran dan sebagian kita bongkar di posko kita di Gedung Sasana Dharma Polda NTB,” jelasnya.

Ditambahkan juga, Polda NTB sebelumnya telah menerima bantuan juga dari beberapa Polda di Indonesia, seperti Polda Papua, Polda Bangka Belitung, Polda Gorontalo, Polda Jawa Barat, Polda Sulawesi Tengah. “Itu yang kemarin pada tanggal 13 Agustus 2018 dan hari ini tanggal 14 Agustus 2018 dari Polda Kalsel,” tambahnya.

Atas nama Polda NTB, Karo SDM Polda NTB  Kombes Pol Eka Satria Bhakti, SIK., berterimakasih dari seluruh Polda-polda yang sudah mengirimkan bantuannya. Menurutnya amanat yang diberikan ini adalah tugas kemanusiaan, berharap dalam proses pendistribusian bisa tersalur kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

“Kita harapkan distribusi itu kita bisa salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” imbuh Karo SDM Polda NTB  Kombes Pol Eka Satria Bhakti, SIK.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rachmat Mulyana mengeluarkan Maklumat. Maklumat dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1439 H.

Maklumat tersebut dikeluarkan 3 Agustus 2018 dengan Nomor MAK/04/VIII/2018 tentang Larangan Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar. ‘’Maklumat ini sudah disebar ke jajaran Polda Kalsel,” kata Kapolda Kalsel.

Maklumat ini berupaya menjamin ketersediaan pangan sebagai dasar kebutuhan manusia yang paling utama dan stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Sementara itu, poin-poin yang terkandung di dalam Maklumat tersebut di antaranya, Kapolda mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, diharapkan tidak membeli atau menggunakan bahan pokok yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, kadaluarsa serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diimbau, apabila mengetahui ada penimbunan bahan pokok atau peredaran barang makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, masyarakat diminta segera memberitahukan atau melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat. “Kalau ada temuan, masyarakat diminta segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. Nanti biar Tim yang bergerak,” kata Jenderal bintang dua tersebut.

Apabila dengan sengaja menimbun atau menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang di subsidi pemerintah, maka pelaku melanggar pasal 133 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan dengan ancaman hukuman penjara selam 7 tahun dan denda Rp. 100 Milyar, dan pasal 104 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 50 Milyar.

Sementara apabila memperdagangkan dan/ mengedarkan barang yang tidak memenuhi standar / tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku dijerat dengan pelanggaran pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2 Milyar.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rachmat Mulyana mengeluarkan Maklumat Nomor : Mak/05/VIII/2018 tentang Larangan melakukan pembakaran terhadap hutan atau lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Maklumat terkait Karhutla tersebut dikeluarkan oleh Jenderal bintang dua tersebut agar semua jajarannya melakukan antisipasi pencegahan kebakaran lahan.

Kapolda Kalsel meminta semua polres ikut membantu pecegahan kebakaran lahan dan hutan untuk menghindari kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Selatan.

Masyarakat menyambut baik Maklumat Kapolda Kalsel tersebut, karena dengan begitu masyarakat menjadi paham akan bahaya dari membakar hutan dan lahan. Selain dapat merugikan orang banyak, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

“Diminta kepada masyarakat untuk tetap berkordinasi dengan pihak kepolisian jika melihat warga yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, karena akan diproses secara hukum,” ujar Kapolda Kalsel.

Adapun isi Maklumat tersebut yakni:

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha dibidang kehutanan / perkebunan / pertanian / dilarang membuka lahan / land cleaning dengan cara membakar.
2. Apabila menemukan titik api dilokasi lahan milik pribadi atau milik orang lain agar segera melaporkan kepada pemerintah setempat, instansi terkait, TNI maupun Polri, untuk dilakukan pemadaman secara bersama-sama.
3. Terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan pasal berlapis karena telah melakukan Tindak Pidana, diancam dengan :
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 huruf d, “setiap orang dilarang membakar hutan.

• Pasal 78 ayat 3, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.
• Pasal 78 ayat 4, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 48 ayat 1, “bila sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidanan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungn Hidup, Pasal 108, “melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah.
3. KUHP Pasal 187, “Dengan sengaja melakukan pembakaran, diancam pidana penjara 12 tahun“.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto