#mabespolri

KEPRI – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meninjau pelaksanaan kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan hadir secara langsung di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (9/2/2022).

Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan kepada seluruh jajarannya melalui sambungan virtual untuk menyiapkan strategi-strategi khusus guna mengantisipasi serta menghadapi lonjakan pertumbuhan Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron.

“Sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai upaya menghadapi varian Omicron. Salah satunya yang paling prioritas adalah bagaimana kita melakukan akselerasi vaksinasi,” kata Kapolri dalam arahannya kepada jajarannya diseluruh wilayah Indonesia.

Strategi pertama yang harus dioptimalkan, katanya adalah terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Khususnya, bagi kelompok lanjut usia (lansia). Serta masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis dua namun telah memasuki atau melewati enam bulan, untuk segera mendapatkan suntikan Booster atau dosis ketiga.

“Dan tentunya dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan dengam meningkatnya varian Omicron tentunya yang harus kita lakukan kemudian strategi-strategi. Sehingga kita bisa melakukan vaksinasi di wilayah terjauh. Dan tentunya ini perlu adanya kerjasama, strategi khusus,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Selanjutnya strategi kedua, dikatakan Kapolri, adalah terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam menjalani aktivitas sehari-harinya.

“Kedua adalah ingatkan masyarakat kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena hal itu salah satunya yang paling utama memakai masker,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Kapolri, terjadinya transmisi penularan kerap diakibatkan lantaran ketidakdisiplinan dalam penggunaan masker. Hal itu penting, sambungnya, lantaran varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat walaupun tingkat fatalitas lebih rendah dibandingkan varian Delta.

“Namun demikian manakala kemudian ini menular kemudian masuk kepada usia-usia rentan apalagi belum vaksin dan komorbid ini juga tetap menimbulkan fatalitas. Karena itu, mari kita saling mengingatkan untuk tetap pakai masker. Bila perlu pakai masker double utamanya di tempat yang ada aktivitas kerumunan. Ini untuk menjaga agar masyarakat semua bisa terhindar dari penularan,” papar Kapolri.

Dan strategi yang terakhir, menurut Kapolri adalah sinergitas dan soliditas antara Pemerintah Pusat, TNI-Polri Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerjasama dan bahu-membahu dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Kapolri berharap, seluruh pihak terkait yang berada di lini terdepan, untuk tidak lelah mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang belum mendapatkan vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Hal itu guna meningkatkan imunitas bagi varian virus Covid-19.

“Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, daerah dan seluruh stakeholder tentunya terus siapkan gerai vaksin dan strategi vaksinasi. Dan tentunya mari kita ingatkan pada saudara-saudara untuk memanfaatkan gerai tersebut. Khususnya bagi yang belum vaksin, atau yang sudah waktunya Booster enam bulan harus dilakukan vaksinasi kembali,” tutupnya.

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono meninjau akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia dengan hadir secara langsung di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/2/2022).

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa, target akselerasi vaksinasi ini sendiri ditargetkan sebanyak 1.419.110 dosis. Jumlah itu gabungan untuk menyasar masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis satu, dua dan tiga atau booster.

“Kegiatan hari ini kita laksanakan vaksinasi serentak di 34 Provinsi dengan target hari ini 1.419.110. Kemudian di wilayah Depok sendiri khususnya tempat ini 2.500 khusus vaksin ketiga atau booster,” kata Kapolri dalam peninjauannya.

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi. Di tengah masuknya varian Covid-19 jenis Omicron, ia juga mengimbau untuk melakukan percepatan vaksin kepada masyarakat kelompok lanjut usia (lansia) dan anak-anak.

“Dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan yang bertugas, untuk membantu melaksanakan akselerasi, untuk mengingatkan kembali khususnya bagi berusia lansia dan kemudian anak-anak. Karena varian Omicron memang berjangkit ataupun menular disegala usia,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Oleh karenanya, Kapolri menekankan, kepada masyarakat khususnya untuk saat ini yang ada di Jabodetabek untuk mengikuti vaksin booster, apabila suntikan dosis keduanya sudah enam bulan. Hal itu, menurutnya, dapat meningkatkan imunitas terhadap virus Covid-19 varian Omicron.

“Sehingga tentunya satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah enam bulan dari vaksin kedua khususnya di wilayah Jabodetabek silahkan ikuti vaksin booster,” ucap Kapolri.

Selain Jabodetabek, kedepannya wilayah lain di Indonesia juga akan dilakukan percepatan akselerasi vaksinasi khususnya booster. Dengan begitu, Kapolri menegaskan pentingnya proses sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan maupun antisipasi varian omicron melalui suntikan vaksin dosis tiga itu.

“Untuk selanjutnya nanti akan diiikuti wilayah lain dan ini tentunya harus selalu diingatkan, perlu upaya untuk mensosialisasikan. Mohon untuk terus diinformasikan kepada masyarakat,” tutur Kapolri.

Disisi lain, ia menyampaikan bahwa, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan aturan-aturan soal pasien yang terjangkit. Dimana, warga yang positif Covid-19 dengan gejala sedang dan berat, akan dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan.

Sedangkan, pasien yang gejala ringan maupun tanpa gejala diperbolehkan untuk melakukan karantina di rumah dengan syarat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Sehingga kemudian, bisa diikuti dengan Puskesmas terdekat terkait dengan obat-obat yang harus di konsumsi. Sehingga bisa cepat sembuh,” ucapnya.

Sementara yang paling terpenting saat ini, dikatakan Kapolri adalah masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitas sehari-harinya.

“Bahwa kita melihat disiplin terkait penggunaan masker, kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini dapat interaksi ini, banyak juga yang kemudian lupa dan buka masker. Tolong kali ini diingatkan kembali bahwa seluruhnya terutama untuk kegiatan yang memiliki interaksi tinggi, tempat kerumunan tolong betul-betul gunakan masker,” paparnya.

Kapolri kembali mengingatkan kepada masyarakat, sampai dengan saat ini, Pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia maupun Indonesia. Sebab itu, ia berharap, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk tidak abai maupun lengah.

“Sudah ada korban walaupun jumlahnya jauh. Namun demikian kita harus tetap jaga karena komorbid itu masih bisa mengalami fatalitas. Ini yang selalu kita ingatkan. Jadi protokol kesehatan, vaksin, yang belum dua kali segera kejar. Yang sudah dua kali, yang akan booster silahkan untuk diikuti di gerai-gerai yang sudah disiapkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyempatkan untuk memberikan arahan kepada seluruh wilayah di Indonesia melalui sambungan virtual terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka pencegahan laju pertumbuhan Virus Corona.

LAMPUNG – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meninjau kegiatan percepatan akselerasi vaksinasi serentak seluruh Indonesia dengan hadir secara langsung di Gedung Graha Wangsa, Lampung, Selasa (11/1/2022).

Dalam peninjauannya, Kapolri meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah dengan bersinergi seluruh stakeholder terkait, untuk terus mengejar target vaksinasi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), khususunya di wilayah yang masih di bawah 70 persen.

“Ini secara nasional dilaksanakan vaksinasi serentak dengan target sasaran 1 juta lebih. Harapan kita, bisa terus mengejar pencapaian vaksinasi. Sehingga wilayah yang masih kurang atau di bawah 70 persen untuk segera mengejar ketertinggalannya,” kata Kapolri usai meninjau percepatan akselerasi vaksinasi tersebut.

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, kepada wilayah yang sudah mencapai atau melebihi target 70 persen, untuk segera melakukan percepatan vaksinasi terhadap masyarakat Lanjut Usia (Lansia) dan anak-anak.

“Kemudian yang sudah diatas 70, dan lansia juga sudah 60 persen, bisa segera mengejar target untuk anak-anak khususnya umur 6 sampai dengan 11 tahun, itu bisa segera dilakukan percepatan. Kita berikan target beberapa wilayah untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu dua minggu untuk bisa mencapai 100 persen,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Menurutnya, percepatan vaksinasi terhadap lansia dan anak-anak menjadi penting. Mengingat, saat ini telah dimulainya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Dengan disegerakannya proses vaksinasi, hal itu akan meminimalisir risiko-risiko penyebaran Virus Corona.

“Ini menjadi penting karena PTM sudah mulai dibuka. Sehingga mau tidak mau ada potensi terjadinya kontak erat, potensi terjadinya carrier dan munculkan klaster baru apabila kita tidak antisipasi. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagaimana lakukan akselerasi vaksinasi,” ucap Kapolri.

Lebih dalam, Kapolri menyebut, percepatan vaksinasi, juga merupakan kunci untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko dari varian baru Covid-19, Omicron.

“Kenapa kita lakukan, karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron sudah masuk. Sebagian besar dari masyarakat pelaku perjalanan luar negeri yang kemudian, membawa varian baru. Karena memang di luar negeri, saat ini varian omicron sedang meningkat luar biasa,” tuturnya.

Kapolri memaparkan, varian Omicron bisa menjangkiti masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Namun, tingkat fatalitas yang disebabkan menjadi rendah karena sudah mendapatkan suntikan vaksin. Hal itu berbeda dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi, tingkat risikonya jauh lebih tinggi.

“Kita jaga masyarakat yang rentan, usia lansia dan yang memiliki komorbid yang belum sempat divaksin. Dan ini tentunya akan berdampak. Yang kurang baik apabila ini sampai terjangkit. Karena itu dalam kesempatan ini saya imbau untuk masyarakat, yang belum vaksin segera datangi gerai yang ada, segera hubungi titik-titik vaksinasi yang sudah disiapkan baik oleh Pemda, Kapolda dengan bekerjasama dengan TNI, seluruh relawan, BINDA, BKKBN, supaya kita yakin keluarga kita betul-betul sudah divaksin. Karena ini sudah didepan mata. Kita sudah bisa menjaga dalam waktu 167 hari lebih angka stabil. Tapi kalau varian baru ini masuk maka tren mulai meningkat ini harus kita jaga,” paparnya.

Oleh karena itu, Kapolri tak lelah kembali menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk segera dan tidak takut melakukan vaksinasi serta menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan kuat dan disiplin.

“Karena itu kita dorong bagaimana kembali ingatkan masyarakat untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian mulai lakukan kegiatan tracing dan testing yang baik manakala di satu wilayah, ditemukan terjadinya klaster. Karena ini memang betul-betul harus kita laksanakan. Sekali lagi percepat vaksin, tetap pakai masker dan betul-betul laksanakan prokes dengan baik,” kata Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual pelaksanaan vaksinasi serentak ini di wilayah, Papua, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Saat memberikan pengarahan, Kapolri berharap beberapa wilayah yang sudah mencapai target 70 persen, untuk segera bergerak untuk menuju ke capaian 100 persen. Ia menyebut, beberapa daerah memiliki target waktu tersendiri guna meraih 100 persen, mulai dari dua minggu, satu bulan hingga kurang dari 10 hari.

“Karena itu saya minta kepada wilayah lain yang capaiannya masih di bawah 70 atau sudah 70 namun usia lansia belum sampai 60 persen apalagi anak-anak dan anak remaja. Tolong ditingkatkan. Kemudian, ingatkan kembali ke masyarakat terkait masalah prokes. Karena memang ini varian baru kecepatan penyebarannya dalam waktu lima menit sudah bisa menular dan menyebar. Walaupun secara fatalitas risikonya rendah. Namun demikian terhadap yang belum divaksin ini tentu berbeda,” tutupnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (Prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian Covid-19, salah satunya adalah Omicron.

“Baru saja kami me-launching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Dimana aplikasi ini merupakan bagian tindaklanjut kami melaksanakan arahan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina sebagaimana diatur,” kata Kapolri di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Kamis (6/1/2022).

Dalam aturan terbaru, Pemerintah resmi mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk melaksanakan karantina selama 7 sampai dengan 10 hari. Aplikasi Monitoring Karantina Presisi tersebut juga merupakan kerjasama dan sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait lainnya.

Mantan Kapolda Banten ini menambahkan, penggunaan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Yakni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Menurut Kapolri, pintu masuk wilayah itu harus dijaga secara ketat bagi para PPLN. Mengingat saat ini, katanya, penyebaran varian Covid-19 Omicron di Indonesia, sebagian besar berasal dari Imported Case.

“Kami mencoba untuk memberikan bantuan ke anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan khususnya di lokasi yang menjadi pintu masuk. Masyarakat kita yang datang dari luar negeri untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat dan disiplin. Sehingga kita bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita di Bandara, Pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga. Karena ini pintu gerbang utama, kalau disini kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu mengawasi dengan baik,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Dengan diluncurkannya Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Sigit berharap, penanganan dan pengendalian Covid-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan kedepannya. Sebab itu, Kapolri meminta kepada seluruh pihak, untuk tidak lengah ataupun abai terkait dengan penegakan prokes maupun aturan wajib karantina bagi para PPLN.

Mengingat, katanya, kenaikan angka Covid-19 akibat varian baru di beberapa negara mengalami peningkatan yang besar. Tetapi di Indonesia, lanjut Sigit, saat ini laju pertumbuhan Covid-19 masih dapat terkendali dan tidak mengalami lonjakan. Tentunya, hal itu membutuhkan sinergitas dan kerjasama antar-seluruh stakeholder.

“Alhamdulilah di wilayah kita di Indonesia sampai saat ini bisa terjaga dan ini tentunya bisa terlaksana berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga agar laju Covid-19 ini bisa terkendali. Mulai dari proses penegakan aturan prokes hingga akselerasi vaksinasi,” ucanya.

Kapolri memaparkan, dalam Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengawasan dan memastikan para PPLN menjalani masa wajib karantina. Fungsi utama diantaranya adalah, monitoring lokasi untuk memantau lokasi pengguna secara Real Time.

Lalu, Dashboard monitoring yang memantau keterisian lokasi karantina, statistik pelaku yang sedang melakukan karantina, dan ketika memasuki waktu berakhirnya karantina serta hasil tes RT-PCR.

“Dashboard ini dipasang di Hotel-hotel dan ditempat karantina serta Monitoring Center di Mabes Polri. Sehingga kita mengawasi selain yang karantina termasuk petugas yang melaksanakan pengawasan, bisa ikuti secara Real Time,” kata Kapolri.

Adapun keunggulan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dikatakan Kapolri, pengguna hanya melakukan Check In dengan QR Code yang secara otomatis akan menghitung masa berlaku karantina. Kemudian, petugas dapat memantau statistik dan radius jarak pengguna aplikasi dari lokasi karantina.

Selain itu, Alert atau notifikasi secara otomatis akan diberikan kepada petugas maupun command center apabila pengguna keluar dari radius lokasi karantina yang telah ditentukan. Apabila masa karantina telah berakhir, sistem akan memvalidasi sesuai aturan karantina dan memberikan notifikasi kepada petugas serta command center.

“Ini penting, karena kemampuan pengendalian Covid-19 tentunya akan memberikan kontribusi aktivitas masyarakat bisa lebih longgar. Karena kita yakin masyarakat kita aman dari Covid-19 dan berdampak pertumbuhan ekonomi nasional yang mewujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh,” ungkapnya.

Lebih dalam, Kapolri berharap, masyarakat bisa memahami dan mengerti segala upaya dan penegakan aturan ini merupakan bagian dari Negara memberikan perlindungan kepada warga dari paparan virus corona berbagai jenis varian yang ada.

Dengan adanya jaminan kesehatan masyarakat, Kapolri menyebut, Indonesia juga akan siap menggelar event nasional maupun Internasional kedepannya. Dimana, hal itu tentunya akan membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi di tengah Pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, sekali lagi aturan yang ada mari kita laksanakan dengan baik. Kita jaga masyarakat kita, sehingga apabila Covid-19 betul-betul bisa kita kendalikan tahun ini kita akan hadapi event-event internasional. Dan itu semua tentunya juga diukur bagaimana kita mampu mengendalikan Covid-19 yang ada. Ini adalah kunci. Sehingga kita bisa melaksanakan event, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia bisa melompat menjadi negara yang tidak kalah dengan negara maju yang ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan peluncuran ini, Kapolri juga menyempatkan melakukan dialog virtual dengan beberapa daerah yang menjadi pintu masuk wilayah Indonesia. Ia memastikan penguatan pengawasan penegakan prokes dan masa wajib karantina PPLN.

Launching ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, pihak BNPB, Kemehub, Bea dan Cukai, Kemenkumham.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Asisten Operasional (Asops) Polri, dan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, di dampingi Kapolda Jawa Timur melakukan pengecekan di sejumlah tempat publik di Jawa Timur, pada Sabtu (25/12/2021), guna memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, Asops Polri Irjen Pol Imam Sugianto, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim, melakukan pengecekan di tempat publik, terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan posko kesehatan.

Tempat pertama yang dilakukan pengecekan adalah Tunjungan Plaza (TP) Surabaya, untuk memastikan kesiapan tempat cuci tangan, Barcode Peduli Lindungi, termogan telah terpasang, penggunaan masker bagi para pengunjung, Penerapan 50% kapasitas maksimal restoran maupun outlet perbelanjaan. Kapasitas pengunjung di Mall Tunjungan Plaza adalah 80.000 orang.

Rombongan pejabat kepolisian ini juga memastikan perayaan Natal di Mall TP ini berlangsung dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan.

Tak hanya itu, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, rombongan pejabat kepolisian ini juga menyapa warga dan anak-anak yang sedang bermain di Mall TP, sekaligus foto bersama dengan pengunjung Mall TP.

Usai melakukan kunjungan di Mall TP, rombongan lanjut melakukan pengecekan di Pelabuhan Gapura Nusantara Tanjung Perak Surabaya, yang diawali dengan paparan otoritas pelabuhan Tanjung Perak, terkait kanaikan aktifitas pelayaran sebesar 48% dibandingkan tahun 2020, melalui pelabuhan tanjung perak.

Selain itu, juga melakukan pengecekan gerai vaksinasi presisi yang disediakan untuk penumpang pelabuhan yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan kedatangannya ini diantaranya adalah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, untuk mengantisipasi penyebaran virus, baik varian lama maupun varian baru.

“Saya dengan Pak Kapolda dengan rombongan ada Pak Asops dan Pak Kadiv Humas ingin memastikan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi di tempat pemberangkatan dan sekaligus tempat wisata,” ucapnya.

“Tadi kebetulan kita coba kunjungi salah satu tempat favorit orang kalau ke Surabaya. Kita ingin lihat sebagaimana kesiapan mereka apakah euforia ini kendor. Karena sekali lagi harapan kita besar bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif baik untuk vaksinasi maupun kelancaran arus lalu lintas itu sendiri,” harapnya.

Kakorlantas juga menyampaikan kesiapan petugas di Posko dan masyarakat, mereka kooperatif dan berharap komunikasi ini bisa terjalin sehingga Indonesia bisa mencapai tingkat pencapaian vaksinasi yang cukup untuk bisa menjaga dari kemungkinan penyebaran virus Covid-19 baik varian lama maupun baru.

“Nah kita bisa lihat di sini kesiapan teman-teman di posko petugas-petugas dan masyarakat alhamdulillah tadi ada salah satu kita ambil juga mereka kooperatif, moga-moga komunikasi ini bisa terjalin sehingga Indonesia bisa mencapai tingkat pencapaian vaksinasi yang cukup untuk bisa kita menjaga dari kemungkinan ada tersebarnya virus-virus maupun baik varian baru maupun varian lama kira-kira seperti itu,” tandasnya.

“Pesan Pak Kapolri untuk kita semua bersama-sama menghadapi ini dengan sabar, presiden juga ingin semua berjalan dengan seimbang, antara ekonomi yang sedang kita coba terus bangun berapa tahun belakang ini kita prihatin, ada satu sisi masyarakat juga  butuhkan adanya kegiatan-kegiatan sosial, perdagangan, kita coba seimbangkan. Kelancaran kita utamakan. Tapi sekali lagi kesehatan tentunya yang utama,” pungkasnya Irjen Pol Firman Santyabudi.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021). Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

“Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1.  Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik,” kata Kapolri usai melakukan pengecekan.

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Kapolri juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, katanya, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang.

Dalam perjalanan Nataru, Kapolri menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan.

“Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes,” ujar Kapolri.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.  Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia.

Apalagi, Kapolri menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

“Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi. Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali,” ucapnya.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru.

“Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Kapolri meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari.

“Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul,” tuturnya.

Lebih dalam, Kapolri menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen.

Kapolri juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat.

“Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah  terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi,” tutupnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 diserahkan lamgsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung offline dan melalui daring online. Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

“Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Dari ratusan unit kerja yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara terdapat 4 unit di Polri yang meraih predikat WBBM.

Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menjadi salah satu penerima penghargaan ini. Penghargaan diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Terkait pemberian penghargaan zona integritas WBK/WBBM yang diraih Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun mengucapkan terima kasih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, tapi merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih dan melayani,” kata Dedi.

Ia pun menegaskan Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.

“Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK:

1. Kepolisian Resor Sumbawa Barat
2. Biro SDM Polda Kalimantan Selatan
3. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali
4. Kepolisian Resor Pasuruan Kota
5. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
6. Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB
7. Pelayanan Markas Polda DIY
8. Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY
9. Kepolisian Resor Pati
10. Kepolisian Resos Purbalingga
11. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan
12. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan
13. Bidang Hukum Polda Jawa Timur
14. Kepolisian Resor Lubuk Linggau
15. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah
16. Kepolisian Resor Pulang Pisau
17. Kepolisian Resor Balangan
18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
19. Kepolisian Resor Seruyan
20. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
21. Kepolisian Resor Cilegon
22. Kepolisian Resor Merangin
23. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
24. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau
25. Biro SDM Polda Kalimantan Tengah
26. Kepolisian Resor Belitung Timur
27. Polres Agam
28. Divpropam Polri
29. Ditpolairud Polda Sumbar
30. Polres Labuhan Batu
31. Puskeu Polri
32. SSDM Polri
33. RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang
34. Polres Bantul
35. Polres Pulau Buru
36. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Berikut daftar 4 unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM:

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
2. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
3. Kepolisian Resor Banyuasin
4. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

JAYAPURA – Kelompok KKB Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo melalui Polres Yapen menyerahkan diri untuk kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. menjelaskan, TNI-Polri mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga wilayah kita, dimana masyarakat Yapen telah kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami TNI-Polri termasuk juga pemerintah daerah tidak tinggal diam.

“Maka dari itu pasca-kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum kemarin, kita terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan saudara-saudaraku semuanya bahwa aparat TNI-Polri yang ada di Kepulauan Yapen ini bukan sebagai musuh tapi sebagai keluarga,” kata Kadiv Humas, kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Menurut Kadiv Humas, pihaknya hadir untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membangun Kepulauan Yapen dan membantu percepatan kesejahteraan untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan.

“Saat ini kita juga fokus melindungi masyarakat serta menjaga masyarakat dalam menyongsong perayaan Hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa perayaan Natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kami menyambut baik upaya nyata dari semua pihaknya yang telah menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Papua dari dulu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua jadi sudah tidak ada lagi perjuangan – perjuangan yang di luar, tidak ada lagi yang namanya perjuangan mengatasnamakan Papua Merdeka atau west Papua, Papua Barat,” ucapnya.