Peristiwa

Sejumlah Ulama yang berkumpul dalam Multaqo Ulama, Habaib, Pimpinan Pondok Pesantren, Cendekiawan dan Mahasiswa Muslim di Kalimantan Selatan (Kalsel) merekomendasikan agar umat Islam menghindari tindakan inkonstitusional dan melawan hukum dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

“Mengajak umat Islam dalam bulan suci Ramadhan 1440 H dengan meningkatkan Ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan tindakan melawan hukum atau inskonstitusional,” ucap salah satu Ulama, saat acara Multaqo Ulama di Ballroom Calamus Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (15/5/2019) pukul 16.00 wita.

Dalam kesempatan tersebut seluruh masyarakat khususnya umat Islam juga dihimbau taat dan menjauhi tindakan pemberontakan atau bughat terhadap Ulil Amri, penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebaiknya umat Islam menghindari tindakan yang mengarah pada bughat. Ketaatan disini bisa bermakna tidak keluar untuk mengangkat senjata, melakukan revolusi, meskipun tidak sesuai aspirasinya,” ujar Ulama Kalsel.

Selain itu Multaqo Ulama tersebut menegaskan bahwa NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara telah sesuai dengan Islam Rahmatan Lil Alamin.

Maklumat Multaqo Ulama yang dibacakan oleh Al Mukarrom Prof. Dr. KH. Hafiz Ansyari, MA juga menghimbau umat islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif.

Sebelum Maklumat dibacakan, terlebih dahulu diadakan Sekapur Siri dari Ulama, Habaib, dan Pimpinan Pondok Pesantren diantaranya KH. M. Syarbani Haira, M.Si (UNU Kalsel), KH. Tajuddin Noor (Ketua PW Muhammadiyah Kalsel), Drs. KH. Fadli Mansyur (Sekretaris MUI Kalsel), KH. M. Mukri Yunus (Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah Tanah Laut), Habib Abdillah Al Habsyi (Pimpinan Majelis Shalawat Rasulullah SAW Amuntai), Dr. KH. Abdul Hasib Salim, MAP (Pimpinan Ponpes Rakha Amuntai), Prof. Dr. Ir. Ahsin Rifai, M.Si (Ketua PW ISNU Kalsel) dan Berry Nahdian Furqon, S.P, MS (Sekretaris PWNU Kalsel) dengan tema “Seruan Sejuk Dan Damai Untuk Indonesia” yang dimoderatori oleh Ketua GP Ansor Kalsel Bapak Teddy Suryana.

Setelah pembacaan Maklumat, acara ditutup dengan tausyiah oleh Al Mukarrom KH. Marzuki Mustamar, M.Ag yang menegaskan bahwa keributan Pemilu harus diakhiri di bulan suci Ramadhan.

“Ramadhan kemenangan Islam, Insya Allah penghitungan suara aman, hitungan real aman,” ujar Al Mukarrom KH. Marzuki Mustamar, M.Ag disambut tepuk tangan hadirin.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Merebaknya isu People Power, direspon oleh para Ulama, Tokoh Agama, Pimpinan Pondok Pesantren hingga Tokoh Seni, Budayawan hingga Mahasiswa di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Para Ulama, Tokoh Agama, Pimpinan Pondok Pesantren mengatakan, hal-hal yang berhubungan dengan Pemilu 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai dengan jujur, adil, transparan dan demokratis.

“Atas nama Ulama, Tokoh Agama, dan Pimpinan Pondok Pesantren, kami menghimbau masyarakat agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur salah seorang Ulama, Rabu (15/5/2019).

“Tidak perlu ada pengerahan massa (People Power) yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Lebih kacau lagi kita akan menerima kerugian dari usaha tersebut, imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mencari jalan yang lebih maslahat. “Carilah jalan lain. Jalan yang lebih maslahat demi kejayaan bangsa dan Negara,” tandasnya.

Pendapat senada disampaikan para Pimpinan Pondok Pesantren di Kalsel. Pimpinan Pondok Pesantren secara tegas menolak People Power.

“Atas nama Pimpinan Pondok Pesantren menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional, yang berkenaan dengan melawan hukum, yang berkenaan dengan menggerakkan massa atau People Power,” tegas Pimpinan Pondok Pesantren.

Menurutnya, People Power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan umatnya.

“Kami menghimbau dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Negara Indonesia, Kalimantan Selatan secara umum, khususnya kaum muslim dan para santri untuk tidak terpancing dan tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang tadi kami sampaikan atau kelompok yang mengajak untuk melawan hukum,” tambahnya.

“Kata-kata orang bijak, menghilangkan memaslahatan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan memaslahatan. Apalagi di bulan Ramadhan ini, untuk bangsa, untuk semua pihak khususnya agamawan, marilah menjaga hawa nafsu,” ucap salah satu Pimpinan Pondok Pesantren.

Menariknya, penolakan People Power juga datang dari Tokoh Seni, Budayawan dan Mahasiswa Muslim Kalsel. “People Power seperti yang saya bayangkan adalah sesuatu yang mengerikan, dan itu jelas saya tolak,” tandasnya.

Ia menambahkan, People Power dapat memudarkan persatuan dan kesatuan dan memecah belah masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang sudah dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, agama, suku dan adat ini akan terpecah belah dengan adanya aksi Power People,” katanya.

Masyarakat diminta tetap tenang dan tak terbawa arus atau turut serta dalam aksi People Power. “Mengingatkan masyarakat agar tidak tergiring aksi People Power dan fokus dengan aktivitas keseharian saja,” pungkasnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto