Ibu Kota Indonesia bakal berpindah lokasi. Tidak lagi berada di Pulau Jawa, Ibu Kota Republik Indonesia bakal berganti di Pulau Kalimantan.
Presiden pertama RI Soekarno sempat mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan. Wacana kembali dimunculkan Presiden Joko Widodo.
Namun Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tidak merinci apakah pemindahan Ibu Kota bakal mengikuti wacana Presiden Soekarno. Sebab, penentuan lokasi Ibu Kota tengah dikaji secara mendalam.
Pemerintah tengah mengkaji estimasi pendanaan dan tata kota Ibu Kota teranyar.
“Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Bambang mengemukakan, Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Ia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi Ibu Kota.
Menanggapi hal tersebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu wilayah yang masuk kategori Ibu Kota Negara baru bagi Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama instansi terkait lainnya seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kajian dan Pendalaman Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (11/12/2017) pukul 08.00 – 12.30 wita, bertempat di Ballroom Hotel Aria Barito Banjarmasin.
Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin Direktur Lalu Lintas (Dir Lantas) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Kombes Pol E.Zulpan S.I.K., M.Si menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Tim Korlantas Polri, Kepala Dinas Perhubungan Povinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Pelaksana Transportasi XV Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PU Povinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Besar PU Povinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kominfo Povinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Povinsi Kalimantan Selatan, Kepala Biro Pusat Statistik Povinsi Kalimantan Selatan, dan Kepala Bappeda Povinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
Dalam rapat ini dibahas tentang kajian dan pendalaman bidang lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia oleh Tim Korlantas Polri.
Secara umum persoalan Jakarta memang sangat komplek, maka Presiden RI mempertimbangkan Kalimantan sebagai alternatif pemindahan Ibu Kota negara salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan berbagai faktor salah satunya Dekat dengan Ibu Kota, Faktor Keamanan, Melihat dari simbol Maritim, Melihat dari Konektifitas Global Regional, Aman dari Bencana, Sumber daya alam (SDA), Kondisi tanah, Nilai Sejarah, dan Kepadatan penduduk rendah.
Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Brigadir Yudha Krisyanto
