#divhumaspolri

Jakarta – Masyarakat yang akan membuat SIM kini harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta JKN yang aktif. Aturan ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia.

Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan peraturan ini diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah. Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).

Aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan implementasi aturan ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.

“Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar Nunung.

“Ini yang harus digaris bawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). Sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini kan gotong royong,” pungkasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, membuka rakenis gabungan 4 satuan kerja (satker) Polri yakni Pusdokkes, Puskeu, Puslitbang, dan Pusjarah di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6/2024) sore.

Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja 4 satker Polri. Kinerja tersebut membuat institusi Polri semakin baik dari hari ke hari.

“Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan telah mewujudkan kerja keras dan kontribusi rekan-rekan sehingga institusi Polri tentunya semakin hari semakin baik di dalam melaksanakan tugas pokoknya,” ujar Kapolri.

Kapolri dalam kesempatan ini meminta jajaran untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Yakni untuk terus menjaga proses demokrasi serta kerukunan dan keamanan masyarakat.

Sebab, Polri kini masih menjalankan Operasi Mantab Brata hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Praja untuk pengamanan Pilkada Serentak yang dihelat November mendatang.

“Kenapa ini saya ingatkan, karena kita masih melaksanakan rangkaian dari Operasi Mantab Brata, di satu sisi kita sudah masuk ke Operasi Mantab Praja,” terang Kapolri.

Selain menyukseskan Operasi Mantab Brata dan Operasi Mantab Praja, Kapolri meminta jajaran untuk turut menyukseskan berbagai agenda strategis berskala internasional. Lalu Kapolri juga meminta agar selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan strategis.

“Jadi tidak hanya yang melaksanakan tugas di bidang operasional, namun juga teman-teman yang berada di fungsi pembinaan juga mau tidak mau harus tetap mengikuti. Sehingga kemudian kita memiliki sense frekuensi yang sama terkait dengan perkembangan lingkungan strategis yang memang dinamikanya sangat luar biasa,” jelasnya.

Atas berbagai tugas itu, Kapolri meminta agar jajaran selalu adaptif terhadap perubahan dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada.

“Sehingga kita harus siap, bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan,” katanya.

Kapolri dalam kesempatan ini menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri untuk mengawal program pemerintah. Hal ini guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Itu yang selalu menjadi pegangan, yang harus kita bisa pedomani dan kita tindaklanjuti di dalam pelaksanaan tugas pokok kita secara umum selaku institusi Polri dan juga rekan-rekan yang juga memiliki tugas pokok sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing,” tuturnya.

Pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, beserta Pejabat Utama Mabes Polri.

Jakarta – Polri turut berpartisipasi dalam Seminar Internasional tingkat Asia-Pasifik ‘Poaching and Wildlife Trafficking of Protected Species and Forest Conservation‘ yang diadakan di Kathmandu, Nepal, Minggu (2/6/2024). Forum ini dihadiri oleh 35 peserta dari 15 negara Asia Pasifik, termasuk perwakilan dari Kepolisian dan penegak hukum serta ahli hukum internasional dari Perancis dan Amerika Serikat.

Perwakilan Polri yang hadir dalam seminar ini adalah Kompol Andika dari Dittipidter Bareskrim Polri dan Bripka Ganda Siahaan dari Divhubinter Polri. Mereka bergabung dengan perwakilan dari negara-negara seperti Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Thailand, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Amerika Serikat, Perancis, dan UNODC.

Seminar ini bertujuan untuk menciptakan forum dialog antara para pemangku kepentingan internasional yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta konservasi hutan.

“Beberapa topik yang dibahas meliputi modus operandi perburuan dan perdagangan spesies, tindakan penegakan hukum, kerjasama lintas negara, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kejahatan tersebut,” tulis Divhubinter dalam keterangan resminya.

Salah satu poin penting yang disoroti dalam seminar adalah besarnya nilai bisnis kejahatan lingkungan yang mencapai $213 miliar USD setiap tahunnya. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.

“Kejahatan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk korupsi dan pencucian uang,” lanjutnya.

Dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies dilindungi, para peserta seminar menyepakati pentingnya kerjasama internasional, pertukaran informasi, dan berbagi praktik terbaik. Mereka juga menyusun rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan ini.

“Seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi hutan di wilayah Asia-Pasifik. Dengan kerjasama lintas negara dan kesadaran yang meningkat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup,” tutup Divhubinter.

Jakarta – Polri memastikan bahwa revisi undang-undang yang diajukan oleh DPR RI memang masih dalam pembahasan. Sehingga, belum diketahui secara utuh draft poin-poin yang akan direvisi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan, salah satu poin yang diubah memang mengenai batas umur pensiun anggota Polri.

“Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat bagi kepolisian bisa bekerja lebih baik ke depan, terutama dengan tambahnya usia pensiun, berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Disebutkan Kadiv Humas, jika revisi itu dilakukan, diharapkan dapat semakin memotivasi para anggota Polri untuk semakin bekerja lebih baik. Upaya menjaga harkamtibmas pun akan dilakukan semakin maksimal.

“Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bermanfaat tentunya,” ungkapnya.

Jakarta – Polri memastikan patoli selama beberapa malam di sekitar Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah hal yang biasa. Terlebih, daerah tersebut memang kerap menjadi pusat keramaian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memaparkan, patroli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan anggota kepolisian dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, patroli itu bukan kegiatan khusus karena tujuan tertentu.

“Perlu kita ketahui bersama memang tugasnya polisi untuk melaksanakan patroli. Apakah itu patroli gabungan atau patroli sendiri sendiri atau patroli kaitannya dengan situasi kamtibmas,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Ia menjelaskan, adanya isu belakangan ini memang menjadikan patroli berpersepsi lain.

“Kadang kadang suka dijabarkan suka diandai-andaikan suka dipersepsi dengan hal-hal yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut Kadiv Humas mengemukakan, dalam waktu dekat ini juga akan ada peringatan HUT Polri 1 Juli, bahkan penyelenggaraan pilkada serentak. Oleh karenanya, wajar bila kegiatan patroli lebih ditingkatkan.

“Apalagi ini mau kegiatan ulang tahun 1 Juli, tentu saja volume kegiatan patroli akan ditambah untuk bisa memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan kamtibmas juga bisa berjalan dengan baik,” ungkap Irjen Pol Sandi.

Jakarta – Polri menegaskan pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, meminta semua pihak untuk berkaca dari sinergitas kementerian/lembaga saat menghadiri launching Gov-Tech di Istana Negara, Senin lalu. Dia mencontohkan soliditas antara para pimpinan yakni Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

“Bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan,” ujar Irjen Sandi saat Doorstop pers Mabes Polri, Kamis (30/5/2024).

Irjen Sandi kembali mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Menkopolhukan Hadi Tjahyanto, telah menyampaikan antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan.

“Beliau (Kapolri) menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Bapak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem,” terangnya.

“Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan ke teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kadivhumas menilai sinergitas kementerian/lembaga kini sedang diuji. Terlebih kini Indonesia sedang berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kadiv Humas, program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, Proyek Strategis Nasional bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, Gross Domestic Product (GDP) yang saat ini sedang bertumbuh, semuanya ada karena soliditas dan sinergitas. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, selain soliditas kementerian/lembaga, juga perlu adanya stabilitas dan keamanan.

Oleh sebab itu, soliditas para pimpinan kementerian/lembaga tersebut, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menjadi suri tauladan.

“Yang ditujukan oleh para pemimpin lembaga, ada Bapak Menkopolhukam, ada Pak Panglima TNI, ada Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya.

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Polri memastikan apa yang terjadi dengan Kejaksaan sudah diselesaikan. Hal itu jelas terpampang dari keakraban Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara Senin (27/5/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan, sinergitas antarlembaga penegakan hukum itu berjalan adem ayem.

“Ketika hari Seninnya sudah ketemu para pimpinan dan ngobrol bersama beliau-beliau menyampaikan dari versinya masing-masing menyampaikan bahwa mereka tidak ada masalah berarti diksi yang dipilih tadi, diksi yang disampaikan tadinya yang berkembang di media sosial maupun media online kembali lagi itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan,” Kamis (30/5/2024).

Jenderal bintang dua itu juga mengaku, apabila isu ini terus digulirkan, maka hanya menjadi ajang adu domba dua instansi penegak hukum. Sehingga, semua pihak diharapkan membantu tidak terjadinya hal itu demi tetap berjalannya stabilitas keamanan nasional.

“Jangan sampai bahwa kalau kita diadu domba antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian nantinya malah tepuk tangan para penjahar dan para koruptor ke depanlah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana,” jelas Kadiv Humas.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Irjen Dedi lantaran jenderal bintang dua tersebut merupakan satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

Untuk diketahui hingga kini ada 27 judul buku yang ditulis oleh Irjen Dedi, dan diterbitkan. Judul buku paling baru Irjen Dedi yakni ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’.

Penghargaan diberikan Direktur Marketing Muri Awan Rahargo kepada Irjen Pol Dedi Prasetyo di lokasi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SSDM Polri, Hotel Sheraton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (28/5/2024).

Selain pemberian penghargaan di lokasi, juga diadakan acara bedah buku ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’. Hadir sebagai penanggap dalam bedah buku Komisioner Kompolnas sekaligus Guru Besar STIK Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo serta  Irjen (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito.

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada personel, bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestasi personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam jabatan Kepolisian. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi, bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang,” ungkap Wahyu yang hadir dalam bedah buku sebagai penanggap.

Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo, mengatakan Irjen Dedi dalam buku terbarunya menekankan soal kesetaraan dalam keberagaman. Prof Wibowo menuturkan meritokrasi adalah pembinaan SDM berdasarkan karena prestasi dan kontribusi.

“Saya lihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaraan dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis (ras, suku dan agama) anggota. Sehingga reward dan promosi-promosi jenjang kepangkatan ini diberikan karena prestasi dan kontribusi anggota Polri yang baik yang diberikan kepada institusi,” ujar Wibowo.

Untung diketahui sejumlah buku yang ditulis oleh Irjen Dedi di antaranya ‘Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme’, ‘Aksara Presisi Membangun Polri’, ‘Radikalisme Terorisme dan Deradikalisme di Indonesia’. Irjen Dedi juga menulis buku berjudul ‘Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnasional Crime’, ‘Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik’, serta ‘Keadilan Restoratif Strategi Transformasi menuju Polri Presisi’.