Polisi Kita

SURABAYA — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa saat ini Polri fokus terhadap praktek pemberantasan premanisme di Masyarakat.

“Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh supir kontainer,” kata Kadiv Humas Polri saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/6/2021) pagi.

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Kadiv Humas, Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut.

“Asop Kapolri akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme,” jelasnya.

Kadiv Humas menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

“Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada supir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu,” tambahnya.

“Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak,” terangnya.

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapkan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme.

“Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan,” tandas Kadiv Humas.

Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Serta menggerakkan Polres dan Polsek untuk memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Hal itu menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Tak hanya itu, Jenderal bintang empat ini pun menyebut telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. dan seluruh Kapolda untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Kemudian, Kapolri juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman.

“Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” tegasnya.

Selain itu, Kapolri menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan tersebut akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

“Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” tutup Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

JAKARTA — Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dalam rangka meninjau penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Dalam peninjauannya, Kapolri meminta kepada seluruh personel TNI-Polri, untuk memperkuat pos pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk menekan laju pertumbuhan Virus Corona di Kabupaten Lamongan yang masuk dalam zona kuning.

“Pos PPKM Mikro memiliki peran yang sangat penting dalam menekan laju perkembangan Covid-19. Perkuat kembali fungsi pos PPKM Mikro terutama dalam upaya 5M dan 3T,” kata Kapolri di Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).

Saat ini di Kabupaten Lamongan sendiri terdapat 474 pos PPKM Mikro dengan dijaga 946 personel TNI-Polri. Menurutnya, PPKM Mikro harus menjadi pusat kendali berbasis data dalam melakukan penanggulangan Covid-19.

Untuk menekan laju pertumbuhan Virus Corona di Kabupaten Lamongan, Kapolri menyebut harus dilakukan upaya tracing yang masif dengan menggunakan metode Ratio Lacak Isolasi (RLI).

Kemudian, melakukan penjagaan ketat di tempat-tempat yang dijadikan lokasi isolasi mandiri. Demi mencegah terjadinya penyebaran Virus Corona yang masif, Kapolri menyatakan, personel TNI-Polri harus memastikan tidak ada pasien bergejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Pastikan tidak ada pasien bergejala melakukan isolasi mandiri di rumah, segera lakukan evakuasi ke tempat-tempat yang sudah disediakan dengan SOP yang sudah ada,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengapresiasi jajarannya yang telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di Lamongan. Diantaranya melakukan Operasi Yustisi, penguatan tracing dan testing, edukasi kedisplinan protokol kesehatan, melakukan micro lockdown terhadap Desa Sidodowo, Kecamatan Modo karena munculnya klaster hajatan.

Lalu, mendirikan 3 Posko keamanan untuk membatasi mobilitas warga keluar masuk desa di perbatasan Sidodowo-Sempu, perbatasan Sidodowo-Kedungwaras dan perbatasan Sidodowo-Pule.

Disisi lain, Kapolri menekankan soal penerapan lima kontijensi untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan. Pertama, manajemen penjagaan kampung atau RT yang sudah menjadi klaster.

Kedua, manajemen tracing dan ketersediaan Swab Antigen. Ketiga, Manajemen RT-PCR dan peningkatan kecepatan hasil Laboratorium. Keempat, manajemen pasien yang reaktif atau positif, penentuan isolasi mandiri dan rujukan ke Rumah Sakit (RS).

Dan yang terakhir adalah, manajemen evakuasi pengangkutan positif bila sudah semakin banyak yang positif dan klaster keluarga meluas. Tak lupa, Kapolri mengingatkan soal suksesi program vaksinasi nasional di Kabupaten Lamongan.

“TNI-Polri melakukan kampanye untuk menjadikan Covid- 19 sebagai musuh bersama sehingga masyarakat harus bersatu untuk keluar dari krisis ini. Kita harus optimis bahwa bersama-sama kita bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Untuk itu, tingkatkan upaya optimalisasi PPKM Mikro, sambil menciptakan herd immunity melalui program vaksinasi massal,” tutupnya.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menginstruksikan kepada seluruh jajaran Staf Logistik (Slog) Polri untuk bergerak cepat melakukan penanganan di wilayah bencana alam dan melakukan peningkatan pelayanan terhadap warga berkebutuhan khusus.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, Indonesia menjadi negara yang sering dilanda bencana. Sebab itu, diperlukan gerak cepat dari aparat kepolisian untuk mengerahkan bantuan dukungan logistik sarana dan prasarananya kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Kebutuhan di wilayah bencana, listrik, air dan komunikasi pasti terganggu, diatur bagaimana manajemennya terkait dengan arus distribusi logistik bisa cepat sesuai dengan karakteristik wilayah bencana,” kata Kapolri.

Selain gerak cepat penanganan bencana alam, mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta kepada jajaran Logistik Polri untuk menyiapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat berkebutuhan khusus di setiap kantor polisi. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga.

“Harapan kami memberikan pelayanan yang baik, buat saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk dibuatkan sarana dan prasarana agar pelayanan tidak ada perbedaan,” ujarnya.

Slog Polri, lanjut Kapolri, mempunyai lima tahapan dalam menjalankan perannya. Yakni, pengembangan Road Map Logistik, optimalisasi jejaring logistik, modernisasi mekanisme logistik, restrukturisasi organisasi dan optimalisasi sumber daya.

Oleh sebab itu, Kapolri menyatakan bahwa, Logistik Polri merupakan salah satu unsur penting. Mengingat, personel kepolisian membutuhkan dukungan logistik dalam menjalankan seluruh tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Slog Polri sebagai pengemban unsur pengawas dan pembantu pimpinan dapat menyamakan visi dan misi dalam mempersiapkan langkah strategis guna menjawab tantangan dalam tugas,” tutur Kapolri.

Sebab itu, Ia menekankan soal perlunya koordinasi dengan operasional dilapangan soal kebutuhan yang diperlukan. Sehingga, Slog bisa merencanakan kebutuhan petugas dilapangan.

Tak hanya itu, Kapolri juga meminta agar Slog Polri memikirkan soal dukungan penuh kepada personel kepolisian yang bertugas di wilayah konflik dan berkarakteristik khusus.

“Anggota yang melaksanakan tugas dilapangan agar dilengkapi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, seperti anggota yang operasi dilapangan bisa melaksanakan tugas yang maksimal dengan medan yang berat dan ancaman jiwa anggota. Peralatan yang perlu pengamanan tinggi dijaga keamanannya seperti pengadaan senjata, peluru dan lainnya,” papar Kapolri.

Tak lupa, dia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Slog yang telah melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan konsep transformasi Polri Presisi.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dilakukan secara offline maupun online alias virtual dengan total peserta 1.136 orang.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” kata Kapolri.

Perencanaan, sambung Kapolri, ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan. Untuk itu, melalui Musrenbang ini, jenderal bintang empat itu berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kapolri juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah tahun 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajaran bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III.

Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara. Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang.