#divhumaspolri

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan siber dengan menangkap seorang tersangka yang diduga mengelola situs penyebar konten pornografi anak. Dalam Konferensi Pers kali ini dihadiri oleh Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri beserta Penyidik, Komisioner KPAI, Kementerian PPPA, dan Kepala UPT Pusat PPA DKI Jakarta.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Kombes Pol Dani Kustoni mengatakan bahwa “kami telah menetapkan satu orang sebagai tersangka, dengan inisial OS alias Anefcinta,” katanya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan tim Siber Polri yang mendeteksi aktivitas penyebaran video pornografi melalui situs beralamat bokep.cfd beserta 26 domain lain yang masih aktif. Setelah penelusuran, OS berhasil diringkus di kediamannya di Desa Mekarsari, Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Kombes Pol Dani, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga honorer dan admin situs desa tersebut, diduga telah menjalankan operasional situs-situs pornografi sejak 2015. Situs yang dikelolanya berjumlah total 27 domain aktif dengan berbagai konten dewasa dan anak.

Modus operandi OS, kata Kombes Pol Dani, meliputi pencarian video porno, pembangunan situs, dan pengelolaan konten secara mandiri. Dari penyelidikan lebih lanjut, tim menemukan bukti tambahan berupa catatan di laptop tersangka yang mengindikasikan OS pernah mengelola hingga 585 situs dengan konten pornografi.

Selain itu, tersangka OS diketahui mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah dari program AdSense Google dengan memanfaatkan jumlah pengunjung tinggi di situs-situs tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi empat unit ponsel, satu CPU, satu laptop, dua harddisk eksternal, dua flashdisk, serta tiga akun surel. Berdasarkan hasil analisis forensik, OS menyimpan 123 video pornografi di ponsel, 3.064 video di laptop, dan telah mengunggah total 1.085 video di situs-situs miliknya.

Kombes Pol Dani menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas pornografi, terutama yang melibatkan anak, dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

“Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk aktif menjaga keamanan digital. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dari paparan konten yang merusak,” tuturnya.

Atas perbuatannya, OS dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE serta Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp.6 miliar.

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru saja menyelesaikan penyerahan jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan pelantikan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Dalam acara tersebut, resmi ditetapkan bahwa Komjen Pol Dr. Ahmad Dofiri menduduki posisi Wakapolri, sementara jabatan Irwasum diamanahkan kepada Irjen Pol Dedi Prasetyo.

“Baru saja dilaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri dan pelantikan Bapak Wakapolri oleh Bapak Kapolri. Kemarin, kami sampaikan nama-namanya sudah di kantongi Pak Kapolri, langsung doa teman-teman terjawab, malamnya langsung dikeluarkan, dan hari ini sudah dilantik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.

Pelantikan ini adalah bagian dari serangkaian rotasi jabatan di tubuh Polri, yang mencakup sejumlah pejabat wilayah. Namun, beberapa penyerahan jabatan yang berkaitan dengan daerah yang saat ini tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan ditunda hingga Pilkada usai. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas di daerah-daerah yang saat ini membutuhkan perhatian penuh.

“Posisi Irwasum secara de jure sudah digantikan oleh Bapak Dedi Prasetyo. Namun, pelantikannya akan menunggu bersama TR-TR lain atau pejabat lainnya setelah Pilkada selesai. Kemungkinan besar begitu,” tambah Irjen Pol Sandi.

Polri memastikan bahwa proses transisi ini akan dilakukan dengan tertib dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terutama untuk pejabat-pejabat yang wilayahnya sedang fokus pada Pilkada.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, dalam kesempatan ini membeberkan capaian keterbukaan informasi publik Polri. Salah satunya adalah terkait dukungan Asta Cita yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Polri sangat mendukung Visi Misi Astacita dengan langsung membuat kebijakan dan Program yang didukung dengan strategi komunikasi Polri,” ujar Brigjen Pol Tjahyono.

Polri terus berupaya memaksimapkan diseminasi informasi publik melalui sejumlah program strategis. Hal ini untik memenuhi hak akses masyarakat atas informasi kebijakan dan program terkait Asta Cita Presiden Prabowo.

Brigjen Pol Tjahyono mengatakan, diseminasi informasi dilakukan melalui jaringan PPID Polri dari Mabes hingga Polsek. Tak hanya itu, Polri memiliki inovasi yakni multi-channel communication menggunakan Kanal Digital Polri, program kolaboratif, dan konten komunikasi.

Selain itu, Polri juga melakukan diseminasi informasi publik melalui berbagai media. Seperti Polri Super Apps Presisi, Portal Humas, E-PPID Polri, dan SPIT-Mediahub.

“Kami juga melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, dengan target audience prioritas adalah generasi digital (usia 15-35 tahun),” terangnya.

