#mabespolri

Usai penyambutan perdana Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. dan upacara serah terima Pataka Polda Kalsel “Tunggal Dharma Visuda” di Mapolda setempat, Selasa (19/12/2023) pagi, Polda Kalsel menggelar kegiatan Laporan Kesatuan dan Penyerahan Memori serta Terima Jabatan, di Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin.

Laporan kesatuan ini dihadiri oleh Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H. selaku Pejabat lama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. selaku Pejabat baru Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolresta serta Kapolres jajaran Polda Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Andi Rian memperkenalkan para Pejabat Utama Polda Kalsel dan para Kasatwil jajaran kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto serta menyampaikan situasi umum wilayah hukum Polda Kalsel.

Kemudian pemaparan laporan kesatuan oleh Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Nurhandono, S.I.K., M.H. Dilanjutkan dengan penandatanganan memori serah terima jabatan oleh Irjen Pol Andi Rian dan Irjen Pol Winarto.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto mengucapkan terima kasih atas laporan kesatuan yang disampaikan oleh Karo Ops Polda Kalsel secara detail.

“Tentunya laporan kesatuan ini berisi informasi yang bersifat kuantitatif, artinya semua berdasarkan data-data yang telah diolah sedemikian rupa. Laporan kesatuan dan informasi yang telah disampaikan sangat penting bagi saya dalam rangka mengambil arah dan kebijakan,” ujar Irjen Pol Winarto.

Pada kesempatan ini pula, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Irjen Pol Andi Rian.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada senior kami, Irjen Pol Andi Rian yang telah banyak menorehkan prestasi kemudian memberikan dedikasinya kepada Polda Kalsel. Kita berdoa untuk beliau yang dipercaya Kembali untuk menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkas Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Pataka Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan “Tunggal Dharma Visuda” akhirnya resmi berpindah tangan dari Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H. kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Upacara Serah Terima Pataka Polda Kalsel “Tunggal Dharma Visuda”, Selasa (19/12/2023) pagi.

Upacara yang berlangsung di Lapangan Mapolda Kalsel Banjarmasin, ini diikuti oleh Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres/ta Jajaran serta seluruh personel Polda Kalsel.

Pada upacara tersebut, Pejabat lama Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian menyerahkan Pataka “Tunggal Dharma Visuda” kepada Pejabat Baru Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto.

Sebelumnya, juga dilangsungkan Tradisi Penyambutan kedatangan Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny. Lynda Winarto diantaranya jajar kehormatan (Jarmat) dari personil Direktorat Samapta Polda Kalsel, Pengalungan Kain Sasirangan dari Nanang Galuh, serta Tarian selamat datang.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatangan Prasasti peresmian Auditorium Bhara Daksa Polda Kalsel, Pembangunan Puri Bhara Daksa Polda Kalsel, Pembangunan Rumah Singgah Bhara Daksa Polda Kalsel, dan Ruang Makan Bhara Daksa SPN Polda Kalsel oleh Irjen Pol Andi Rian.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Jakarta – Divisi Propam Polri memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

“Ada arahan Pak Kapolri tentang netralitas. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral,” ujar Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Syahardiantono, Minggu (17/12/2023).

Dibeberkan Kadiv Propam, mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada anggota telah ada mekanismenya.

Terkait dengan menjaga netralitas Polri, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan bahwa masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024. Ditegaskannya, anggota Polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan.

Dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Meskipun ada anggotanya yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.

“Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Menurutnya, dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007 jelas diatur soal tugas polisi menjaga Capres-Cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu. Sehingga netral yang dilakukan Polri adalah aturan dan sop dipatuhi.

Ia pun mengingatkan bahwa tugas utama polisi menjaga nilai-nilai sipil, dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu. Polisi harus menjaga ini dengan baik.

“Jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. Tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. Tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” jelasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk bijak menggunakan media sosial. Hal itu bahkan tertuang dalam surat telegram resmi nomor 2407 yang diterbitkan pada Oktober 2023.

Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen. Pol. Agus Wijayanto menjelaskan, kebijakan itu sebagai bentuk menjaga netralitas Polri dalam tahapan Pemilu 2024.

“Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu, UU ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos,” jelasnya, Minggu (17/12/23).

Dijelaskannya, seluruh anggota Polri dilarang larangan berfoto dengan pasangan calon. Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial.

Kemudian, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, dan media sosial.

“Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Divisi Propam juga memiliki cara untuk melakukan berbagai upaya menjaga netralitas anggota Polri. Bahkan, berbagai video dengan menggunakan sosok Pak Bhabin telah disebarluaskan untuk menjadi pengingat seluruh jajaran.

“Salah satunya preemtif, ini adalah untuk ke dalam dulu, personel Propam yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, keteladanan pimpinan diutamakan dalam menjaga netralitas Polri ini. Selanjutnya, ada pembekalan dan pengarahan tentang disiplin para anggota.

“Terus membuat petunjuk kepada jajaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selain ada UU, ada peraturan Perpol,” tuturnya.

Propam Polri, jelasnya, juga melakukan deteksi dini untuk menjaga netralitas di Pemilu. Salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli siber.

Menurut dia, dalam tahapan pemilu ini Propam Polri melekat melakukan pengawasan. Ketika ada tindakan represif, tim khusus untuk penanganan netralitas dari Biro Paminal, Biro Provos, Biro Wabprof akan menindaklanjuti.

Tidak hanya anggota Polri, ungkapnya, keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024 pun telah diatur dalam surat telegram tersebut. Polri sudah mendata keluarga dari polisi yang maju di Pemilu.

“Ada caleg dari mulai dari DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI, itu kita datakan, sampai hari ini kurang lebih jumlahnya 1.300 lebih tentang data itu,” tuturnya.

Ditambahkannya, meski ada anggota keluarga yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun anggota tetap tidak diperbolehkan terlibat kegiatan praktis. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

Jika ditemukan ada anggota yang diduga tidak netral, ujarnya, Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke sejumlah pihak. Apabila kemudian ditemukan pelanggaran, akan ada tindak lanjut dari Propam Polri.

Lalu, akan dilakukan gelar perkada untuk menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan. Apabila kategori pelanggaran berat, maka diberikan sanksi hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

“Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini,” katanya.

Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H., resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kepada Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. dalam sebuah upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung dengan khidmat.

Upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri Jakarta, Kamis (14/12/2023) pukul 12.00 WITA itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Upacara sertijab yang dihadiri oleh sejumlah Pejabat Tinggi Kepolisian Republik Indonesia dan Bhayangkari ini menjadi momentum langkah baru bagi Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam melanjutkan upaya pemberantasan kejahatan dan penguatan keamanan di wilayahnya.

Dalam kesempatannya, Irjen Pol Andi Rian mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Polda Kalsel atas kerja keras dan dukungan selama ia memimpin. “Saya percaya Kapolda yang baru akan melanjutkan kerja baik yang telah kita lakukan bersama. Selamat dan sukses untuk Irjen Pol Winarto,” ucapnya.

Sementara itu Irjen Pol Winarto menyatakan rasa terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melanjutkan program-program yang sudah ada dan juga meningkatkan kinerja Polri di wilayah Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dengan sertijab ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kalimantan Selatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.