Kategori:

Lalu Lintas

Pelayanan Prima Polres Balangan dengan Delivery STNK

oleh Humas Polda Kalsel 19/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Polres Balangan – Meningkatkan pelayanan masyarakat, Satuan Lalulintas Polres Balangan melakukan terobosan kreatif dengan Delivery STNK yang dilakukan petugas kepada warga yang telah melakukan pembayaran ganti plat 5 tahun, Selasa (17/4/2018).

Tugas mulia ini dilakukan personel Lalulintas Brigadir Wahyudi seusai menjalani tugasnya di Samsat Paringin.

Delivery STNK hari ini disampaikan kepada Wajib pajak Hermanto desa Lok Batung rt. 02 dan Wajib pajak Nasrudin warga desa Sungai ketapi rt.002.

Upaya peningkatan pelayanan oleh Polres Balangan ini disambut dengan senang oleh para wajib pajak.

Kapolres Balangan AKBP Moh. Zamroni, S.iK melalui Kasat Lantas AKP R. Sudarto, S.H, membenarkan langkah personelnya tersebut dalam peningkatan pelayanan khususnya di bidang adminitrasi.

“Sistemnya delevery STNK ini diberikan kepada wajib pajak yang dalam perpanjangan STNK saja tidak kepada wajib pajak tahunan, karena proses perpanjangan pajak tahunan tidak memerlukan waktu lama,” terangnya.

“Selain itu, wajib pajak tahunan juga bisa nitip pembayaran pajak kepada petugas saat ada Samsat keliling dengan catatan jatuh tempo habis masa pajak satu bulan sebelumnya dengan catatan persyaratan sesuai prosedur,” tambahnya.

Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Yudha

19/04/2018 0 komentar-komentar

Tingkatkan Pelayanan Publik, Ditlantas Polda Kalsel Buka Unit Samsat Corner Di Duta Mall Banjarmasin

oleh Humas Polda Kalsel 17/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tingkat kesibukannya tinggi, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) membuka Unit Samsat Corner yang berlokasi di kawasan Duta Mall Banjarmasin.

Ditlantas Polda Kalsel dibawah kepemimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. menyampaikan kepada warga Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, bisa datang di lokasi tersebut.

Karena layanan Samsat Corner buka dari hari Senin hingga Sabtu, yakni :

Senin-Kamis dari pukul 09.00 – 14.00 Wita dan pukul 16.00 – 20.00 Wita
Jum’at 09.00 – 11.00 Wita dan pukul 16.00 – 20.00 Wita
Sabtu 09.00 – 12.00 Wita dan pukul 16.0 – 20.00 Wita

Pelayanan Samsat Corner hanya diperuntukkan bagi pembayaran pajak kendaraan tahunan, sedangkan perpanjangan STNK lima tahunan tetap dilakukan di Kantor Samsat terdekat dan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup menyertakan KTP dan STNK asli tanpa fotocopy sebagai syarat utama.

Dirlantas Polda Kalsel dalam kesempatan lain menjelaskan bahawa adanya pelayanan Samsat Corner guna meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun.

“Untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, karena merasa kekurangan waktu bila datang mengurus ke SAMSAT, maka dengan adanya Samsat Corner masyarakat Wajib Pajak akan sangat terbantu mempersingkat waktu dalam pengurusan Pengesahan STNK/Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

17/04/2018 0 komentar-komentar

Ditlantas Polda Kalsel Ciptakan Layanan Publik Tanpa Korupsi

oleh Humas Polda Kalsel 16/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Dalam rangka perbaikan reformasi birokrasi terutama di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maka dilakukan segala upaya salah satunya yakni menekan korupsi yang juga sekaligus memperbaiki layanan publik yang merupakan program Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. menegaskan anggotanya untuk melaksanakan komitmen zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah dengan birokrasi bersih dan melayani (WBBM) seperti yang dicanangkan pada penandatanganan keputusan bersama antara Kapolri dengan Menpan RB tentang Tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Menurut Dirlantas Polda Kalsel zona integritas WBK/WBBM sejalan dengan program Kapolri Jenderal Polisi Prof H Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. yang menekankan soal profesionalitas, modern dan terpercaya atau dikenal Promoter.

Dengan meningkatan pelayanan publik dan menghilangkan budaya koruptif serta menekankan soal bagaimana menciptakan pelayanan publik oleh Kepolisian. Seperti misalnya, pelayanan pembuatan SIM yang dilaksanakan di Satpas SIM Jalan A.Yani Km 21 dan unit Pelayanan STNK.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

16/04/2018 0 komentar-komentar

STKOM Balangan Nilai UU 22/2009 Masih Relevan, Tidak Perlu Direvisi

oleh Humas Polda Kalsel 15/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Polres Balangan – Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 dinilai masih relevan diterapkan. Untuk itu, peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan umum itu tidak perlu direvisi lantaran maraknya mode transportasi online atau daring yang berbasis aplikasi saat ini.

Hal itu seperti disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi STKOM Sapta Computer Slametno, S.Pd, S.Kom.MM, kepada Kasat Lantas Polres Balangan di Paringin, Sabtu (14/4/2018) siang.

Dalam Pertemuan secara informal ini, Slametno sebagai salahsatu tokoh pendidikan di kabupaten Balangan yang sukses meluluskan lebih 1.000 alumni dari beberapa program pendidikan yang dibuka di STKOM memberikan pendapat terkait munculnya desakan berbagai pihak terhadap Revisi UULAJ.

Menurutnya, angkutan umum berbasis daring bukanlah bentuk moda angkutan umum yang baru, karena sama dengan angkutan umum cara sewa lainnya. Hanya saja berbeda pada pola pemesanannya karena menggunakan aplikasi elektronik.

Sementara itu, terkait kendaraan bermotor roda dua (R2) sebagai kendaraan umum, kata Slametno, sebaiknya diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Karena jika dinaikkan dalam perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 akan membawa dampak secara nasional.

“Kendaraan ojek daring hanya ada di beberapa daerah tertentu saja sehingga tidak perlu diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 sepanjang tidak ada larangan tegas dengan sanksi dalam UU Nomor 22 tahun 2009,” ungkap Slametno.

Apabila R2 menjadi kendaraan umum, hal ini bisa dilihat pada penerapan perizinan plat kuning di beberapa daerah diluar Kalimantan, seperti di Medan Sumatera Utara. Sehingga apabila ada ojek daring beroperasi pada daerahnya, yang memang daerah tersebut sangat membutuhkan, sebaiknya pemerintah daerah dapat mengakomodir dengan Perdanya berikut wilayah operasi dan tarifnya tanpa perlu merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 yang masih relevan saat ini dalam pelaksanaannya.

“Menjadikan R2 sebagai kendaraan umum dengan merevisi UU lalu lintas akan menimbulkan kontra produktif dari target pengembangan transportasi massal yang berkeselamatan apalagi R2 memiliki kerentanan pada kecelakaan,” sebutnya.

Sementara menyangkut kendaraan taxi daring sudah cukup diakomodir pada PM Nomor : 108 tahun 2017 yang diperlukan adalah pelaksanaan yang optimal dari peraturan tersebut secara konsisten karena aturan teknis sudah sangat detail dan mengakomodir semua kepentingan taxi atau angkutan daring.

“Ketegasan dalam pelaksanaannya justru sangat dibutuhkan karena merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 justru akan menambah kisruhnya wajah transportasi karena akan tarik menarik kepentingan sehingga melupakan amanat RUNK yang telah disepakati bersama seluruh stakeholder,” imbuhnya.

“Intinya UU Nomor 22 tahun 2009 masih sangat relevan dan justru harus lebih konsisten dalam menjalankannya,” Tutup Slametno.

Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Yudha

15/04/2018 0 komentar-komentar

Terapi Keselamatan untuk Pengguna Jalan Raya

oleh Humas Polda Kalsel 13/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Polres Balangan – Terlihat puluhan petugas kepolisian sejak dibukanya SPBU Paringin sudah memberikan pengaturaan arus lalulintas bagi pengguna jalan yang hendak menjalankan aktivitasnya.

Selain itu, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolres ini juga menyasar pengendara yang akan melakukan pengisian BBM dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan adminitrasi serta mencegah adanya modifikasi tangki kendaraan untuk kepentingan komersil.

Dengan kuat personel 15 orang, kegiatan yang berlangsung hampir 2 jam ini banyak menjaring pelanggar yang melakukan modif atas tanki kendaraan, namun masih diberikan toleransi untuk diubah kembali seperti semula sebelum diberikan tindakan hukum

Didampingi Kasat Lantas AKP R. Sudarto, S.H, Kasat Sabhara AKP Tukiman dan Kapolsek Paringin Iptu Cahyo Budi Widodo, Wakapolres mengungkapkan bahwa kegiatan kali ini merupakan salahsatu cara shock terapi bagi masyarakat terlebih dalam menciptakan kondisi kamseltibcar lantas di wilkum Polres Balangan.

“Disamping upaya penertiban, kegiatan kali ini juga sebagai pencegahan terjadi pelanggaran yang memicu tindak pidana khususnya distribusi BBM,” terang Kompol Reinaldo, S.Kom, M.AP.

Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Yudha

13/04/2018 0 komentar-komentar

Sosialisasikan Dikmas Lantas Lewat Radio

oleh Humas Polda Kalsel 13/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Polres Balangan – Kegiatan Preemtif (Pencegahan) terus dilakukan satuan Laulintas Polres Balangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Balangan melalui dialog interaktif di media elektronik Radio Sehati Balangan, Kamis (12/4/2018).

Bentuk dialog interaktif dengan memanfaatkan media elektronik ini dinilai sangat tepat, yang mana kiprah dari radio Sehati Balangan yang sudah menjadi konsumsi masyarakat Balangan.

Petugas yang mengawaki kegiatan ini adalah Kanit dikyasa Brigadir Azhar, S.H, didampinggi anggotanya memberikan penyuluhan peraturan perundang – undangan lallintas

Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat pendengar setia radio Sehati Balangan dapat memetik ilmu yang dibagikan oleh personel Polre Balangan serta meningkatnya kesadaran tertib berlalulintas.

Kapolres Balangan AKBP Moh. Zamroni, S.iK melalui Kasat Lantas AKP R. Sudarto, S.H, membenarkan kegiatan penyuluhan Dikmas Lantas yang dilakukan personelnya tersebut.

“Dengan Dikmas yang telah diberikan ini, menambah pengetahuan masyarakat akan tata tertib berlalu lintas seperti administrasi berkendara, kelengkapan berkendara, serta etika dalam berkendera sehingga dapat menciptakan kamseltibcar lantas di Balangan,” pungkasnya saat dikonfirmasi Humas Polres Balangan.

Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Yudha

13/04/2018 0 komentar-komentar

Ditlantas Polda Kalsel Hilangkan Stigma Pelayanan Sulit

oleh Humas Polda Kalsel 13/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) perlu disusun IKM sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Survey IKM diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Kerja pelayanan di Satpas Banjarmasin dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan Pelaksanaan survey IKM, Metode yang digunakan, Skor yang diperoleh, serta Tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survey IKM tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. menjelaskan “Pentingnya IKM ini guna mengetahui dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan menghilangkan stigma tentang pelayanan yang sulit, serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda Kalimantan Selatan”.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

13/04/2018 0 komentar-komentar

Ditlantas Polda Kalsel Harap Warga Mengerti UU Nomor 22 Tahun 2009

oleh Humas Polda Kalsel 11/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Kesepakatan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) tentang Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, saat ini menjadi sorotan berbagai lapisan masyarakat. Tak halnya masyarakat, namun Aktivis, Akademis dan Mahasiswa Uniska pun menolak rencana revisi UU tersebut.

Pasalnya dengan lahirnya transportasi berbasis online menjadikan kemudahan bagi masyarakat disaat mau bertransportasi. “Oleh karena itu, UU Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak perlu direvisi atau dirubah lagi,” kata Aspihani Ideris dan M Agus Humaidi selaku Dosen Uniska Banjarmasin dan Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN).

Dalam revisi terbatasnya Undang undang tersebut untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. mengatakan seluruh lapisan masyarakat harus peduli dan mengerti dengan revisi undang undang tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan.

Tumbuhnya kreativitas transportasi berbasis aplikasi atau online menunjukkan bahwa masyarakat sangat memerlukan informasi yang akurat dengan tarif yang tepat. Namun, tentunya tidak mengurangi prinsip penyelenggaraan transportasi, yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan. “Apapun, aplikasi tersebut adalah sistem, bukan segalanya, tetapi itu diperlukan masyarakat,” ungkap Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

11/04/2018 0 komentar-komentar

Aplikasi Sasirangan Permudah Pelayanan Kepolisian

oleh Humas Polda Kalsel 10/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) resmi meluncurkan aplikasi berbasis Web dan Android bernama “Sasirangan Polda Kalsel”, Jum’at (6/4/2018).

Peluncuran/launching yang berlangsung di Auditorium Duta Mall Banjarmasin ini dihadiri Kapolda Kalsel Brigjen Pol DRs. Rachmat Mulyana, Menpan RB yang diwakili Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Gubernur Kalsel yang mewakili beserta FKPD Kalsel, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, para Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel, Tokoh Masyarakat, pimpinan Media Cetak dan Eletronik, dan tamu undangan lainnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. dalam kesempatan ini mengatakan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik salah satunya di bidang lalulintas seperti pembuatan SIM dan pelayanan Kepolisian lainnya.

Selain itu peluncuran aplikasi Sasirangan ini juga merupakan salah satu penjabaran program Promoter nomor 2 yaitu Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.

Adapun pelayanan yang dapat diakses melalui aplikasi ini adalah Pengaduan Masyarakat, Pemohonan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Permohonan SIM, Permohonan Perijinan, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), DPO (Daftar Pencarian Orang), Informasi dan Layanan Kepolisian, Peta Lokasi Internatif, Tombol Darurat, dan Permohonan Pengawalan dan lainnya.

Dengan diluncurkan aplikasi ini diharap Polda Kalsel dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

10/04/2018 0 komentar-komentar

Ditlantas Polda Kalsel Terus Tingkatkan Pelayanan Publik

oleh Humas Polda Kalsel 09/04/2018

ditulis oleh Humas Polda Kalsel

Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Lalu Lintas melakukan peningkatan pelayanan prima di Samsat Banjarmasin I dan II, yang beroprasional mulai pukul 08.00 – 14.00 wita.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. mengatakan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting guna menumbuhkan citra positif terhadap Polri dimasa sekarang dan yang akan datang.

Diawali dengan 3S (Senyum,Sapa,Salam) diharapkan masyarakat akan senang dan nyaman dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah dari pihak Kepolisian.

Perlu diketahui oleh masyarakat khususnya diwilayah Kalimantan Selatan bahwa saat ini pembayaran pajak selain melalui loket Samsat, juga dapat dilakukan melalui layanan E-Samsat.

Dimana E-Samsat adalah suatu program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor via online yang bekerjasama dengan beberapa Bank Swasta.

Hal yang melatar belakangi munculnya program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Selain itu program ini juga merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam program pembayaran pajak via online ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkatkan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

09/04/2018 0 komentar-komentar