Bidhumas

Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) diselenggarakan kegiatan diskusi terkait penyelesaian sengketa informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008) oleh Divisi Humas Mabes Polri dan Polda Kalsel. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si., Kamis (27/2/2020) pukul 08.00 wita.

Diskusi ini turut di hadiri Wakapolda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, Tim Div Humas Polri yang terdiri dari Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno (Kabag Anev Ro PID), Kompol Agus Priyanto (Kasubbag Yanduan Bag Anev Ro PID), Penda TK. I Saefuloh, SH (Pamin Subbag Yanduan Bag Anev Ro PID), dan Penda Wahyu Hidayat (Banum Pada Bag Anev Ro PID), KIP Kalsel Masa Jabatan 2018-2022 dipimpin Ketua Drs  H. Tamliha Harun, SH, M.Si. didampingi Wakil Ketua Yuniarti, S.Pi., MA., Agus Rianto, SE., Rahmiati, S.HI., MH., dan Nur Mahya, S.Ag., M.Si., para Kasubbag Renmin, Kasubbag Humas, dan para PPID Satker Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. dalam sambutannya mengatakan bahwa Humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri, maupun   terhadap informasi up to date yang diminta masyarakat. Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut maka perlu adanya pembenahan terhadap tehnologi informasi yang dimiliki sehingga out put yang diharapkan Humas kedepan mampu memberikan informasi positif dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, agar tidak terjadi sengketa informasi.

Disisi lain, lanjut Kapolda Kalsel manfaatkan sumberdaya eksternal khususnya kemitraan bersama media massa baik cetak, elektronik dan online dalam rangka peningkatan opini positif Polri melalui penyebaran/diseminasi informasi tentang kinerja positif Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Dalam kesempatan ini Kapolda menyampaikan 4 (empat) penekanan kepada para peserta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Fungsi Kehumasan Polri, yaitu :

1. Tingkatkan terus hubungan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua lapisan masyarakat, terutama dengan kalangan pers dan instansi terkait lainnya;
2. Tingkatkan kemampuan menghimpun dan mengolah serta mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat dan akurat, mudah serta biaya murah, melalui sistem online terbuka dengan sistem pengelolaan informasi terpadu
3. Jalin kemitraan bersama media massa baik cetak, elektronik dan media online dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi kepada seluruh stakeholder polri guna peningkatan opini positif polri;
4. Para pengemban fungsi kehumasan, agar merespon dengan baik tentang kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan, karena baik buruknya dalam pelayanan informasi, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri dan tentunya akan berakibat pada terjadinya sengketa informasi.

Diharapkan melalui kegiatan ini standar layanan informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, pemahaman sengketa informasi dan peran kepolisian dalam penanganan delik aduan pidana UU KIP dapat ditindaklanjuti dan diterapkan dilingkungan Polda Kalsel dan Polres se Kalsel melalui bimbingan berkelanjutan dari Mabes Polri.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Divisi Humas Polri gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi yang dilaksanakan di Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dan dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (27/2/2020) pukul 08.00 wita.

Kapolda Kalsel dalam sambutannya mengatakan bahwa memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis.

Seperti yang tertera di UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

“Diskusi hari ini sangat strategis untuk memantapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kalsel dalam menyelesaikan setiap sengketa informasi yang terjadi,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si.

“Selain itu, kegiatan ini dapat lebih memahami kaidah serta tata cara penyelesaian sengketa informasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Informasi Publik,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. diwakili Karo PID Div Humas Polri Brigjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si. melalui Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno mengatakan untuk menuju polisi yang profesional dan dipercaya masyarakat ada tiga hal kebijakan utama Kapolri yang sederhana.

“Yaitu, peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media, dimana hal ini sangat perlu di fokuskan dalam progam Promoter,” katanya.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 9 tahun 1998, kebebasan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga masyarakat diharapkan mengetahui batasanp-batasan yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum yang diatur di dalam KUHP UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dikatakan, Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya diadakan penyerahan plakat Divisi Humas Polri kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kalsel sebagai wujud kerja sama yang sinergis dan dilanjutkan sesi Foto Bersama para peserta Diskusi.

