Uncategorized

Ratusan botol minuman keras hasil tangkapan Polres Tanah laut dimusnahkan bersama-sama para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tala, tokoh masyarakat, tokoh Agama Jumat 01/07/16 jam 17.00 Wita di halaman Polres Tanah laut, pemusnahan minuman keras tersebut dilakukan dalam rangka Hut Bhayangkara ke 70 tahun 2016.

Kapolres Tala AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK,MH mengucapkan rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dalam membantu tugas-tugas Kepolisian sehingga wilayah Kabupaten Tanah laut kondisif dan terhindar dari tindak kejahatan.

rel/tribratanestala

Kapolres Tanah laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK,MH menghadiri rapat koordinasi ketentraman dan ketertiban pada agenda perjanjian perdamaian antara desa Banua Lawas dan desa Kuala Tambangan terkait perselisihan kedua desa tersebut beberapa waktu lalu.

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua desa yang di hadiri oleh Bupati Tanah laut H. Bambang Alamsyah ST, Anggota DPRD Kabupaten Tala, Camat Takisung, Danramil Takisung, Kapolsek Takisung dan perwakilan dari desa Kuala Tambangan yang difasilitasi Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin KH. Abdullah Mukti desa Banua Lawas Kecamatan Takisung Selasa 21/06/16 pukul .17.00 Wita,
Usai pelaksanaan rapat koordinasi perjanjian perdamaian dengan kata sepakat kemudian dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama, dan sholat Magrib berjamaah.

rel/tribratanewstala

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs Erwin Triwanto SH meminta semua jajaran di Polda Kalsel harus bisa menghindari kendala yang dihadapi serta segera melakukan antisipasi sejak awal. Terhadap realisasi atau penyerapan anggaran belanja barang dan modal yang kurang optimal. Serta masih adanya duplikasi ataupun rekayasa dalam menggunakan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan kapolda dihadapan peserta Musrenbang Polda Kalsel Kamis (28/7) di Aula Rupatama Polda Kalsel yang dihadiri pejabat utama dan jajaran Polda Kalsel. Selain itu, kapolda juga menekankan beberapa poin yang harus jadi pedoman yakni, pedomani dokumen arah kebijakan Polda Kalsel dan program prioriotas yang telah ditetapkan, sebagai landasan menyusun renja 2017.

Untuk selalu memedomani tentang anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat. Dimana hasil setiap program harus bisa diukur, dalam wujud rasa aman pada tiap individu masyarakat dalam memberikan layanan prima.

Dalam hal pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan peruntukkan dengan prinsip efektif dan efisien, akuntabel serta transparan.

wendy/amidi

Guna menjalankan program prioriotas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Dit Shabara Polda Kalsel menggelar rakerinis fungsi Shabara se jajaran Polda Kalsel di Aula Bhayangkara Polda Kalsel, selama dua hari Rabu dan Kamis 27-28 Juli 2016.

Kegiatan rakernis dipimpin Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Guruh dan Dir Shabara Polda Kalsel Kombes Pol M Khosim, menekankan fungsi shabara dalam tugasnya senantiasa mensinergikan program prioritas Kapolri yakni, promoter (profesional, terpercaya dan moderen).

Tugas dan tanggungjawab Shabara yakni, unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda Kalsel.

1. Sat Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, pengendalian massa, dalam rangka Harkamtibmas.
2. Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polrestabes.
   Kasat Sabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
   • Kaur Binops
   • Kaur Mintu
   • Kanit Turjawali

   

   

   

   

   

   • 2 (dua) Kanit Dalmas

Visi misi Kapolri itu dijabarkan sebagai berikut:

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.

3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visinya, Jenderal Pol Tito Karnavian telah menyusun strategi 8-11-10, yakni 8 misi, 11 program, dan 10 komitmen.

Misi:
1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas:
1. Pemantapan reformasi internal Polri.
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. Quick Wins Polri.

Komitmen:
1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukan teladan pemimpin yang memiliki Kompetensi, Proaktif, Tegas, tidak ragu ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan Pemerintah.
10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.

Semua program tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap waktu. Tahap I berada di 100 hari pertama. Tahap II November 2016-Desember 2019. Tahap III Januari 2020-Desember 2021.

.

hamsan

Kasat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Puji Santosa menyematkan pin kepada peserta latihan jibom

Kasat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Puji Santosa didampingi pejabat utama Brimob Polda Kalsel membuka kegiatan pelatihan tehnik dan tata cara menjinakkan bom (jibom), Selasa (26/7), sebanyak 70 anggota terlihat serius mendengarkan arahan dari 10 orang instruktur yang memberikan pembekalan dan materi.

Kasat Brimob mengatakan, pelatihan jibom dilaksanakan secara intensif hal ini dilakukan untuk terus melatih kesigapan dan ketrampilan para anggota, terhadap kemungkinan adanya ancaman bom. “Kami terus melakukan siaga dan siap, melakukan antisipasi termasuk menjinakkan bom,” katanya.

rel/tribrata

Keberadaan Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara yang dikelola oleh Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai media pembelajaran berlalu lintas bagi anak-anak bakal diwujudkan di Kalsel. Dimana bertindak selaku pelopor serta pembina tehnis dalam rencana pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas yang diprakarsai Ketua TP PKK Prov. Kalsel.

Ditlantas Polda Kalsel melalui program Dikmas Lantas Nasional Keselamatan sesuai amanah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menyambut baik sekali akan rencana pembangunan Taman Edukasi Prov. Kalsel di lokasi bekas Taman Mascot (Eks Kebon Binatang Kalsel) yang terletak di tengah kota Banjarmasin.
Hal ini ditegaskan Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalsel Dra Nina Rahmi MM, bahwa Pemprov Kalsel melalui Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hj Raudhatul Djannah Sahbirin berencana membangun Pilot Project Taman Edukasi Lalu Lintas di Prov. Kalsel.

“Dimana nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan taman Lalu Lintas di seluruh Kabupaten / Kota Se Kalsel, harapannya adalah melalui Taman Edukasi Lalu Lintas dapat menjadi wahana Bermain sambil belajar bagi anak sejak usia dini dalam rangka pembentukan yang berkarakter disiplin,” ujarnya.

Bahkan pada tanggal 17 Mei 2016 yang baru lalu,, Dirlantas Polda Kalsel, Kasubdit Dikyasa dan Kasubdit Kamsel beserta Ibu Ketua TP PKK Prov. Kalsel dan 16 SKPD terkait melaksanakan Study Banding ke Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara Polri dan disambut baik penyelenggara Taman lalin Korlantas yaitu Kabid Dikmas Korlantas Polri beserta jajarannya.

Maksud dari Laporan Hasil Study Banding ini adalah sebagai bahan laporan kepada pimpinan dalam rangka persiapan pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas Prov. Kalsel Kerjasama Ditlantas Polda Kalsel dengan Ibu Ketua TP PKK Prov. Kalsel Ta. 2016.

Diharapkan walaupun hanya dengan seluas 560 M2 lahan yang disiapkan diharapkan pembagunan Taman Edukasi Lalu Lintas Prov. Kalsel ini mampu semaksimal mungkin menjadi miniatur pembelajaran tertib dan disiplin dalam berlalu lintas bagi anak sejak usia dini. Besar harapan akan terwujudnya pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas di wilayah hukum Polda Kalsel melalui kerjasama dan sinergitas antar stake holders terkait tentunya.

Taman Edukasi Lalu Lintas Prov. Kalsel ini nantinya diharapkan mampu menjadi sebuah tujuan taman rekreasi yang bernilai bermain sambil belajar, melalui revitalisasi taman Mascot Kalsel yang berada di jantung kota Banjarmasin, serta dapat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pusat pendidikan bagi anak usia dini dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia.
lah/tribrata

Sesuai tugas dan fungsinya, bertugas membantu tugas Kapolda dalam menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan, rumah sakit dan poliklinik.Beberapa program terus dilakukan dalam hal memperbaiki pelayanan.

Biddokkes Polda Kalsel terus melakukan program diantaranya, membuat website kesehatan yakni, www.polisipedulikesehatan.com
Situs ini berisi informasi tentang kesehatan yang bisa diakses masyarakat dan anggota Polri. Hal ini sesuai dengan fungsi dukungan kedokteran kepolisian terhadap tugas opersional dan kesamaptaan personel. “Kami sudah merancang aplikasi untuk android yang bisa diakses bagi tiap personel, baik dikbang dan dictum diberi password khusus,” ujar Kabid Dokkes Polda Kalsel AKBP dr Erwin Zainul Hakim MARS MH.Kes.

Erwin menambahkan, masyarakat juga bisa mengunduh dan mengakses informasi kesehatan seperti, pelayanan hidup sehat, layanan dan informasi tentang donor darah, informasi tentang kesehatan untuk referensi bagi masyarakat yang tertarik masuk menjadi anggota polisi lewat situs milik Biddokkes Polda Kalsel.

Menurut Erwin, pihaknya juga melakukan upaya pengembangan semua poliklinik di lingkup Polda Kalsel ijinnya diperpanjang selama lima tahun. Termasuk meningkatkan fasilitas peralatan gigi serta ambulance di RS Bhayangkara. “Kami akan melakukan modernisasi peralatan dan pengembangan rumah sakit. Diantaranya ruang operasi, CT scan 64 slice,” katanya.

bud/tribrata

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs Erwin Triwanto SH melakukan pemeriksaan peralatan yang dimiliki oleh Dit Shabara Polda Kalsel. Didampingi pejabat utama, Selasa (26/7), mantan Kapolda DIY Jogyakarta ini memeriksa beberapa peralatan.

Dit Shabara Polda Kalsel Kombes Pol Drs M Khosim M.Hum mengatakan, fungsi Sabhara yang merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif. Dimana anggota memiliki keahlian dan keterampilan khusus mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. “pemeriksaan yang dilakukan Kapolda untuk melihat kondisi peralatan yang dimiliki agar tetap berfungsi dengan baik dan terus dipelihara dan dijaga,” katanya.

Mantan Ditlantas Gorontalo ini menilai, kegiatan patroli yang dilakukan Shabara Polda Kalsel yang berjumlah 190 personel akan dititik beratkan saat hari libur, malam Minggu, dll. “Kegiatan rutin patrol Shabara memang nafas utama, tapi juga harus dimenej dengan baik, tepat dan efektif,” kata lulusan Akpol 1989 ini.

Khosim melanjutkan, secara umum anggota Shabara juga harus bisa merumuskan dan mengembangkan fungsi Samapta, meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum, dll.
“Kami melakukan tindakan represif tahapan awal (eepawal) terhadap semua bentuk ganguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Sabhara memiliki unit sebagai berikut, unit patrol, pengendali massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator.
“Penjagaan markas yaitu pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya,” papar mantan dosen Akpol kelahiran Lamongan.

rel/budi/tribrata

BANJARMASIN –  Pasca tewasnya pemimpin Muhajidin Indonesia Timur Santoso dalam baku tembak dalam operasi Tinombela, jajaran Kepolisian Polda Kalsel terus melakukan langkah-langkah antisipasi.

Kapolda Kalsel Brigjen Erwin Triwanto yang dikonfirmasi, mengatakan langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi balas dendam kelompok tersebut tetap dilaksanakan.

“Selama ini Polda Kalsel bersama jajaran tetap melakukan langkah antisipasi dengan  tindakan preventif. Dimana antisipasi itu dengan selalu mengedepankan fungsi intelijen dan bimmas,” katanya.

Secara terpisah Direktur Intel Polda Kombes Trijan Faisal mengungkapkan pihaknya terus melakukan pemantauan-pemantauan terhadap semua hal.

Trijan pun mengiyakan pemantauan mereka lakukan mulai dari arus paling bawah yakni ke kecamatan-kecamatan dan polsek-polsek.

“Kita jajaran langsung turun ke masyarakat , kita harap juga masyarakat memberikan info jika misalnya ada pendatang baru dan lainnya,” paparnya.

rel/tribrata

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian secara resmi melarang anggota Polri bermain game berbasis augmented reality Pokemon Go. Larangan itu berlaku saat polisi sedang melaksanakan tugas kepolisian.

Surat larangan resmi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia Kapolri nomor STR/533/VII/2016 tertanggal Selasa (19-07-2016).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Pol Agus Rianto mengatakan, larangan itu karena dianggap bisa mengganggu kinerja anggota saat bertugas.

Tidak hanya itu, permainan ini dianggap bisa memicu keributan sesama teman atau pemain gara-gara berebut bonus atau karakter Pokemon.

Dan sangat mungkin ada pemain yang tersinggung, kemudian menyerang lewat dunia maya dan membuat orang tersebut melaporkannya dengan Undang-undang ITE.

Tak hanya kepada anggota, para tamu yang berada di lingkungan Markas Polri pun dilarang bermain Pokemon Go lantaran keharusan mengaktifkan GPS itu.

Para anggota polisi diminta mengingatkan para tamu tersebut. Surat telegram ini bersifat arahan, bukan perintah. Dengan demikian, tak ada sanksi yang menjerat jika anggota polisi tidak melaksanakannya.

Dalam surat tersebut, game Pokemon Go dianggap memiliki sejumlah dampak negatif. Selain kurangnya fokus kerja karena terus menatap layar handphone, permainan ini dianggap berbahaya karena pemain diharuskan mengaktifkan geolokasi.

Lokasi permainan berada di lingkungan fasilitas atau markas komando Polri akan terekam. Dan apabila informasi itu jatuh ke orang yang tidak bertanggungjawab, maka dapat disalahgunakan.

rel/tribratanews