Uncategorized

Divisi Propam Polri bekerjasama dengan Polda Kalsel melaksanakan pembinaan dan evaluasi tentang penegakan kode etik profesi Polri dan standarisasi oleh Biro Wabprof Div Propam Polri kepada jajaran Propam seluruh Polda Kalsel di Aula Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (11/7/2017). Acara ini dihadiri oleh Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Decky Hendarsono, SIK., Serta dari Propam Mabes Polri yaitu Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto dan AKBP Kakung Junaidi.

Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Decky Hendarsono, SIK., dalam sambutan mewakili Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana mengatakan bahwa kegiatan ini sangat berguna bagi semua. Tolong diperhatikan dengan seksama jika ada pertanyaan kaitannya dengan tugas harap ditanyakan langsung kepada pemateri.

Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto didampingi AKBP Kakung Junaidi mengatakan, kegiatan ini merupakan diskusi mengenai pengalaman personel dalam menangani kasus anggota baik sidang disiplin maupun sidang kode etik yang berupa putusan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Propam sebagai staf pimpinan jika dimintai pertimbangan tentang suatu kasus oleh pimpinan maka harus diberi penjelasan, jangan menambah masalah pimpinan.

Propam membantu pimpinan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Jangan malah menambahi masalah dengan membingungkan pimpinan yang berujung dengan keputusan yang melenceng.

Arahan Kapolri menurut yang dipaparkan Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto didampingi AKBP Kakung Junaidi yaitu :

1.  Setiap pelanggaran disiplin KKEP maupun tindak pidana sekecil apapun harus ditindak Propam secara professional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan kepastian hukum.
   2.    Setiap GARPLIN anggota Polri harus diperiksa juga atasannya. Mengingat atasannya memiliki tanggung jawab pengawasan dan pembinaan.
2.  Larangan bagi anggota Polri untuk posting unggah/ upload hal hal yang bersifat provokatif, pornografi, dan penyebaran kebencian di media sosial. Propam diperintahkan untuk mengkaji hal tersebut apakah masuk Displin atau KKEP.
3.  Perintah tentang mapping obyek obyek pelayanan Polri yang rentang terhadap penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar untuk dilakukan pengawasan secara intern oleh propam.

Propam adalah orang-orang pilihan yang baik untuk membersihkan Polri dari oknum yang tidak baik.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan arahannya kepada seluruh anggota Polri pada Peringatan HUT Bhayangkara ke-71  di Silang Monas Jakarta Pusat, Senin (10/07/2017).

Menindaklanjuti amanat dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana memastikan bahwa seluruh Jajarannya akan menjalankan seluruh amanat tersebut, hal itu disampaikan Kapolda Kalsel saat Apel Pagi di Lapangan Mapolda Kalsel, Selasa (11/7/2017).

5 arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Kapolda Kalsel kepada seluruh Jajarannya yakni :

1. Perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan.
2. Mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkesinambungan.
3. Mengoptimalkan modernisasi Polri dg penggunaan Tehnologi Informasi dlm pelayanan publik.
4. Tingkatkan kesiapsiagaan opsnal melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif dengan demikian Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat.
5. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen baik Pemerintah maupun Masyarakat serta kolega Internasional sebagai implementasi kedekatan dan sinergi polisional guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Salah satu yang menjadi perhatian Kapolda Kalsel yaitu menekan arogansi kewenangan yang ada di tubuh Polri khususnya di Polda Kalsel.

Lebih jauh Kapolda Kalsel tadi menyampaikan kepada seluruh personel Polda Kalsel agar dapat menekan arogansi kewenangan sehingga Polri khususnya Polda Kalsel jangan sewenang-wenang, termasuk kepada keluarga. Kemudian penggunaan kekerasan juga tidak diperbolehkan. Apabila orang sudah menyerah ya mereka tidak boleh dikerasi, diberikan kekerasan,” kata Kapolda Kalsel.

Kapolda Kalsel juga berencana untuk menghilangkan budaya koruptif yang ada di institusi Polri khususnya di Polda Kalsel. Program pencegahan dan penindakan pun dilaksanakan meski masih perlu peningkatan ke depannya.

Kapolda juga menyampaikan mengenai budaya koruptif. Ini akan di tekan semaksimal mungkin. Dengan beberapa program pencegahan dan penindakan termasuk salah satunya dengan Saber Pungli untuk internal.

Lebih lanjut Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana menyebut perintah Presiden sebagian telah dilaksanakan. Dan Polda Kalsel akan melakukan peningkatan di bidang yang masih belum terlalu baik.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-71. Ada lima amanat yang disampaikan oleh Jokowi yang meliputi soal perbaikan manajemen internal hingga profesionalisme dan soliditas internal Polri. “Seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam amanatnya, Senin (10/07/2017).

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rachmat Mulyana di Banjarmasin, menyatakan perang terhadap peredaran obat daftar G yang kini sangat marak sehingga jajarannya diperintahkan untuk menggalakkan operasi pil Zenith.

“Saya perintahkan seluruh jajaran menggiatkan untuk pengungkapan kasus Zenith, pokoknya tiada hari tanpa ungkap perkara Zenith,” katanya, Senin.

Jenderal bintang satu itu mengaku banyak sekali menerima keluhan masyarakat bahwa obat zenith sudah masuk ke desa-desa.

“Peredarannya yang begitu masif dan terorganisir ini harus dihentikan, caranya tidak lain dengan menangkapi para pengedar hingga ke bandar pemilik modal,” ucap Kapolda.

Rachmat juga meminta pintu masuk pasokan Zenith seperti di pelabuhan dan tempat lainnya harus benar-benar dijaga ketat.

“Seperti diketahui, berdasarkan pengakuan pengedar yang ditangkap, Zenith dikirim dari Pulau Jawa melalui jalur laut, pokoknya saya minta jangan sampai ada yang lolos,” ungkap Rachmat.

Tak hanya sekedar menangkapi para pengedar skala kecil, Rachmat menekankan agar anak buahnya juga bisa mengungkap para bandar kelas atas dengan jumlah barang bukti yang juga besar.

“Kalau memang misalkan di daerah ini ada gudang produksinya secara ilegal, yaitu yang harus bisa diungkap anggota,” kata Rachmat lagi.

Kapolda juga mewanti-wanti jajarannya untuk tidak sekali pun coba “bermain mata” dengan sindikat pengedar. Jika hal itu sampai terjadi, maka sanksi tegas siap diberikan kepada oknum polisi tersebut.

 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjend Rachmat Mulyana mengingatkan jajarannya jangan sampai terlena terkait aksi terorisme yang mengancam anggota maupun markas kepolisian.

“Kami minta anggota jangan terlena karena seperti kata kapolri, teroris sudah mendekat dan mengancam anggota Polri maupun markas kepolisian,” ujar Kapolda di Kota Banjarbaru, Senin.

Pernyataan itu disampaikan kapolda usai upacara parade dan syukuran HUT Bhayangkara ke-71 yang dipusatkan di lapangan Markas Komando Brigade Mobile Polda Kalsel di Banjarbaru.

Menurut kapolda, pihaknya juga tidak mau “under estimate” atau menganggap remeh terhadap segala sesuatu yang bisa mengancam keselamatan anggota dan markas komando.

“Kalsel memang kondusif tetapi kami tidak ingin menganggap remeh karena segala kemungkinan bisa saja terjadi sehingga seluruh personel disiagakan mengantisipasi ancaman,” ungkapnya.

Ditegaskan, seluruh jajaran Polda Kalsel dalam kondisi siaga dan waspada terhadap segala ancaman terorisme sehingga pengamanan ditingkatkan baik secara individu anggota maupun markas.

“Seluruh jajaran waspada terhadap segala potensi ancaman dan kami juga sudah instruksikan agar personel yang patroli mengenakan pakaian khusus pelindung tubuh,” ucapnya.

Sementara pengamanan di setiap markas kepolisian baik lingkup polda, polres hingga polsek juga ditingkatkan untuk mencegah serangan teroris yang bisa muncul setiap saat.

“Kesiapsiagaan personel diperlukan agar bisa mencegah dan mengantisipasi setiap ancaman. Harapan kami seluruh masyarakat juga berperan melaporkan jika ada orang mencurigakan,” ujar dia.

Dikatakan, pihaknya juga berupaya mencegah gerakan radikalisme yang bisa muncul dan menyebar ditengah-tengah masyarakat yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

“Langkah yang kami lakukan yakni mendekati tokoh-tokoh agama karena paham radikalisme bisa dicegah melalui pendekatan agama sehingga masyakat bisa disadarkan,” katanya.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-71 yang dihadiri pejabat utama Polda Kalsel dan undangan lain diisi dengan demo penanggulangan aksi terorisme yang dilakukan personel gabungan.

Demontrasi serangan teroris yang dilengkapi sejumlah ledakan bom hingga aksi seorang teroris yang “meledakan diri” mewarnai kegiatan dan mendapat apresiasi undangan.

Seorang anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan nekad ‘bunuh diri’ di Lapangan Makosat Brimob Polda Kalsel Banjarbaru, Senin (10/7/2017). Ia meledakkan diri dengan melilitkan rangkaian bom rakitan di badannya. Api disertai asap mengepul, serpihan bom terserak hingga radius puluhanan meter.

Namun, adegan bunuh diri tersebut bukan aksi betulan. Aksi berani itu hanyalah simulasi latihan penanganan teror bom, dimana teror bom saat ini marak terjadi disejumlah wilayah di Indonesia bahkan hingga sejumlah negara.

Pada simulasi tersebut para petugas dari Gegana Polda Kalsel melakukan aksi penanganan terorisme beserta bom bunuh diri.

Bukan hanya Tim Gegana namun ada juga Tim Inavis datang dengan kecepatan tinggi, lalu menurunkan sejumlah petugas kesehatan untuk menangani korban aksi terorisme bom bunuh diri.

Terlihat sejumlah dokter dan perawat dikumpulkan, lengkap bersama dengan peralatan untuk menggelar simulasi aksi teror dan bom bunuh diri tersebut.

Tak ayal lagi suasana pun berubah menjadi tegang, semua petugas kesehatan yang berada di lapangan itupun langsung menangani korban. Tanpa terlihat terburu-buru, korban yang melakukan aksi bom bunuh diri dan teror bom ditangani sesuai prosedur oleh petugas kesehatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor memimpin Upacara Perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-71 di Makosat Brimob Polda Kalsel, Senin (10/7/2017).

Selain dihadiri Gubernur Kalsel, Upacara HUT Bhayangkara ke-71 tersebut juga dihadiri Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny. Ati Rachmat Mulyana, Waka Polda Kalsel Kombes Pol Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbo Hadijojo, M.Si, para Pejabat Utama Polda Kalsel, para Bhayangkari Daerah Kalsel, Danrem 101 Antasari, Danlanal Kalsel, Danlanud Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, KA Binda Kalsel, Ketua MUI Kalsel, Ketua Nu, Ketua Muhammadiyah, Ketua BNNP Kalsel, Ombudsman, Forum Komunikadi Umat Beragama, Ketua PWI Kalsel, Pimpinan Media Cetak, Online dan Eletronik se Kalimantan Selatan, para Kepala Daerah se Kalsel, serta para anggota Veteran.

Dalam sambutan Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Titi Karnavian, M.A., Ph.D. yang dibacakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Inspektur Upacara (Irup) H. Sahbirin Noor mengatakan 1 Juli yang merupakan Hari Bhayangkara dan di usia ke-71 Polri yang semula terdiri dari banyak elemen kemudian disatukan dalam djawatan kepolisian Negara (DKN) yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia dan dibawah Perdana Menteri.

Polri sebagai organisasi bahkan sudah berkembang menjadi institusi penting serta menjadi salah satu pilar perekat keutuhan NKRI. Saat ini Polri terdiri dari 33 Polda, 461 Polres dan 4.872 Polsek dengan total anggota sebanyak 423.624 personel.

Lebih jauh, dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini Polri telah semakin berkembang dengan terbentuknya beberapa struktur baru baik pada tingkat Mabes Polri maupun peningkatan tipe Polda, Polres dan beberapa Polsek.

Selain itu, banyak rumah sakit Polri di seluruh Indonesia telah menjadi badan layanan umum (BLU) sehingga menjadikan lebih mandiri dan mampu melayani kesehatan anggota Polri maupun masyarakat.

Polri juga berupaya untuk melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kinerja melalui peningkatan profesionalisme, memperbaiki kultur yang lebih positif serta manajemen media.

Hal tersebut mulai menampakan hasil positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan publik yang berdasarkan survey di awal tahun 2016 termasuk salah satu institusi yang kurang dipercaya publik, namun diawal tahun 2017 tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah naik dan berada di papan tengah.

Untuk itu Polri perlu dukungan beserta doa dari semua pihak guna mewujudkan harapan Pemerintah dan Masyarakat sebab Polri bukanlah milik Polri semata, namun Polri adalah milik semua baik itu Pemerintahan maupun masyarakat.

Gubernur Kalsel menambahkan, kehadiran aparat keamanan Polri dan TNI di tengah masyarakat sangat memberikan kenyamanan, kedamaian dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Melalui HUT Bhayangkara 2017, Gubernur Kalsel mengajak semua elemen masyarakat, satuan keamanan serta jajaran pemerintah untuk turut bersama aparat menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.

Pemprov Kalsel berterima kasih dengan dukungan institusi TNI/Polri sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor berharap hubungan kerja yang harmonis antar prajurit POLRI-TNI dan jajaran Pemprov Kalimantan Selatan dapat terjalin lebih baik untuk mewujudkan Kalsel aman dan kawasan zona damai.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Mako Brimob Polda Kalsel, rupanya menjadi momen spesial bagi jajaran Polda Kalsel dari pelaksanaan sebelumnya.

Pasalnya, Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo memberikan penghargaan Bintang Bhayangkara Narariya kepada 3.000 personel Polda Kalsel.

Adapun penghargaan tersebut diberikan lantaran tingginya dedikasi jajaran personel yang bertugas.

Pantauan Bpost Online, digelaran Upacara Parade dan Syukuran Pembinaan Tradisi Bhayangkara ke 71, turut hadir Kapolda Kalsel, Brigjend Pol Rachmat Mulyana, Danrem 101 Antasari, Kolonel Arm Syafie Kasno, Danlanud Sjamsudinnor, Danlanal, Pimpinan Banjarmasin Post Group, H Pangeran Rusdi Effendi, Walikota Banjarmasin, Banjarbaru dan tamu undangan lainnya.