Brigjen Pol Tjahyono menyebut pihaknya terus meningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pencanangan dan penandatangan komitmen bersama seluruh PPID di lingkungan Polri. Di mana 7 Satker dan 34 Polda sudah memiliki Manajemen Resiko.

Selain itu, tercatat 158 Satker Polri telah mendapatkan predikat WBK. Lalu 25 Satker telah mendapatkan predikat WBBM.

Adapun dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Polri turut bekerjasama dengan berbagai stakeholder.

“Polri berkolaborasi dengan bernagai sakeholder yaitu KIP, LSM, Dewan Pers, Media Massa dalam mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.

Sebagai informasi, uji Publik ini menjadi ajang bagi Polri untuk menunjukkan sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilakukan di lingkungan internal. Partisipasi Polri dalam Uji Publik ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik.

Adapun ada tahap penilaian pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, Polri berhasil mendapatkan nilai maksimum yaitu 100.

JAKARTA – Polri kembali melakukan pemblokiran aset dari jaringan pengendali judi online slot8278. Dari jaringan ini sebelumnya sudah disita aset dengan nominal Rp.89 miliar.

“Siber Bareskrim Polri kembali memblokir aset senilai Rp.36.860.289.000 yang terkait dengan situs perjudian online lainnya,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam keterangan resmi, Selasa (12/11/2024).

Pemblokiran aset ini, ujarnya, merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terhadap aliran dana jaringan situs judi online internasional yang menawarkan berbagai macam jenis perjudian, seperti slot, poker, dadu, gaple, domino, koprok, serta berbagi jenis permainan kartu lainnya itu. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas Bareskrim Polri dalam memberantas aktivitas judi online yang kerap meresahkan masyarakat dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.

“Proses pengungkapan ini berawal dari keterlibatan salah satu penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi pembayaran deposit untuk operasional situs tersebut,” ujarnya.

Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri menjelaskan, dana sebesar Rp.36.860.289.000 yang diblokir berasal dari layanan penyedia jasa pembayaran yang digunakan oleh jaringan ini. Saat ini, Penyidik Siber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan melacak aset-aset lainnya yang terkait dengan jaringan situs judi online.

“Siber Bareskrim Polri berharap dengan pemblokiran aset ini, rantai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk perjudian online dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.

Polri merekrut ratusan anggota dengan latar belakang Pendidikan santri pada kepangkatan Tamtama, Bintara hingga Perwira Akademi Kepolisian (Akpol). 265 Orang santri tersebut direkrut pada 2021 hingga 2024, atau sejak awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

“Rekrutmen anggota Polri dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 berlatar belakang santri sejumlah 265 orang,” dikutip dari data Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, Senin (11/11/2024).

Sebanyak 84 anggota berlatar belakang santri direkrut pada 2021 dengan rincian 83 Bintara dan 1 Tamtama. Kemudian 55 santri direkrut pada 2022, di mana seluruhnya untuk kepangkatan Bintara.

Selanjutnya Polri merekrut 74 santri pada 2023. Rinciannya, 61 santri lolos seleksi Bintara an 13 sisanya lolos seleksi Tamtama.

Dan tahun ini Polri merekrut 52 anggota dari pondok pesantren, di mana salah satunya lolos seleksi Akpol, 49 santri Bintara dan 2 santri Tamtama.

“Setiap tahun Polri memberikan kesempatan yang sama bagi putra putri lulusan pondok pesantren untuk masuk baik Perwira, Bintara dan Tamtama Polri,” kata Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. membeberkan capaian lembaganya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Berkat stabilitas kamtibmas, daya saing Indonesia di tingkat dunia menjadi melampaui negara-negara maju.

“Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan apabila stabilitas kamtibmas bisa terjaga,” ujar Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Kapolri bersyukur keamanan di Indonesia bisa terjaga. Capaian itu berkat kerja sama yang baik antara Polri dengan seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Situasi yang aman ini juga berdampak ke investasi yang naik dan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Realisasi investasi tahun 2020 sampai 2024 ini melampaui target dari RPJMN,” tegas Kapolri.

Pada 2020, lampauan investasi mencapai 1,11% di atas target RPJMN. Untuk Januari sampai September 2024 ini, investasi mencapai 1,78% di atas target RPJMN.

Alhasil, kata Kapolri, Indonesia bisa melampaui negara-negara maju dalam hal daya saing. Pemeringkatan ini dibikin oleh International Institute for Management Development tahun 2024.

“Berdasarkan hasil dari penelitian dari International Institute for Management Development, terkait dengan World Competitiveness Ranking, ini juga mengalami peningkatan dari ranking 34 menjadi 27. Kita berada di atas beberapa negara maju antara lain Inggris, Prancis, dan Jepang,” jelas Kapolri.

