#divhumaspolri

SSDM POLRI – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo, memimpin kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas seleksi terpadu Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) dan pendidikan kepemimpinan bagi anggota Polri hari ini. Dia mengatakan proses seleksi sudah berbasis IT.

Awalnya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan seleksi terpadu dilaksanakan serentak pada Agustus 2024 agar para calon perserta didik dapat melaksanakan tugas sehari-hari, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan maksimal. Apalagi, lanjutnya, mengingat akan terselenggaranya Pilkada Serentak 2024.

“Mengapa seleksi terpadu dilaksanakan serentak di 38 provinsi di Bulan Agustus? Seleksi dilaksanakan karena mengantisipasi pengamanan Pilkada 2024, agar dinamika, stabilitas keamanan bisa dijaga,” jelas Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

“Karena pamen, Kombes, AKBP, Kompol, bintara tinggi, yang mengikuti proses seleksi bisa fokus saat dibutuhkan untuk melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing,” lanjutnya.

Untuk diketahui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini berlangsung secara tatap muka serta virtual. Irjen Dedi memimpin kegiatan ini dari Mapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

“Keamanan pemilu adalah keharusan yang harus di jaga. Semua fokus pengamanan pilkada, perlu kerja keras, sinergitas dan inovasi dalam menjaga situasi kamtibmas,” ucap mantan Kadiv Humas Polri ini.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menekankan sejumlah hal kepada panitia seleksi yang wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi yakni penerapan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), penggunaan wewenang tanpa menyalahi aturan dan pengawasan optimal. “Lakukan antisipasi dan pengawasan yang optimal agar tidak terjadi permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan seleksi,” tegas Irjen Dedi.

Kepada pengawas internal, eks Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga berpesan agar tak terjadi pelanggaran selama proses seleksi. Kemudian untuk pengawas eksternal, Irjen Dedi berharap dapat melakukan audit dan tak segan melapor kepada dirinya jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses seleksi.

“Bagi tim audit IT, agar melakukan audit terhadap perangkat komputer dan jaringan internet yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Terakhir pada seluruh peserta seleksi, Irjen Pol Dedi Prasetyo menekankan soal kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dan peringatan agar menghindari hal yang melanggar aturan seleksi. “Sosialisasikan dan manfaatkan layanan pelaporan aduan seleksi Dikbang melalui hotline #LaporBang,” imbuh Irjen Dedi.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan animo seleksi program Pendidikan Alih Golongan Tahun 2024, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sespimti Polri Dikreg ke-34, PPRA LXVIII Lemhannas RI dan PKN Tingkat I LAN RI Tahun 2025 tahun ini meningkat. Dia menuturkan proses seleksi saat ini sudah berbasis IT.

“Peserta seleksi animo tahun ini cukup banyak. Sespimti 191 orang, Lemhanas 67 orang, PKN 1 98 orang, 974 Sespimmen,” terang Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Dipimpin Pengawas Internal SKK Migas, Irjen (Purn) Eko Indra Heri, Tim SKK Migas berkunjung ke SSDM Polri, Senin (12/8/2024). Mereka diterima Karo Binkar SSDM Polri, Kombes Pol Langgeng Purnomo.

Irjen Pol (Purn) Eko Indra Heri mengatakan kunjungannya ini dalam rangka studi banding ke Assessment Center Polri.

“Kami ingin melihat bagaimana perkembangan assessment center Polri karena kami juga melakukan assessment center dengan vendor lain. Yang selama ini kami lakukan adalah mewajibkan dua tahun sekali ketika ada promosi jabatan,”ujar Irjen Pol (Purn) Eko Indra Heri.

Mantan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dari tahun 2018 hingga 2020 ini memuji kemajuan assesment Polri yang terus melakukan perbaikan dalam teknologi.

“Saya melihat banyak kemajuan dari assessment center Polri seperti dalam pemilihan karir dan peningkatan kompetensi anggota. Saya kira ini luar biasa, untuk peralatan dan teknologi yang dimiliki sudah sesuai standar. Sangat sesuai ruangan tempatnya, dan juga para asesornya pengalaman,” puji Irjen Pol (Purn) Eko Indra Heri.

Karo Binkar SSDM Polri Kombes Pol Langgeng Purnomo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pujian Pengawas Internal SKK Migas, Irjen (Purn) Eko Indra Heri.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan tim SKK Migas ke Assesment center Polri. SSDM Polri terus meningkatkan kualitas assessment center karena memang Polri ingin mendapatkan orang-orang yang tepat di posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya,” ujar Kombes Pol Langgeng Purnomo.

Asessment Center SSDM Polri berbasis komputerisasi dan diperluas dan menjadi sarana untuk menguji kompetensi polisi.

Upaya yang dilakukan Polri melalui assessment center juga merupakan salah satu kontribusi Polri dalam mendukung visi Indonesia emas 2045.

Kombes Pol Langgeng Purnomo menambahkan bahwa assessment center Polri telah bekerja sama dengan lebih dari 100 Kementerian/Lembaga dan Swasta.

Assessment center Polri juga telah mencatat sejumlah prestasi. Terakhir adalah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bulan Juli lalu.

Layanan assessment center SSDM Polri mendapat penghargaan untuk kategori Pelayanan Prima, versi hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional 2023.

Penghargaan ini diberikan langsung MenPan RB, Abdullah Azwar Anas kepada Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri tanggal 9 Juli 2024.

Kunjungan tim SKK Migas ke SSDM Polri ini diisi dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab serta peninjauan ruang dan fasilitas assessment center Polri.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mengusut kasus tindak pidana korupsi terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commisioning (EPCC) tahun 2016 sudah direncanakan di tahun 2014.

“Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN didanai oleh PMN yang dialokasikan pada APBN-P tahun 2015,” kata Kombes Pol Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Kombes Pol Arief menjelaskan, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar, dimana berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara.

Adapun beberapa fakta penyidikan diungkap Arief yakni anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto Lumajang kurang dan tak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak sampai kontrak ditandatangani.

Kemudian Direktur Utama PTPN XI inisial DP dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT jauh sebelum lelang dilaksanakan sudah berkomunikasi intens dan menjalin kerja sama untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi EPCC pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto Lumajang PTPN XI tahun 2016.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT meminta panitia lelang untuk membuka lelang sedangkan HPS masih diriview oleh tim konsultan PMC.

“Panitia lelang tetap melanjutkan lelang padahal prakualifikasi hanya 1 PT WIKA yang memenuhi syarat. Sedangkan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam dan 9 perusahaan lainnya tidak lulus. Untuk perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam gagal karena dukungan bank belum merupakan komitmen pembiayaan proyek dan lokasi workshop di luar negeri,” katanya.

Kombes Pol Arief menambahkan, isi dari kontrak perjanjian dirubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat/RKS dengan menambahkan uang muka 20 persen dan menambahkan juga pembayaran letter of credit atau LC ke rekening luar negeri. Tahapan pembayaran procurement yang menguntungkan penyedia tanpa mengikuti proses GCG.

Kontrak perjanjian ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dikontrak karena kontrak perjanjian masih dikaji atau dibahas oleh kedua belah pihak dari 23 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

“Proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang. Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar,” ucapnya.

Atas penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya akhirnya berimplikasi mengakibatkan proyek sampai saat ini mangkrak dan uang PTPN XI sudah keluar kepada kontraktor hampir 90 persen.

“Penyidik pun sudah mengirimkan surat ke BPK untuk permintaan penghitungan kerugian negara dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

“Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali,” kata Kombes Pol Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

Kombes Pol Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Kombes Pol Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

“Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan,” katanya.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Adapun Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. memimpin apel pagi yang digelar di Lapangan Apel Mapolda Kalsel, Senin (12/8/2024) pukul 08.00 WITA. Dalam apel tersebut, Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas di kalangan anggota kepolisian.

Dalam arahannya, Irjen Pol Winarto mengingatkan seluruh anggota agar menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak reputasi institusi kepolisian, khususnya judi online dan perselingkuhan. Kapolda menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

“Sebagai aparat penegak hukum, kita harus menjadi teladan bagi masyarakat. Judi online dan perselingkuhan tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat mengancam stabilitas internal kita. Saya minta semua anggota untuk menjaga sikap dan perilaku, serta fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat,” tegas Irjen Pol Winarto.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Kapolda Kalsel mengingatkan bahwa kedepannya ada tugas penting yakni Pilkada Serentak Tahun 2024, semua harus mempersiapkan diri dan jaga netral dengan tidak berpihak kepada siapapun juga.

Bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada, Polda Kalsel dan Jajaran juga harus mengantisipasi Karhutla, meskipun ramalan BMKG mengatakan bahwa diwilayah kita terjadi kemarau basah, namun kita tetap berharap kebakaran hutan tidak terjadi di Kalimantan Selatan.

Dengan pengawasan dan kepemimpinan yang tegas, Kapolda Kalsel berharap seluruh anggota dapat menerapkan nilai-nilai kepolisian yang bersih dan berintegritas tinggi dalam setiap tindakan mereka.

Apel menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi anggota kepolisian, sambil mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam apel ini turut dihadiri oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Turman Sormin Siregar, S.H., S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kalsel, Anggota Polri dan ASN Polda Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., memimpin upacara Wisuda Purna Bhakti Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Kalsel Tahun Anggaran 2024. Acara yang penuh khidmat ini berlangsung di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Jumat (9/8/2024).

Upacara ini dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Wakil Ketua PYKB Daerah Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kasatwil Jajaran Polda Kalsel, dan Pengurus PP Polri Kalsel. Dalam kesempatannya, Kapolda Kalsel menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 39 personel yang purna bhakti atas pengabdian dan dedikasi mereka selama bertugas di lingkungan Polri.

“Pengabdian saudara sekalian merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kelancaran tugas-tugas Polri,” ujar Irjen Pol Winarto. Ia juga menekankan bahwa purna bhakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari kontribusi dalam bentuk lain kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, para personel yang purna bhakti juga diberikan cenderamata sebagai simbol penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama bertugas. Acara ditutup dengan doa bersama serta ramah tamah yang diisi dengan suasana keakraban dan penuh haru.

Wisuda Purna Bhakti ini menjadi momen yang mengharukan sekaligus membanggakan bagi para pegawai negeri yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri dan pegawai negeri lainnya untuk terus bekerja dengan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

BALIKPAPAN – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan kendaraan pengamanan, pengawalan rute lalu lintas dan parkir (Pamwalrolakir) Ditlantas Polda Kaltim di Islamic Center Balikpapan.

“Hari ini saya melakukan pengecekan terhadap kesiapan Satgas Pamwalrolakir. Dari data laporan Pak Dirlantas, secara keseluruhan sudah siap mengamankan dan mengawal rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN ini,” ungkap Irjen Pol Aan Suhanan.

Sebanyak 898 personel akan dilibatkan dalam Satgas Pamwalrolakir untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Kakorlantas menekankan pentingnya kesiapan kendaraan pengamanan. Menurutnya, seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, telah melalui pengecekan menyeluruh untuk memastikan semuanya dalam kondisi prima dan siap digunakan.

 “Ada 87 kendaraan roda empat dan 31 kendaraan roda dua yang sudah siap operasional, bahkan sudah menjalankan tugas pagi dan siang hari ini,” ujar Kakorlantas, Sabtu (10/8/2024).

Kakorlantas juga menegaskan bahwa Satgas Pamwalrolakir telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengamankan acara besar tersebut.

“Simulasi telah dilakukan beberapa kali, baik untuk pengawalan maupun pengamanan rute. Beberapa waktu lalu kami juga sudah latihan, sehingga pada hari H nanti kita betul-betul siap untuk mengamankan event yang luar biasa ini,” tambahnya.

Irjen Pol Aan Suhanan berharap dengan persiapan yang baik dan komitmen yang tinggi dari seluruh personel, peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

“Saya sampaikan kepada personel agar dipersiapkan dengan baik sehingga event yang luar biasa ini kita bisa kelola dengan baik secara luar biasa sehingga hasilnya lebih maksimal,” pungkasnya.

Usai melakukan pengecekan, Kakorlantas beserta jajaran melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan kondisi jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan kelancaran akses menuju kawasan tersebut. Selain itu, juga meninjau secara langsung lokasi Istana Negara dan lapangan upacara yang akan menjadi pusat kegiatan HUT Kemerdekaan di IKN.

PALEMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mendampingi Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menghadiri Kongres XXI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Palembang, Sumatra Barat (Sumbar). Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Ketua PB PMII Muhammad Abdullah Syukri.

Menkopolhukam yang mewakili Presiden RI dalam sambutannya menyatakan, mahasiswa bagian dari komponen masyarakat untuk gerakan maupun mengawal perubahan.

“Mahasiswa merupakan bagian dari komponen masyarakat. Yang memenuhi kondisi baik sebagai penggerak maupun penjaga perubahan,” ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut Menkopolhukam menuturkan,  mahasiswa merupakan kaum berpendidikan tinggi yang memiliki cita-cita besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa mampu menjadi pionir inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Umum PB PMII pun berharap bahwa sebagai mahasiswa, seluruh kader percaya diri bisa menjadi pemimpin di NKRI. Menurutnya, kader PMII memang tidak memiliki modal kapital yang kuat, tetapi banyak contoh kader yang berasal dari masyarakat biasa berhasil menjadi pemimpin.

“Gus Muhaimin memberikan pelajaran bagaimana kader bisa percaya diri menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini,” ungkap pria yang kerap disapa Gus Abe itu.

Ia juga berharap, ke depan banyak pemimpin bangsa yang lahir dari PMII. Oleh karena itu, Kongres XXI PMII 2024 harus melahirkan rekomendasi yang baik untuk agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang.

“Saya sudah 16 tahun ber PMII, saya habiskan waktu saya untuk organisasi ini. Mudah-mudahan Kongres XXI 2024 menghasilkan rekomendasi yang baik dan terpilih ketua umum yang lebih baik dan progresif,” jelasnya.

Turut hadir dalam pembukaan kongres XXI PMII, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Stafsus Wapres Robikin Emhas dan lain-lain.