Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengikuti pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Tahun 2022 melalui zoom meeting bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (22/3/2022) pukul 11.00 Wita.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. didampingi Wakapolri Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. dan Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, serta diikuti Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., Pejabat Utama Polda Kalsel dan para Kapolres/Ta jajaran secara virtual.
Rakernis Gabungan Tahun 2022 dilaksanakan oleh 5 Divisi dan 4 Pusat Polri yaitu Divisi Humas Polri, Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Hubinter Polri, serta Puslitbang Polri, Pusdokkes Polri, Puskeu Polri dan Pusjarah Polri.
Adapun tema dalam Rakernis Gabungan Tahun 2022 ini adalah “Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural serta Mengamankan Presidensi G20 Guna Menyukseskan Pembangungan Nasional Menuju Indonesia Maju”.
Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan bahwa jika Polri dianalogikan sebagai tubuh manusia, masing-masing bagian berperan penting sebagai eksistensi suatu individu. “5 Divisi merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, 4 Pusat Polri merupakan unsur pendukung, masing-masing Satker memiliki peran yang saling terkait dan berdampak satu dengan yang lainnya,” ujar Kapolri.
Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo agar mengetahui kerja Makro dan Mikro di lapangan. “Polri harus memiliki kepekaan atau since of crisis terhadap perkembangan situasi kenaikan harga dampak dari pembangunan seperti unjuk rasa dan konflik sosial, pahami kebijakan dan regulasi yang berlaku sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan diperlukannya kemampuan komunikasi dan problem solving sehingga permasalahan tidak menjadi besar dan menghambat transformasi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Div Humas Polri menjadi corong Polri yang Presisi melalui Penguatan Komunikasi Publik. “Humas Polri harus berperan dalam menghilangkan sumbatan komunikasi antara Polri dengan masyarakat serta membangun sinergi dengan masyarakat. Kegiatan dan keberhasilan Kepolisian harus terus diamplifikasi melalui pesan atau makna yang harus sampai ke masyarakat,” lanjutnya.
Pada bagian akhir, mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan bahwa Polri adalah alat negara yang harus setia kepada Negara, kepentingan Nasional dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan Presiden RI. “Setiap personel Polri harus melaksanakan, mengamankan, dan mengawal berbagai kebijakan Pemerintah,” tutupnya.
Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Bripka Yudha Krisyanto
