#divhumaspolri

Proses seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap pusat. Tahun ini SSDM Polri selaku panitia penyelenggara rekrutmen tingkat pusat menggunakan teknologi digital dalam mendeteksi kondisi tubuh yakni Body Composition Analyzer dan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)  II dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

“Tahun ini teknologi baru yang kita gunakan dalam proses rekrutmen ada MMPI II online dan Body Composition Analyzer. Minnesota Multiphasic Personality Inventory itu untuk psikologis ya, menggali kepribadian seseorang, mendeteksi gangguan mental pada seseorang,” jelas Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo, Rabu (10/7/2024).

Irjen Pol Dedi menerangkan Body Composition Analyzer untuk mendeteksi dini kemungkinan cedera pada tulang dan otot. “Kegunaannya bisa deteksi dini kemungkinan-kemungkinan cedera otot tendon dan tulang saat aktifitas fisik,” sambung dia.

Irjen Pol Dedi menuturkan instrumen-instrumen yang serba digital dalam proses seleksi anggota baru diharapkan semakin meningkatkan objektivitas hasil pemeriksaan. Apalagi, tambah dia, Polri diharuskan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Proses rekrutmen dan pengembangan SDM Polri ini kita harapkan bersama, agar serba digital, menggunakan alat-alat canggih atau teknologi terkini. Karena memang menghadapi tantangan zaman, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam proses pemeriksaan kesehatan, psikologi, akademik dan fisik,” terang mantan Kadiv Humas Polri ini.

Sementara itu Kepala Biro Kesehatan Polri Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika memaparkan cara kerja alat Body Composition Analyzer dengan mengecek komposisi tubuh yang terdiri dari lemak, massa otot, massa tulang, metabolisme umur sel, kandungan air, pembakaran aktivitas dalam tubuh, lemak dalam perut dan lain-lain.

“Dalam rikkes juga ada pemeriksaan darah, HbA1c untuk mengecek prediksi diabetes melitus di kemudian hari, ⁠cek anti-HCV untuk cek Hepatitis C, USG dan USG abdomen. Di samping pemeriksaan lain yang sudah biasa dilakukan seperti cek fungsi paru atau spirometri, dan pemerikaaan lain oleh 11 spesialis klinis,” ujar Brigjen Pol Gusti.

Dan terkait tes MMPI II, Brigjen Gusti menyebut perbedaannya dengan MMPI pertama terletak pada variasi pertanyaan yang tertera bersifat baru, dan bisa diacak. MMPI II, lanjutnya, juga menyajikan soal-soal tes dengan hasil yang lebih rinci.

“Interpretasi hasil lebih rinci dan ⁠banyak aspek yang bisa dinilai,” tambah dia.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Kapolri dalam kesempatan kali ini menekankan agar capaja menjadi perwira yang Presisi (Predektif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan). Perwira sejati yang dapat diandalkan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kapolri meminta capaja mampu untuk ikut serta menjaga tumbuhnya perekonomian nasional. Selain itu harus mampu menjaga keamanan event berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Capaja juga diingatkan untuk siap dalam menangani berbagai bencana alam. Agar memberikan rasa aman nyaman dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

Lebih lanjut, Kapolri meminta capaja siap mengamankan wilayah batas negara baik di darat laut dan udara. Termasuk penanganan kelompok bersenjata di Papua.

Kapolri juga mengingatkan pentingnya sinergitas TNI-Polri sebagai merupakan kunci menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Keimanan terhadap Tuhan harus dipedomani dan dijalankan dalam melaksanakan tugas untuk mengabdi di masyarakat. Kembangkan diri sendiri untuk menuju personel yang berprestasi.

Kapolri menekankan agar capaja menjadi perwira yang senantiasa siap memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan sepenuh jiwa raga dan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta ketulusan.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI berpesan untuk selalu melaksanakan sinergitas dalam tugasnya dimasyarakat. Termasuk dalam pengamanan Pilkada agar berjalan aman dan lancar di wilayah seluruh Indonesia.

Panglima TNI menekankan agar perwira menjunjung TNI Prima (profesional, responsif, integratif, modern, adaptif). Perwira diminta untuk menjadi agen perubahan, penjaga nilai budi luhur, penerus bangsa, pengontrol sosial, perwira berkarakter.

Panglima berpesan kepada perwira agar senantiasa berdoa, ikhlas dalam menjalankan tugas dan selalu belajar. Senantiasa berbuat baik kepada sesama dan menghormati orang tua.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Wakapolda Kalsel) Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., memimpin apel pagi yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/7/2024). Apel pagi ini dimulai pada pukul 08.00 WITA dengan dihadiri oleh Pejabat Utama dan seluruh anggota kepolisian di lingkungan Mapolda Kalsel.

Dalam arahannya, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian. Beliau mengingatkan seluruh anggota untuk menjauhi segala bentuk perjudian online dan penggunaan narkoba, mengingat kedua hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merusak citra institusi kepolisian.

“Kita sebagai penegak hukum harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam perjudian online dan menjauhi narkoba. Tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang terbukti melanggar,” tegas Wakapolda Kalsel.

Brigjen Pol Rosyanto Yudha juga mengajak seluruh anggota untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota Polri dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Apel pagi ini berjalan dengan tertib dan lancar, diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan acara nonton bareng (nobar) pergelaran wayang kulit yang digelar oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Acara ini diadakan di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin, Jumat (5/7/2024).

Pergelaran wayang kulit, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, dihadiri oleh Kapolda Kalsel, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Dansatpom Lanud Syamsuddin Noor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta Komunitas Pecinta Wayang Kulit Banjarmasin.

Acara ini tidak hanya bertujuan untuk memperingati Hari Bhayangkara, tetapi juga untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. “Pergelaran wayang kulit ini merupakan simbol kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai-nilai dasar kepolisian. Kami berharap, melalui acara ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan mencintai budaya kita, serta semakin dekat dengan Polri,” ujarnya.

Acara nonton bareng ini mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka merasa terhibur dan berterima kasih kepada Polda Kalsel dan Mabes Polri yang telah mengadakan acara budaya yang edukatif dan menghibur ini. Wayang kulit yang dipertontonkan membawa cerita penuh pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Melalui berbagai kegiatan yang diadakan, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua elemen bangsa.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

JAKARTA – Mulai 1 Juli 2024, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia akan mewajibkan peserta untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menyatakan bahwa pemohon SIM yang memiliki tunggakan BPJS tetap bisa melanjutkan proses pengurusan SIM dengan beberapa syarat. Jika ingin melunasi tunggakan, terdapat berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses.

Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan.

“Kemudian bagi yang belum mampu melunasi, kami juga menyediakan fasilitas kemudahan melalui program cicilan iuran (pendaftaran melalui daring) dan bukti pendaftaran program cicilan iuran sudah cukup menjadi bukti,” ujar Heru, Jumat (7/7/2024).

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN. Pemohon yang menunggak bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut bunyi aturan tersebut:

“Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM meliputi:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik.
2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.”