Menurut Kapolri, pencapaian ini membuat institusi yang dipimpinnya semakin bersemangat untuk menjaga keamanan. Sebab, aspek keamanan ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengungkap adanya empat program untuk mendukung ketahanan pangan sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subiyanto. Program ini dijalankan Polri untuk mendukung kebijakan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis.

“Pemerintah memiliki program ketahanan pangan dan tentunya Polri juga mendukung penuh terkait dengan program dalam mendukung kebijakan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis,” jelas Kapolri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2024).

Program tersebut, ujar Kapolri, meliputi pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif.

“Dalam hal ini kami melakukan langkah-langkah mulai dari membuat program pekarangan pangan bergizi. Di sini, Bhabinkamtibnas sebagai motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit.

Kemudian, ungkapnya, program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai. Lahan itu dimanfaatkan dengan bekerja sama Kementerian Pertanian untuk ditanamkan jagung, ubi, serta dibuat kolam-kolam ikan, termasuk juga peternakan.

Ditambahkan Polri, pihaknya menyiapkan program pengawasan distribusi untuk mendukung swasembada pangan. Selain itu, Polri menyiapkan program rekrutmen khusus terhadap personelnya yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, gizi, dan kesehatan masyarakat.

“Kami juga telah membuat MoU dengan Kementerian Pertanian RI untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis,” jelas Kapolri.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyatakan bahwa upaya mencegah terjadinya polarisasi dalam Pilkada serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan terus menggelar Operasi Nusantara Cooling System.

“Tentunya kami concern terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi karena ini dilakukan serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Cooling System,” jelas Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (11/11/2024).

Kapolri menyebut, pada hasil survei Global Risk Report 2024 menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi faktor utama terjadinya polarisasi saat pilkada. Polri pun telah melakukan sejumlah upaya dalam memitigasi hal itu.

“Kita tahu dari hasil survei Global Risk Report 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan pilkada 2024,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan bahwa jajarannya turut menggandeng Komdigi dalam melakukan pemblokiran laman yang menyebarkan berita bohong. Polri juga akan menggelorakan narasi besar menjaga persatuan di atas kepentingan golongan selama proses gelaran pilkada serentak.

Dibeberkannya, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa kegiatan sambang, sosialisasi dan patroli siber. Jajarannya juga sudah menggelorakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok.

Jenderal Polisi Listyo Sigit pun menyampaikan, langkah-langkah kontra-polarisasi itu dapat menurunkan polarisasi menurut survei. Meski begitu, Kapolri mengatakan pihaknya terus berkomitmen menumpas permasalahan ini lantaran belum hilang sepenuhnya.

“Alhamdulillah dari penelitian Soderborg dan juga Burhanuddin Muhtadi, tingkat polarisasi masyarakat Indonesia turun signifikan berkat upaya kontra-polarisasi berupa cooling system. Namun kita sadari bahwa polarisasi di Indonesia tidak hilang sepenuhnya karena masih ada garis pemisah terkait dengan masalah identitas tertentu, isu SARA, masalah ekonomi dan kesenjangan, dan hal-hal yang bersifat laten yang dapat dimobilisasi. Ini tentunya menjadi perhatian kami,” jelas Kapolri.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengaku telah mendalami potensi kebocoran anggaran negara. Oleh karenanya, pencegahan kebocoran anggaran harus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024, beliau (Prabowo) mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, ini yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ungkap Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11/2024).

Jenderal Polisi Listyo Sigit kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kebocoran anggaran. Kapolri membeberkan, suap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan cukai adalah penyebab paling tinggi kebocoran anggaran.

“Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara. Dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit.

Menurutnya, potensi lain di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Dari sisi pajak sendiri, perdagangan internasional terkadang juga terjadi penyimpangan.

Di sektor PNBP khususnya PNBP, ungkap Kapolri, sumber daya alam di sektor minerba juga banyak permasalahan. Kemudian, ada juga permasalahan di sektor perikanan dan kelautan, serta PNBP lainnya.

“Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Sehingga, tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit.

Ditambahkan Jenderal Polisi Listyo Sigit, strategi untuk mencegah kebocoran dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam. Strategi tersebut, yakni meningkatkan gakkum yang profesional dan proporsional, membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA, meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan SDA, melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam gakkum di bidang SDA, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan gakkum di bidang SDA.

Mantan Kabareskrim itu menyebut, strategi tersebut dibagi lagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek, yakni fokus pada pembentukan satgas, peningkatan pengawasan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.

Lalu, rencana jangka menengah adalah menekankan pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri, serta mendukung iklim investasi. Kemudian, rencana jangka panjang yakni menekankan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ciptakan industri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara.