Peristiwa

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021). Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

“Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1.  Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik,” kata Kapolri usai melakukan pengecekan.

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Kapolri juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, katanya, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang.

Dalam perjalanan Nataru, Kapolri menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan.

“Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes,” ujar Kapolri.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.  Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia.

Apalagi, Kapolri menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

“Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi. Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali,” ucapnya.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru.

“Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Kapolri meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari.

“Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul,” tuturnya.

Lebih dalam, Kapolri menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen.

Kapolri juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat.

“Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah  terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi,” tutupnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 diserahkan lamgsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung offline dan melalui daring online. Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

“Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Dari ratusan unit kerja yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara terdapat 4 unit di Polri yang meraih predikat WBBM.

Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menjadi salah satu penerima penghargaan ini. Penghargaan diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Terkait pemberian penghargaan zona integritas WBK/WBBM yang diraih Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun mengucapkan terima kasih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, tapi merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih dan melayani,” kata Dedi.

Ia pun menegaskan Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.

“Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK:

1. Kepolisian Resor Sumbawa Barat
2. Biro SDM Polda Kalimantan Selatan
3. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali
4. Kepolisian Resor Pasuruan Kota
5. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
6. Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB
7. Pelayanan Markas Polda DIY
8. Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY
9. Kepolisian Resor Pati
10. Kepolisian Resos Purbalingga
11. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan
12. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan
13. Bidang Hukum Polda Jawa Timur
14. Kepolisian Resor Lubuk Linggau
15. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah
16. Kepolisian Resor Pulang Pisau
17. Kepolisian Resor Balangan
18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
19. Kepolisian Resor Seruyan
20. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
21. Kepolisian Resor Cilegon
22. Kepolisian Resor Merangin
23. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
24. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau
25. Biro SDM Polda Kalimantan Tengah
26. Kepolisian Resor Belitung Timur
27. Polres Agam
28. Divpropam Polri
29. Ditpolairud Polda Sumbar
30. Polres Labuhan Batu
31. Puskeu Polri
32. SSDM Polri
33. RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang
34. Polres Bantul
35. Polres Pulau Buru
36. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Berikut daftar 4 unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM:

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
2. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
3. Kepolisian Resor Banyuasin
4. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

JAYAPURA – Kelompok KKB Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo melalui Polres Yapen menyerahkan diri untuk kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. menjelaskan, TNI-Polri mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga wilayah kita, dimana masyarakat Yapen telah kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami TNI-Polri termasuk juga pemerintah daerah tidak tinggal diam.

“Maka dari itu pasca-kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum kemarin, kita terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan saudara-saudaraku semuanya bahwa aparat TNI-Polri yang ada di Kepulauan Yapen ini bukan sebagai musuh tapi sebagai keluarga,” kata Kadiv Humas, kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Menurut Kadiv Humas, pihaknya hadir untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membangun Kepulauan Yapen dan membantu percepatan kesejahteraan untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan.

“Saat ini kita juga fokus melindungi masyarakat serta menjaga masyarakat dalam menyongsong perayaan Hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa perayaan Natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kami menyambut baik upaya nyata dari semua pihaknya yang telah menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Papua dari dulu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua jadi sudah tidak ada lagi perjuangan – perjuangan yang di luar, tidak ada lagi yang namanya perjuangan mengatasnamakan Papua Merdeka atau west Papua, Papua Barat,” ucapnya.