#divhumaspolri

Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan rencana penggantian nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menciptakan satu data terintegrasi yang lebih akurat.

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia. Penggunaan NIK diharapkan dapat mencegah duplikasi pembuatan SIM yang selama ini memungkinkan seseorang memiliki beberapa SIM di wilayah yang berbeda.

“Rencananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, sistem NIK di Indonesia telah sangat baik, dengan setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan sejak bayi baru lahir. Korlantas Polri berharap data SIM juga mengikuti prinsip ini, menjadi satu nomor tunggal yang digunakan untuk KTP, SIM, BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dengan NIK tersebut, petugas akan tahu bahwa yang namanya misal Rahmat sudah memiliki SIM A di Jakarta, sehingga tidak bisa lagi membuat SIM di wilayah lain,” jelas Brigjen Pol Yusri Yunus.

Langkah ini juga dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan SIM dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data. Single data ini akan membuat semua informasi terkait, seperti BPJS dan KTP, menjadi lebih mudah dikelola dan diakses.

Korlantas Polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 Juni 2025, setelah SIM Indonesia diakui di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, namun pemegang SIM yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru untuk melakukan penggantian.

“Sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. Nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. Jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah Brigjen Pol Yusri Yunus.

Rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif, mendukung visi Indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.

Jakarta – Pada Rakernis SSDM Polri T.A 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa dalam tugas mereka. Kapolri juga memberikan penghargaan pendidikan Polri kepada Satrio Mukti Raharjo, seorang calon siswa (casis) yang menjadi korban begal.

“Saya juga memberi penghargaan pendidikan Polri kepada ananda Satrio Mukti Raharjo, casis korban begal,” kata Kapolri dalam akun instagram @listyosigitprabowo, dikutip Kamis (6/6/2024).

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme Polri, Kapolri menekankan pentingnya SSDM Polri untuk menjadi lebih profesional, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial dalam mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi, yang menjadi misi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya menekankan agar SSDM Polri lebih profesional, proporsional serta adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman guna mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya,

Tak hanya itu, Kapolri juga menegaskan pentingnya memegang teguh prinsip Tegas, Humanis, dan Merakyat dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Selain itu saya berharap seluruh personel tetap berkomitmen mengedepankan prinsip Tegas, Humanis dan Merakyat dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah tegas dalam mendorong transformasi Polri yang presisi sebagai bagian integral untuk mencapai visi Indonesia Emas 2024.

Pada Rakernis SSDM Polri T.A 2024, Kapolri menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, proporsionalitas, dan adaptabilitas dalam setiap aspek layanan kepolisian.

Dalam pidatonya, Kapolri tidak hanya memberikan penghargaan kepada personel Polri yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi, tetapi juga menekankan urgensi transformasi yang presisi sebagai kunci kesuksesan dalam mencapai Indonesia Emas 2024.

“Saya menekankan agar SSDM Polri lebih Profesional, Proporsional serta adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman guna terwujudnya Transformasi Polri yang Presisi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri dalam akun instagramnya @listyosigitprabowo, Kamis (6/6/2024).

Menurut Kapolri, transformasi Polri yang presisi menjadi titik sentral dalam rencana strategis Polri menuju Indonesia Emas 2024. Kapolri menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya mencakup aspek operasional, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas SDM Polri serta memperkuat citra institusi di mata publik.

Dengan komitmen yang kuat, Kapolri optimis bahwa melalui transformasi yang presisi, Polri akan semakin mampu menjawab tuntutan zaman serta memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Kapolri turut memberikan penghargaan kepada personel Polri yang telah menunjukkan prestasi di berbagai bidang, termasuk kinerja, akademik, olahraga, dan lainnya.

Pemberian penghargaan pendidikan Polri juga diberika Kapolri kepada Satrio Mukti Raharjo, seorang calon siswa (casis) yang menjadi korban begal.

“Dalam kesempatan ini, saya memberikan penghargaan kepada personel-personel Polri yang berprestasi baik dibidang kinerja, akademik, olahraga dan lainnya,” ungkap Kapolri.

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Bersama Kementerian Agama (Kemenag) bersinnergi mencegah sengketa perwakafan di Indonesia. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sengketa Perwakafan Bersama Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Kanit 4 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Andik Puji Santoso, mengungkapkan perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam pengelolaan perwakafan bisa memicu sengketa. Menurutnya, dibutuhkan strategi untuk mengatasi potensi konflik perwakafan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi.

“Teknologi membuat segalanya lebih cepat, tapi juga bisa memperbesar potensi konflik. Maka, kita perlu peta jalan yang jelas untuk mitigasi sengketa perwakafan,” ujarnya.

AKBP Andik menegaskan, Polri siap untuk memberi dukungan penuh dalam pembinaan dan sosialisasi mitigasi sengketa perwakafan.

“Kami siap bekerja sama dengan Kemenag untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam pengelolaan perwakafan,” tegas Andik.

Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Kemenag Jaja Zarkasyi mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia. Ia berharap, potensi sengketa perwakafan dapat ditekan, dan pengelolaan perwakafan di Indonesia berjalan lebih baik.

“Kemitraan ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia. Kami meningkatkan pengamanan tersebut dengan menggandeng aparat penegak hukum yang memiliki otoritas hukum terkait isu wakaf dan pertanahan,” tutur Jaja.

Sulsel – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianugerahi gelar Raja atau Karaeng dan Pusaka Supakala dari Dewan Adat dan Kerajaan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Penghargaan diberikan berbarengan dengan kegiatan pembukaan Rakernis Baharkam Polri, di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulsel, Rabu (5/6/2024).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penghargaan pertama yang diberikan kepada Kapolri yakni gelar I Mannaungi Daeng Parani dari dewan adat Kerajaan Gowa. Gelar ini mempunyai arti pemimpin yang senantiasa mengayomi dan melindungi masyarakat serta pemberani dalam melaksanakan tugas.

“Gelar untuk Kapolri ini sebagai tanda pengakuan menjadi keluarga besar Kerajaan Gowa dan Masyarakat Adat Gowa. Hal ini tertuang dalam sertifikat ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 5 Juni 2024 oleh Raja Gowa ke-38,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/6/2024).

Penghargaan kedua datang dari Dewan Adat Saoraja Kabupaten Bone. Berdasarkan surat keputusan nomor 1.024/l.a Bone menganugerahkan gelar nama Bugis yaitu La Pateddungi Daeng Pasampo kepada Kapolri, yang artinya seorang pemimpin yang arif dan melindungi Bangsa dan Negara.

“Hal ini tertuang dalam sertifikat ditetapkan di Watampone pada tanggal 5 Juni 2024 oleh Ketua Adat Saoraja Kabupaten Bone,” ujarnya.

Selain itu, Kapolri juga diberikan pin emas, sertifikat dan pusaka Luwu yang berjenis sapukala dengan nama La Sumange’ Getteng yang artinya semangat yang tegas, konsisten, tidak ragu dan bimbang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pemberian pusaka ini diiringi doa untuk Kapolri semoga dipanjangkan umurnya dan diberikan kelimpahan berkah kesehatan dan kesejahteraan agar bsia menjadi suri tauladan bangsa.

“Hal ini tertuang dalam sertifikat yang ditetapkan di Palopo 5 Juni 2024 oleh Datu Luwu ke-40 Yang Mulia H La Maradang Mackulau, S.H., M.kn Opu To bau,” katanya.

Trunoyudo menuturkan, pemberian gelar dan pusaka kepada Kapolri adalah wujud kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini juga menjadi penyemangat institusi Polri agar tetap bekerja melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Prosesi penyerahan gelar ditandai dengan pembacaan narasi oleh MC, pembacaan SK penganugerahan gelar kebangsawanan, serta pemberian gelar kebangsawanan dan simbolik kerajaan kepada Kapolri. Acara ini ditutup dengan foto bersama dan penyerahan penghargaan dari Kapolri kepada kepala daerah, diikuti dengan foto bersama penerima penghargaan.

Acara ini dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri, Kapolda dari berbagai daerah, Forkopimda Provinsi Sulsel, rektor universitas se-Sulsel, serta tokoh adat dan masyarakat yang turut menyaksikan momen bersejarah ini.

Sulsel – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Tahun 2024 di Hotel Four points By Sheraton, Makassar, Rabu (5/6/2024).

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Baharkam Polri.

Kapolri juga menekankan pentingnya dedikasi dan inovasi dalam mendukung transformasi Polri.

“Teruslah memberikan pengabdian terbaik sebagaimana transformasi menuju Polri yang Presisi,” ungkap Kapolri.

Sementara itu, Kabaharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, menjelaskan bahwa Rakernis ini merupakan kesempatan bagi jajarannya untuk mengevaluasi dan mengukur hasil pelaksanaan tugas. Juga tindak lanjut dari Rakernis tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Selain membuka Rakernis, Kapolri juga menerima penghargaan kehormatan berupa gelar kerajaan dari Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone, yang diberikan di sela-sela acara tersebut.

Dengan berlangsungnya Rakernis ini, diharapkan Baharkam Polri semakin siap dan adaptif dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi Polri Presisi.

Kapolri dalam kesempatan ini didampingi oleh Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, AsSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, dan para Kapolda se- Sulawesi.

Rakernis i imengangkat tema “Baharkam Polri Presisi Yang Proaktif Dan Adaptif Siap Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengukur implementasi tugas-tugas Baharkam Polri.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin, Selasa (4/6/2024) pukul 13.00 WITA.

Dalam rapat ini, berbagai pihak terkait turut hadir untuk membahas strategi dan langkah-langkah yang akan diambil guna menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Kalimantan Selatan. Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama masa pemilihan.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan,” ujar Irjen Pol Winarto.

Kapolda Kalsel mengatakan segala informasi yang dapat memecah belah terkait isu-isu masalah calon dan partai perlu di antisipasi.

“Kita akan selalu update tahap-tahapan Pilkada tahun 2024, dan kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya,” ucapnya.

Beliau pun berpesan kepada seluruh masyarakat, “Berbeda pilihan boleh namun hati tetap dingin, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik”.

Kedepannya Polda Kalsel akan mendirikan Posko terkait Pilkada seperti Posko Operasi dan Posko Central Gakkumdu.

Dalam Rakor ini turut hadir Sekda Provinsi Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Kajati Kalsel, Kabinda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, dan Pejabat Utama Polda Kalsel.

Penulis : Achmad Wardana
Editor : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.
Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.