Uncategorized

Dua unit kendaraan taktis “Water Canon” milik Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan diturunkan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru.

Komandan Satuan Brimobda Kalsel Kombes Puji Santosa di Banjarbaru, Selasa mengatakan, satu unit rantis “Water Canon” diturunkan di Guntung Damar Kota Banjarbaru.

“Satu unit rantis “Water Canon” lagi diperbantukan untuk pemadaman titik api di kawasan Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Kombes Puji kepada wartawan.

Ia mengatakan, kendaraan taktis yang memiliki teknologi penyemprot air bertekanan tinggi itu digunakan untuk memadamkan kobaran api yang berada di dekat jalan utama.

Dijelaskan, kendaraan khusus yang sering digunakan untuk menghalau kerumunan massa itu cukup efektif memadamkan kobaran api yang cukup besar di hutan maupun lahan.

“Namun karena jenis kendaraan besar dan berat sehingga tidak bisa diturunkan langsung ke titik api dan hanya memadamkan api di dekat jalan utama,” ungkapnya.

Menurut Komandan Satgas 9 bencana kebakaran hutan dan lahan Kalsel itu, pihaknya juga menurunkan 100 personel di Guntung Damar dan 100 personel di Pulang Pisau.

“Ratusan personel Brimob dan rantis “Water Canon” di Pulang Pisau sifatnya BKO sehingga sinergi dengan perkuatan personel TNI/Polri di wilayah Kalteng,” ujarnya.

Selain personel Brimobda bersama rantis “Water Canon”, pemadaman kebakaran lahan di Guntung Damar juga dilakukan ratusan personel TNI dari seluruh angkatan.

“Personel TNI yang dikerahkan sebanyak 690 orang dan seluruhnya terjun langsung memadamkan titik api di kawasan itu,” ujar Kasdam VI/MLW Brigjend George Elnandus Supit.

Dikatakan, selain ratusan personel, kendaraan berat jenis excavator juga diturunkan ke lokasi untuk membuat kanal atau alur sungai yang dijadikan sumber air untuk pemadaman.

“Kanal atau alur sungai yang dibuat panjangnya mencapai 20 kilometer dan airnya bisa dijadikan sumber air untuk pemadaman kebakaran maupun titik api,” katanya.

tribratanews

Brimob Polda Kalsel memadamkan titik api di lahan gambut

Kapolda Kalsel Brigjen Polisi Drs Agung Budi M, MSi terus melakukan pemantauan lahan di sekitar Bandara Syamsudin Noor serta areal lahannya  guna menyisir kemungkinan masih ditemukannya titik api dari lahan gambut dan hutan yang terbakar baik disengaja ataupun factor alam.

Untuk mengatasi kondisi ribuan hektar lahan yang membentang di wilayah Kabupaten Banjar hingga Kotabaru serta perbatasan Kota Banjarmasin. Polda Kalsel menerapkan strategi baru untuk memadamkan titik-titik agar lebih maksiimal dan cepat  yakni menerapkan mobil tangki air mini ukuran mobil pick up dan mesin semprot gendong portable.

“Kami terus bekerja untuk menekan agar kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Karena kami mendapatkan semangat baru, usai kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Banjarmasin, kami kerahkan semua kemampuan untuk membantu mengatasi persoalan kabut asap di Kalsel,” ujarnya, usai melakukan peninjauan pembuatan kanal-kanal di sekitar lahan di Lingkar Utara Kabupaten Banjar, Selasa (29/9).

Bahkan untuk menjangkau lokasi titik api di areal lahan dan hutan yang sempit, Polda Kalsel menerapkan mobil pick up untuk mengangkut air dan menggunakan 124 mesin portable (mesin penyemprot gendong) yang memiliki kemampuan menyimpan 15 liter air. Dan ditunjang 706 personel.

“Guna membantu water canon menjangkau titik api, kami memaksimalkan mesin semprot gendong yang ada ditiap polres-polres sebanyak 124 unit,” ujarnya.

tribratanews

Wakapolda Kalsel Kombes Polisi Fatkhurrahman, SH MH yang juga Ketua Panda Penerimaan Bintara Polri khusus penyidik. (foto: amidi).

proses pengambilan nomor peserta yang lulus seleksi oleh Tim Uji disaksikan orang tua siswa dan tim independen di Ruang Rupatama Polda Kalsel, Jumat (26/9). (foto: amidi)

14 siswa (11 pria dan 3 wanita) dinyatakan lulus dari 41 peserta seleksi Bintara Polri khusus penyidik. (foto: amidi)

14 siswa (11 pria dan 3 wanita) dinyatakan lulus seleksi Bintara Polri khusus penyidik dari 41 peserta. (foto: amidi)

• Akan Jalani Pendidikan di Lemdikpol Polair Jakarta

Melalui proses seleksi yang ketat, akhirnya terpilih 14 siswa (11 pria dan 3 wanita) dinyatakan lulus seleksi Bintara Polri khusus penyidik dari 41 peserta. Melalui sidang penetapan kelulusan tingkat Panda Polda Kalsel penerimaan Bintara Polri khusus penyidik, Jumat (26/9) di Ruang Rupatama Polda Kalsel.

Menurut Wakapolda Kalsel Kombes Polisi Fatkhurrahman, SH MH yang juga Ketua Panda Penerimaan Bintara Polri khusus penyidik. Untuk selanjutnya siswa yang lulus seleksi akan menjalani pendidikan selama 7 bulan di Pusat Pendidikan Polair Lemdikpol Jakarta.

“Kami berharap 14 siswa yang semuanya sarjana dari Kalsel ini bisa lulus semua. Dan akan menjalani pendidikan selama 7 bulan di Jakarta,” katanya.

Menurut Wakapolda, 14 bintara Polri khusus penyidik ini memiliki keistimewaan, karena begitu dilantik mendapat bonus 1 tahun dalam hal kepangkatan. Jika normalnya kenaikan pangkat dijalani 4 tahun, para siswa bintara ini hanya menjalani 3 tahun. Dan begitu lulus akan dikembalikan ke Polda Kalsel.

Sementara itu, Setya Eko Warsito dan Paryanti siswa yang dinyatakan lulus mengaku sangat terharu bangga dan bahagia bisa terpilih dan lolos seleksi. “Kami akan belajar lebih giat lagi selama menjalani masa pendidikan di Jakarta,” kata mahasiswi Fakultas Tehnik Unlam Banjarmasin asal Polres Kotabaru ini bangga.

tribratanews

Polda Kalsel melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.

“Untuk tahun ini, Polda Kalsel berkurban sapi dan tidak ada kambing,” ucap Ketua Panitia Kompol Rudy SE, usai acara pembagian daging kurban kepada warga, di Mess Shabara Asrama Bina Brata, Kamis (24/9).

Rudy mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada Kamis (24/9) sekitar pukul 09.00 Wita, setelah melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha.

Untuk tempat penyembelihan hewan kurban dilakukan di halaman Mess Shabara Bina Brata dan dilaksanakan oleh beberapa anggota polisi ikut terlibat di dalamnya.

Hewan kurban ini merupakan sumbangan dari Kapolda Kalsel serta beberapa pejabat utama Polda Kalsel. Sementara itu, pembagian daging kurban kepada masyarakat dilakukan sekitar pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

“Kami bagikan daging kurban dengan sistem kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” katanya.
Rudy terus mengatakan, dengan semangat berkurban terus meningkatkan integritas dan soliditas untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

6 hewan sapi akan didistribusikan kepada masyarakat melalui Brimob Polda Kalsel di Banjarbaru, Batalyon 623, SPN Banjarbaru,

tribratanews

Presiden Joko Widodo usai melaksanajan sholat ied di Mesjid Al Karomah, Kamis pagi (24/9) langsung diserbu jamaah yang ingin bersalaman, bahkan di halaman luar mesjid terlihat penuh sesak dengan lautan jemaah.

Agenda presiden, usai sholat dan memberikan bantuan hewan kurban sapi jenis limosin untuk warga Martapura,

Hal ini dibenarkan Sekda Prov Kalsel H M Arsyadi menyatakan, presiden menyerahkan satu sapi kurban jenis limosin seberat 800 kilogram bagi warga Banjarmasin. “Di Martapura juga diserahkan satu ekor sapi.

“Kedatangan Presiden dan berhari raya Idul Adha di provinsi ini membanggakan masyarakat Kalsel, artinya perhatiannya sangat besar dengan provinsi yang memiliki 13 kabupaten/kota. Beliau sekaligus meninjau musibah asap akibat kebakaran hutan di daerah ini, semoga ada hikmahnya,” kata Arsyadi.

Sebelumnya presiden berkenan melepas parade mobil hias atau festival mobil tanglong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam kemeriahan malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, Rabu.

Presiden Jokowi datang bersama Ibu Negara Iriana sekitar pukul 20.30 Wita beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI dan Kapolri, melepas iring-iringan sekitar 103 buah mobil hias yang star di Jalan Sudirman.

Sembari melepas mobil hias, Presiden Jokowi ikut bertakbir, tidak menyampaikan sambutan, tapi hanya menyapa masyarakat setelah itu meninggalkan lingkungan mesjid kebanggaan orang Banjar itu atau hanya sekitar 20 menit.

Sebelum berangkat, Presiden sempat membagikan buku tulis kepada anak-anak sekolah saat berada di dalam mobil dengan ada tulisan “membacalah”.

ang/tribratanews

Polres Kampar menangkap oknum seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial DH (53) dan oknum mantan angota DPRD Kampar berinisial MR (54). Keduanya merupakan pelaku pembakar lahan.

Paur Humas Polres Kampar, Ipda Deni Yusra mengatakan, tersangka DH membakar lahan karetnya sendiri di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kampar pada 20 September lalu.

“Dalam melakukan pembakaran lahan, dia dibantu oleh anaknya FZ yang juga sudah kita tetapkan jadi tersangka. Akibat perbuatan mereka, kebakaran meluas,” kata Deni Yusra kepada Okezone, Rabu (23/9/2015).

Pembakaran lahan juga dilakuakn MR di Desa Aur Sati Kecamatan Tambang yang juga terjadi pada 20 September. Tersangka membakar lahan yang juga merembet ke lahan lainnya sehingga mengakibatkan kebakaran menjadi puluhan hektare.

“Pelaku MR (mantan anggota dewan) itu memang sengaja melakukan pembakaran lahan. Penetapan tersangka mereka setelah kita memperoleh bukti dan memeriksa sejumlah saksi,” ucapnya.

Selain menangkap ketiganya, polisi juga berhasil membekuk seorang warga berinisial MH (45). Tersangka MH diduga membakar lahan pada 9 September di lahan kaplingan milik Masril di Dusun I Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang.

Akibat pembakaran lahan di lokasi kaplingan ini menjalar kelahan gambut yang mengakibatkan kebakaran yang luas.

rel/tribratanews

Beberapa pihak menyarankan pemerintah agar mendesak ditaatinya moratorium konversi hutan dan perubahan UU Lingkungan Hidup. Jika moratorium dilakukan secara ketat, akan efektif mengurangi pembukaan lahan dan implikasinya.

 
“Moratorium harus di-enforcement (diberlakukan secara ketat) oleh pemerintah, diikuti oleh audit lingkungan, penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat,” kata Koordinator Sawitwach, Jefri Gideon Saragih dalam siaran persnya, Kamis (24/9). Menurutnya, kelemahan utama moratorium itu adalah pemerintah tidak melakukan enforcement.

 
Menurut Jefri, kebijakan pemerintahan SBY soal moratorium adalah kebijakan positif. “Empat tahun pemerintahan SBY memberlakukan moratorium konversi hutan dan pemerintahan Jokowi melanjutkannya sejak Mei bulan ini. Kebijakan ini harus diikuti dengan kebijakan lainnya,” kata Jefri. Menurut Jefri implementasi moratorium konversi hutan masih sangat lemah.

 
“Sistem peradilan kita masih melindungi perusahaan yang melanggar hukum dengan dalih bahwa secara ekonomi mereka memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara,” kata Jefri. Jefri mencontohkan masih lemahnya upaya penegakan hukum bagi pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Beberapa korporasi besar tidak bisa diproses , beberapa lainnya memang sampai di pengadilan tapi kasusnya menguap begitu saja dengan dalih pembuktian yang sulit.

 
Solusi tepat untuk memberantasnya adalah menetapkan kasus pembakaran hutan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa). “Jika ini diterapkan , saya yakin tak akan lagi yang melanggar hukum,” kata Jefri.

 
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin menyatakan bahwa perlu ada revisi pasal 69 ayat 2 UU No 32 tahun 2009 yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan luas maksimal 2 hektarare.

 
“Kami minta ada revisi karena undang-undang itu mengizinkan adanya pembakaran lahan dan hutan. Pasal itu perlu direvisi, sebab pembakaran hutan sudah semakin tidak terkontrol. Dua hektar kali 100 atau 200 orang kan membahayakan,” kata Andi Akmal.

 
Di beberapa tempat yang teraskses jalan besar, beberapa pengusaha membuka lahan dengan cara menebang pohon lebih dulu kemudian dibakar. Jika lahan yang akan dibuka berada agak jauh dari jalan, para pengusaha menyewa para petani untuk membakar hutan dengan batasan lahan bakar tertentu Itu terus menerus terjadi di lapangan dan jika tidak direvisi, dikhawatirkan justru masyarakat yang akan dikambinghitamkan menjadi tertuduh utama. Padahal, ada pemodal lain yang memanfaatkan aturan itu melalui masyarakat setempat.

 
ang/tribratanews

PRESIDEN TINJAU KEBAKARAN LAHAN

Anggota komisi IV DPR RI dari Partai NasDem, Hamdani mendukung wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kebakaran hutan.

“Itu (perppu) bagus sekali karena kita ingin ada penegasan dan penindakan khusus bagi pelaku pembakaran hutan,” katanya, Kamis (24/9).

Legislator asal Kalimantan Tengah ini menjelaskan bahwa UU Kebakaran Lahan sudah digagas (diinisiasi) cukup lama oleh DPD RI, lebih kurang tiga tahun lalu. Namun, UU itu belum sempat diselesaikan menjadi undang-undang.

Menanggapi polemik yang menyebut bahwa perppu itu tidak diperlukan lagi, Hamdani berpandangan sebaliknya. Menurutnya, UU yang sudah ada tidak menjelaskam secara khusus tindakan perusahaan yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendro, menyebut bahwa Perppu itu tidak perlu karena sudah ada UU no 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan dan Lahan.

“(dalam UU no 41 Tahun 1999) Pembakaran itu lebih kepada kasus illegal logging, tidak menjelaskan terkait pembakaran hutan secara total,” terang Hamdani.

Oleh karena itu, legislator Partai NasDem ini mengharap adanya UU terpisah tentang kebakaran hutan dan lahan, yang memuat sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan.

Terkait kebakaran hutan dan lahan yang sedang mendera di Indonesia, Hamdani menyebut setidaknya ada tiga indikasi penyebab kebakaran. Pertama, secara sengaja dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta untuk membuka lahan baru.

“Mereka menyewa masyarakat untuk membakar lahan, dan pembakaran lahan tersebut malah melebar ke lahan hutan lainnya,” ujarnya anggota dewan yang fokus pada masalah pertanian, kehutanan dan perikanan ini.

Kedua, dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan untuk dijadikan lahan berkebun, dan ketiga, disebabkan faktor ketebalan gambut yang sangat dalam, sehingga dapat menimbulkan titik api (hotspot) di musim kemarau, seperti saat ini.

Hamdani meminta penegakan hukum bagi pelaku atau perusahaan pembakaran hutan, tidak dilakukan setengah hati. Jangan sampai ketika sudah masuk ranah hukum, kasusnya lenyap tanpa terproses ke kejaksaan, seperti yang sudah-sudah.

Saat ditanya terkait wacana moratorium konsensi lahan, anggota komisi IV ini berpandangan belum perlu dilakukan. Saat ini, menurutnya perlu fokus dulu pada upaya untuk mengatasi dampak kebakaran. Ke depannya, Hamdani meminta Kementerian LHK menata kembali lahan gambut agar terjaga ekosistemnya, dan tidak memberikan izin baru bagi perusahaan perkebunan untuk mengelola lahan gambut.

“Jangan diberikan izin baru kepada perusahaan untuk mengelola perkebunanan di lahan gambut yang mudah terbakar di musim kemarau,” tegas Hamdani mengakhiri.

Rel/tribratanews.com

Jenderal Polisi Badrodin Haiti

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya siap mengawal setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang akan menjalankan program-program pembangunannya.
“Kalau pemerintah daerah mau (kerja sama), ya silahkan saja koordinasi dengan Kepolisian setempat, baik Polres atau Polda,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23-09-2015).
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi setiap kepala daerah sudah berjalan baik. Seperti halnya di Kejaksaan Agung dan Polri.
“Sudah ada wadahnya, wong tiap hari mereka juga koordinasi kok. Tinggal diarahkan saja ke pengawalan program pembangunan,” sambung Badrodin.
Komitmen Polri turut mengawal program pembangunan, kata Badrodin, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan tidak melanggar aturan dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Karena itu, peran penegak hukum diperlukan selama jalannya program pembangunan.
tribratanews