Turut hadir Wakapolda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, Tim Div Humas Polri yang terdiri dari Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno (Kabag Anev Ro PID), Kompol Agus Priyanto (Kasubbag Yanduan Bag Anev Ro PID), Penda TK. I Saefuloh, SH (Pamin Subbag Yanduan Bag Anev Ro PID), dan Penda Wahyu Hidayat (Banum Pada Bag Anev Ro PID), KIP Kalsel Masa Jabatan 2018-2022 dipimpin Ketua Drs  H. Tamliha Harun, SH, M.Si. didampingi Wakil Ketua Yuniarti, S.Pi., MA., Agus Rianto, SE., Rahmiati, S.HI., MH., dan Nur Mahya, S.Ag., M.Si., para Kasubbag Renmin, Kasubbag Humas, dan para PPID Satker Polda Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis. Memperoleh informasi juga adalah hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, Divisi Humas Polri bersama Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi, Kamis (27/2/2020) pukul 08.00 wita.

Acara yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin dibuka oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. dan dihadiri Wakapolda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, Tim Div Humas Polri yang terdiri dari Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno (Kabag Anev Ro PID), Kompol Agus Priyanto (Kasubbag Yanduan Bag Anev Ro PID), Penda TK. I Saefuloh, SH (Pamin Subbag Yanduan Bag Anev Ro PID), dan Penda Wahyu Hidayat (Banum Pada Bag Anev Ro PID), KIP Kalsel Masa Jabatan 2018-2022 dipimpin Ketua Drs  H. Tamliha Harun, SH, M.Si. didampingi Wakil Ketua Yuniarti, S.Pi., MA., Agus Rianto, SE., Rahmiati, S.HI., MH., dan Nur Mahya, S.Ag., M.Si., para Kasubbag Renmin, Kasubbag Humas, dan para PPID Satker Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. saat membuka kegiatan berharap kepada seluruh peseta yang hadir untuk dapat memanfaatkan pelaksanaan diskusi penyelesaian sengketa informasi dengan baik, sebab Polri merupakan lembaga publik yang berkewajiban memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan  cepat, tepat dan benar.

Oleh karena itu, Bidang Humas Polda Kalsel yang merupakan ujung tombak untuk menyampaikan dan mengklarifikasi informasi, dapat segera memberikan data informasi yang menonjol dimasyarakat yang perlu dijelaskan dan disampaikan agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman.

Lanjut Kapolda Kalsel, mendapati informasi merupakan hak setiap warga negara, sebab telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang wajib ditaati.

Karena, menurut Undang-undang aparat keamanan wajib meminimalisir sengketa Informasi Publik yang dapat terjadi, antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

“Diskusi yang diadakan hari ini sangat strategis untuk memantapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Kalsel dalam menyelesaikan setiap sengketa informasi yang terjadi, dan dapat lebih memahami kaidah serta tata cara penyelesaian sengketa informasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Informasi Publik,” tutur Kapolda Kalsel.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. diwakili Karo PID Div Humas Polri Brigjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si. melalui Kabag Anev Biro PID Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno menyebut, dalam menuju Polisi yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat ada tiga hal kebijakan utama. Menuju Polri yang sederhana, yang perlu di fokuskan dalam program Promoter yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998, menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga, dia berharap setelah kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui batasan yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum, yang diatur di dalam KUHP Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kedepan, Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon Informasi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” tandasnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Dalam rangka kegiatan Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Tim Div Humas Polri melakukan kunjungan ke wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), Rabu (26/2/2020) pukul 11.30 Wita.

Tim Div Humas Polri yang terdiri dari Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno (Kabag Anev Ro PID), Kompol Agus Priyanto (Kasubbag Yanduan Bag Anev Ro PID), Penda TK. I Saefuloh, SH (Pamin Subbag Yanduan Bag Anev Ro PID), dan Penda Wahyu Hidayat (Banum Pada Bag Anev Ro PID) disambut dan diterima langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si. di Ruang Kerja Irwasda Polda Kalsel.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Karo Ops Kombes Pol Isdiyono, SH., Dir Pam Obvit Kombes Pol Agus Mustofa, Kabid Humas Kombes Pol Mochamad Rifa’I, SIK., dan Irbid 1 Itwasda Polda Kalsel AKBP Heriyadi.

Serangkaian agenda pun akan dilakukan oleh Tim Div Humas Polri di wilayah hukum Polda Kalsel, yakni akan melaksanakan Diskusi Penyelesaian Sengketa Informasi dengan KIP yang berlangsung Kamis 27 Februari 2020 besok yang rencanaya akan dihadiri oleh Kadiv Humas Polri diwakili Karo PID Div Humas Polri, Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel dan Pejabat Utama Polda Kalsel, dengan diikuti oleh peserta dari para Pejabat PID Satker Jajaran Polda Kalsel, Kabag Ops dan Kasubbag Humas Polres/Ta Jajaran Polda Kalsel untuk hadir dalam kesempatan tersebut.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto