Mitra Polisi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Rakorsus ini juga turut diikuti Polda Kalsel melalui zoom meeting di Aula Kediaman Kapolda Kalsel dengan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. didampingi Karo Ops Polda Kalsel, Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Direktur Samapta Polda Kalsel dan Dansat Brimob Polda Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung kepada seluruh jajaran Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah.

“Dari pengalaman penanganan Karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan Karhutla,” kata Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.

Dalam arahannya, Mahfud menyampaikan sejak tahun 2016 setiap awal tahun Presiden RI memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bertempat di Istana Negara.

Adapun pokok-pokok arahannya yaitu pertama prioritaskan pencegahan yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi.

Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera. Kelima, agar dicari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.

“Dari arahan tersebut, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah,” kata Mahfud.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. menekankan kepada seluruh personel baik Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun instansi terkait wilayah yang rentan Karhutla, agar memprioritaskan upaya pencegahan.

Pengendalian dan pemadaman api secara maksimal merupakan salah satu upaya yang bersifat segera.

“Salah satu cara yang dianggap cukup efektif adalah konsolidasi penanganan Karhutla,” tandas Kapolda Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2021. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. beserta Staf dan Jajaran memberikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 kepada segenap Insan Pers.

“Selamat Hari Pers Nasional 2021 untuk seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Kalimantan Selatan dan yang meliput dilingkup Polda Kalsel,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K., Selasa (9/2/2021).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K. menyampaikan bahwa sinergitas dan silaturahmi antara pihak Kepolisian dengan awak media akan terus terjalin dan dapat terus bekerja sama, Polri dan Pers selalu membangun informasi yang valid (sesuai fakta) dan menangkal segala berita Hoax.

Di Hari Pers Tahun 2021 ini, Polda Kalsel berharap semoga Insan Pers semakin maju dan memberikan informasi positif, edukatif dan membangun kepada masyarakat.

“Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Pers adalah mitra, dan Pers adalah kita, harapannya semoga Pers sebagai mitra strategis Polri semakin sukses, maju, dan profesional,” kata Kabid Humas.

Selain itu dalam menjalankan tugas, Pers diharapkan dapat berperan aktif menjaga kondusifitas ditengah-tengah masyarakat dan andil dalam menjaga kamtibmas dalam tugasnya memberikan informasi ke masyarakat maupun publik.

“Semoga kemitraan Polri dan awak media semakin solid untuk mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) di Polda Kalsel begitupun dengan stakeholder lainnya dan rekan-rekan media khususnya di wilayah hukum Polda Kalsel bisa terus menjadi benteng informasi bagi masyarakat, bersinergi dengan Polri terlebih di tengah maraknya informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya atau hoax,” harapnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. didampingi Direktur Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Nur Romdhoni, S.I.K., M.H. menghadiri peringatan Dies Natalis ke – 74 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Selasa (9/2/2021) pukul 10.30 Wita.

Dies Natalis bertemakan “Implementasi Gagasan Keindonesiaan HMI dalam Mewujudkan Indonesia yang Berkemajuan” ini dilaksanakan di Aula Gedung KNPI Banjarmasin yang turut dihadiri Dr. Ani Cahyadi, M.Pd  (Narasumber), Dr. H. Apriasnyah, M.Si. (Narasumber), dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel-teng Zainuddin.

Dalam acara HMI ini sendiri diisi dengan kegiatan utama Dialog Publik dengan pembahasan berbagai persoalan bangsa yang sedang hangat sekarang ini.

“HMI ini adalah suatu perkumpulan mahasiswa Islam yang ikut mengawal Republik ini, sudah 73 tahun. Masih carut marutlah bangsa ini saat itu. Beragam Indonesia, tapi bisa disatukan mereka. Walaupun dia hanya mahasiswa Islam, tapi bisa merekrut Rakyat Indonesia melawan Jepang yang saat itu mau masuk lagi ke Indonesia,” ujar Kapolda Kalsel saat mengenang peran HMI untuk Indonesia.

“Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Saya berharap HMI mengajak semua untuk membangun Kalimantan Selatan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Kalsel-teng Zainuddin menyampaikan HMI akan berperan mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian dari berbagai kalangan khususnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI).

Untuk mengetahui sejauhmana musibah bencana banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dalam penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalsel, Jumat (5/2/2021) pukul 09.00 Wita.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 (Bidang Hukum, Ham dan Keamanan) ini Anggota Dewan memberikan arahan, masukan dan solusi terkait permasalahan pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang pembinaan maupun operasional Jajaran Polda Kalsel, terutama juga dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Ketua Tim rombongan anggota Komisi III DPR RI H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. menuturkan Rapat ini adalah langkah antisipasi agar musibah banjir yang terjadi tidak terulang lagi kedepannya.

Dan sesuai Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., hari ini Komisi III DPR RI dan Polda Kalsel sepakat agar ada upaya penegakan hukum yang bersifat mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi kedepannya.

Dikesempatan yang sama Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E. mengatakan kedatangan Komisi III DPR RI ke Kalimantan Selatan kali ini terkait Kunjungan Kerja Spesifik atau kunjungan khusus yang dilihat special yakni menyangkut bencana banjir.

Menurutnya, bencana banjir di Bumi Lambung Mangkurat kali ini bukan bencana banjir biasa terlebih di umur ke-500 lebih terjadi kebanjiran yang cukup signifikan seperti yang terjadi diwilayah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

“Ternyata banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sudah berlangsung selama 1 bulan dengan ketinggian diatas 1 meter,” ucap Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.

Untuk itu pihaknya bersama Forkopimda Kalsel turun langsung ketemu menyapa masyarakat dan mendengarkan keluhan para korban banjir tersebut sembari memberikan bantuan Sembako sebanyak 2000 paket yang didistribusikan ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Batola, HST, dan Banjar.

Dalam kunjungan spesifik ini juga untuk melihat perkembangan terakhir dampak dari bencana banjir yang terjadi dan situasi-situasi yang berkembang diantaranya yaitu menyangkut masalah Narkoba, Mineral, dan Banjir.

Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa kehadiran anggota Dewan dari Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri.

“Tentunya kunjungan ini memiliki makna yang sangat Strategis, ada beberapa masukan yang diberikan oleh anggota Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh Polda Kalsel dilapangan, yakni melakukan penertiban terhadap tambang-tambang yang diduga ilegal,” tutur Kapolda Kalsel.

Kapolda pun menegaskan bahwa tidak ada lagi yang berbicara koridor, tidak ada lagi yang menggali lobang melanggar aturan, dan bagi yang mempunyai IUP atau PKP2B agar melaksanakan kewajiban untuk reklamasi.

“Selesai gali, tutup, tinggalkan, reklamasi yang baik. Sehingga tidak menjadi dampak bencana di kemudian hari,” tegas Kapolda.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan komitmennya bahwa Polda Kalsel akan menelusuri dari hilir dan ke hulu, masalah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, dengan harapan kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kebocoran keuangan negara dan berakibat juga dengan munculnya bencana alam dimasa depan.

Terkait peristiwa longsor di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengakibatkan korban jiwa pada PT. CAS yang memiliki areal tersebut, dari hasil pemeriksaan Polda Kalsel telah menetapkan 3 (Tiga) orang tersangka dan dilakukan penahanan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto