#mabespolri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. meminta semua wilayah atau tempat yang menjadi aktivitas masyarakat, untuk dipasangi aplikasi PeduliLindungi, yang digunakan sebagai screening vaksinasi. Tujuannya, agar mencegah laju pertumbuhan Covid-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri peninjauan vaksinasi, penyerahan bantuan sosial (Bansos) dan voucher isi ulang oksigen yang diprakarsai oleh Akpol 1995 atau Patriatama di Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Bekasi, Jawa Barat, Jum’at (3/9/2021).

“Kemudian wilayah-wilayah yang diberikan pelonggaran terkait aktivitas ekonomi akan dipasang aplikasi PeduliLindungi. Sehingga masyarakat yang telah memiliki aplikasi tersebut kemudian bisa di tempelkan di Barcode, sehingga kemudian akan muncul disitu apakah sudah divaksin atau belum. Ini tentunya akan memjadi kebiasaan kita kedepan untuk masyarakat boleh laksanakan aktivitas tapi paling tidak sudah divaksin,” katanya.

Eks Kapolda Banten ini mengungkapkan, saat ini kasus aktif harian terus mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini terjadi karena kerja keras dan sinergitas seluruh elemen serta antusias masyarakat yang meningkat untuk melakukan kegiatan vaksinasi dan menerapak protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Dengan menurunnya angka aktif harian, dia menyebut, tentunya akan berdampak pada asesmen di beberapa wilayah untuk turunkan level PPKM-nya. Seperti di DKI Jakarta, wilayah aglomerasi, Semarang, Solo raya dan beberapa wilayah lainnya.

“Dengan diturunkan level tentunya akan ada pelonggaran terhadap fleksibilitas masyarakat dalam rangka laksanakan aktivitas harian. Kita jaga bagaimana dari kasus Covid-19 yang terus menurun, angka kematian terus menurun dan angka kesembuhan terus meningkat ini harus kita pertahankan. Sehingga mau tidak mau kegiatan pelonggaran ini harus diikuti oleh prokes. Tentunya strategi tingkatkan imunitas kekebalan tubuh dengan laksanakan vaksinasi,” papar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih dalam, Kapolri berharap, kedepannya di sentra aktivitas tersebut, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dapat menunjukan Barcode di aplikasi itu sebagai syarat untuk melakukan kegiatan.

“Yang tidak muncul akan diminta kembali. Ini menjadi kegiatan kedepan yang harus selalu melekat kepada masyarakat. Ini untuk jaga laju pertumbuhan Covid-19, bisa kita jaga. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi pelonggaran masyarakat untuk melaksanakan aktivitas bisa berjalan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, Kapolri kembali mengajak kepada masyarakat untuk segera melaksanakan vaksin, agar terciptanya peningkatan imunitas dari paparan Virus Corona.

“Dalam kesempatan ini saya serukan setelah vaksin tetap pakai masker dan yang belum vaksin ayo kita segera vaksin,” ucap Kapolri.

Disisi lain, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada Akpol 1995 yang telah menggelar atau melakukan akselerasi vaksinasi massal untuk membantu mewujudkan target dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) satu hari dua juta vaksin.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 41.400 dosis jenis Sinovac. Kemudian, paket Bansos yang diserahkan sebanyak 27.000 paket Sembako, bantuan 1.000 porsi dapur umum dan 2.200 voucher isi ulang oksigen (PT. Samator) yang akan diberikan kepada masyarakat.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jajaran Polisi Wanita (Polwan), yang terus bekerja dan berjuang untuk melindungi segenap tumpah darah Bangsa Indonesia.

Di tengah momentum hari jadi ke-73, Kapolri berharap, Polwan dapat menjadi Srikandi atau Pahlawan yang membawa nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Saya selaku Kapolri mengucapkan selamat, terus berkarya, laksanakan tugas sebaik-baiknya jadilah Srikandi-srikandi Polri yang membawa nama harum institusi,” kata Kapolri dalam sambutannya di acara Syukuran Hari Jadi ke-73 Polwan RI di Mabes Polri, Jakarta Selatan, yang disiarkan secara virtual, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, sampai saat ini Polwan terus menunjukan eksistensi dan kiprah dalam menjalankan tugas, baik di bidang operasional, pembinaan dan pengawasan. Berbagai jabatan dan posisi strategis saat ini sudah mulai diisi oleh Polwan.

“Apabila dahulu ada senior pernah menjabat sebagai Kapolda saat ini ada yang menjabat Pejabat Utama, Wakapolda, Kepala Biro, Direktur, Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, dan menjadi anggota yang bertugas di lini terdepan,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih dalam, dia juga menekankan kepada Polwan untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat, di lingkungan Polri dan keluarga. Selain sebagai polisi, Polwan juga memiliki peran penting di dalam keluarga, yakni ibu rumah tangga. Sehingga, kedua peran itu harus dijalani secara seimbang.

“Karena disatu sisi sebagian rekan-rekan memiliki tugas sebagai polisi, disisi lain tentunya bagi yang memiliki keluarga rekan-rekan juga memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Ini peran yang harus dijalankan secara seimbang, sehingga semua bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Ditengah Pandemi Covid-19, Kapolri menekankan pentingnya peran dari Polwan. Menurutnya, prajurit Bhayangkari harus berada di lini terdepan untuk ikut membantu Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan Covid-19.

Terkait hal itu, Kapolri mengakui telah melihat bahwa Polwan terus bergerak untuk berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, edukasi bahkan juga didalam kegiatan mendistribusikan bantuan sosial (Bansos). Kemudian, ada juga yang terlibat langsung dalam akselerasi vaksinasi, pemulasaran jenazah pasien Virus Corona.

Dengan adanya kerjasama dan kerja keras oleh Pemerintah, TNI, Polri dan elemen masyarakat, pertumbuhan Covid-19 saat ini berhasil ditekan. Namun, tetap harus diwaspadai dengan cara penerapan protokol kesehatan (Prokes), agar kedepannya tidak kembali mengalami lonjakan.

“Tentunya harapan kita dan disitulah peran Polri dibutuhkan, khususnya Polwan, kita harapkan bisa memberikan warna dengan keluwesannya namun juga kita harapkan tegas. Tapi karena ada karakter kewanitaannya akan jauh lebih humanis. Disatu sisi kita juga harus berikan kesempatan agar ekonomi bisa tumbuh, ini tentunya perlukan kemampuan khusus, memerlukan kesabaran, fleksibilitas dan kemampuan kita untuk ingatkan secara tegas namun humanis. Sehingga dipahami dan dimengerti masyarakat. Sebagaimana selalu kita jadikan pedoman keselamtan rakyat adalah hukum tertinggi ini harus selalu kita pegang teguh, Salus Populi Suprema Lex Esto,” ujar Kapolri.

Tak hanya itu, di era revolusi industri teknologi informasi, dia juga mengingatkan kepada seluruh Polwan untuk lebih bijak dan memikirkan dengan matang ketika saat bertindak. Mengingat, Polwan juga cerminan dari institusi Polri.

“Selalu saya pesankan bagaimana pun tiap kegiatan individu berdampak pada institusi di era revolusi industri dimana teknologi informasi. Jadi kegiatan ataupun kebiasan sehari-hari silahkan isi dengan kegiatan yang bisa membawa nama baik institusi. Ingat bahwa tiap tampilan yang kita munculkan itu membawa konsekuensi. Apabila kita tampilkan hal yang positif itu akan bawa nama baik institusi demikian sebaliknya. Jadi tolong betul-betul dipikirkan setiap langkah dan perbuatan apalagi saat rekan-rekan manfaatkan teknologi informasi yang saat ini cenderung menjadi tren bagi kita semua,” tuturnya.

Dalam hari jadi ke-73 Polwan RI, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Ibu Asuh Polwan RI Ny. Juliati Sigit Prabowo memberikan penghargaan Pin Emas kepada Polwan yang berprestasi.

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Menpora Zainudin Amali, kembali melakukan pengarahan di Provinsi Papua terkait dengan persiapan jelang PON ke-XX. Kali ini, mereka memberikan pengarahan kepada Forkopimda Kabupaten Mimika.

Dalam pengarahannya, Kapolri menghimbau kepada Forkopimda Mimika, untuk menyiapkan langkah Extraordinary agar laju pertumbuhan Covid-19 tidak mengalami peningkatan ketika berlangsungnya perhelatan pekan olahraga nasional tersebut.

“Kondisi kasus Covid-19 di Papua yang sudah melandai pasca-lonjakan kasus pada tanggal 8 Agustus 2021 harus kita pertahankan dengan langkah-langkah extraordinary, jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali ketika PON XX Papua dilaksanakan,” kata Kapolri saat memimpin rapat bersama Forkopimda Mimika, Papua, Sabtu (28/8/2021).

Persiapan dengan langkah luar biasa itu, katanya bisa dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat bagi Atlet, Pelatih, Official, Tamu Undangan, dan Panitia PON ke-XX.

Terkait hal itu, mantan Kapolda Banten itu menyebut strategi penanganan dan pengendalian Virus Corona untuk seluruh pihak terkait, harus dilakukan sejak keberangkatan, ketika tiba, dan saat menetap ketika menjalani pertandingan.

Untuk peserta yang hendak berangkat mengikuti PON, Kapolri menekankan harus melakukan test Covid-19 dalam waktu dua atau tiga hari sebelum perjalanan.

“Kurangi kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari sebelum keberangkatan. Siapkan daftar nama orang yang kontak erat untuk di validasi oleh petugas Covid-19 PB PON XX. Laksanakan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Kemenkes, termasuk mengganti masker setiap hari atau masker kain dilapis 2 atau 3,” ujar Kapolri.

Kemudian ketika tiba di Papua, ia mendorong Forkopimda untuk aktif memastikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Menyerahkan hasil test Covid-19.

Selanjutnya ketika menetap untuk mengikuti pertandingan, Kapolri meminta agar melakukan pengawasan ekstra ketat. Diantaranya, membatasi aktivitasi atau hanya sebatas menjalani tugas dan peran. Mematuhi protokol kesehatan yang diatur. Lalu, wajib lapor kondisi kesehatan melalui aplikasi pelaporan kesehatan PB PON XX atau ke dokter kontingen masing-masing.

“Bila dianggap perlu maka akan dilaksanakan tes Covid-19. Akan dilakukan tes Covid-19 secara reguler selama PON berlangsung, sesuai tugas dan peran masing-masing. Jika hasil tes positif maka akan dilakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke RS sesuai pedoman Kemenkes. Akan dilaksanakan tracing terhadap kontak erat,” tuturnya.

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga tetap mendorong Forkopimda Mimika untuk tetap melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.

Kapolri menginstruksikan kepada personel TNI-Polri untuk membantu atau bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan akselerasi vaksinasi massal. Tujuannya, agar mempercepat target dari Pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity terhadap Virus Corona.

Strategi dan mempercepat vaksinasi di Papua, Kapolri menyebut, bakal menyiapkan tempat vaksin di sekolah-sekolah untuk menyasar target siswa dan orang tua murid. Serta, di tempat-tempat ibadah untuk para masyarakat. Bahkan, nantinya, percepatan vaksinasi juga akan door to door sampai ke distrik atau kampung.

“Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut  diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi diantaranya, serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” papar Kapolri.

Disisi lain, ia juga mendorong Forkopimda untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat (isoter) yang telah disediakan. Menurutnya, hal itu akan lebih baik untuk kesembuhan masyarakat yang terpapar Virus Corona, lantaran  ditunjang dengan fasilitas memadai dan diawasi penuh oleh tenaga kesehatan (Nakes).

“Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis,” katanya.

Kapolri menegaskan bahwa, pelaksanaan PON ke-XX juga bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 harus diperkuat.

“PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat sejahtera,” tuturnya.

JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Kapolri.

Kapolri menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, ia mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Kapolri, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Kapolri mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit,” katanya.

Menurutnya, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

“Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level,” ucapnya.

Kapolri menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

“Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat,” tutur Kapolri.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Kapolri menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurutnya harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Kapolri juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

“Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya,” kata Kapolri saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Kapolri juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Kapolri bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

“Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membentuk Posko PPKM di Pasar-pasar rakyat. Hal itu bertujuan guna memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes).

Dalam perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021, Pemerintah melakukan pelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat. Diantaranya adalah, Pasar rakyat diperbolehkan beroperasi namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Seluruh jajaran membentuk Posko PPKM di pasar untuk antisipasi pelonggaran ekonomi kerakyatan,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, Posko PPKM di Pasar tersebut nantinya akan bertugas untuk memastikan pedagang maupun pengunjung telah menerapkan standar protokol kesehatan yang sesuai dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Posko itu nantinya, kata Kapolri, harus menerapkan One Gate System untuk membatasi kapasitas pengunjung. Lalu, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk.

“Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antar-pedagang serta melakukan random check swab antigen,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kapolri menyatakan bahwa, dalam Posko PPKM di pasar tersebut, disiapkan pula vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Virus Corona.

Posko PPKM di Pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (Bansos) PPKM Level 4 dari Pemerintah kepada masyatakat yang paling terdampak perekonomiannya.

Penerapan Posko PPKM di Pasar, Kapolri meminta kepada jajarannya untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaannya.

“Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha,” ucap Kapolri.

Diketahui, pembentukan posko PPKM pasar ini mulai aktif pada kemarin hari. Hingga saat ini tercatat, sudah ada 9.213 posko di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. menerbitkan Maklumat bernomor Mak/ 4 /XII/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal 2020 Dan Tahun Baru 2021, yang ditandatangani per tanggal 23 Desember 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. mengungkapkan penerbitan Maklumat Kapolri tersebut bertujuan untuk memutus dan mencegah rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 saat libur panjang akhir tahun. “Ya benar (Maklumat Kapolri). Tujuannya agar mencegah terjadinya penyebaran Covid-19,” kata Kadiv Humas Polri, Rabu (23/12/2020).

Sebagaimana termaktub dalam Maklumat Kapolri tersebut, kepatuhan protokol kesehatan itu lantaran mempertimbangkan penanganan penyebaran Covid-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi berkembang luas dalam masyarakat.

Maklumat itu juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Sebab itu, Kapolri mengeluarkan Maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan/kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum berupa:

1. Perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah;
2. Pesta/perayaan malam pergantian tahun;
3. Arak-arakan, pawai dan karnaval;
4. Pesta penyalaan kembang api.

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat tersebut, maka pihaknya dalam hal ini setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.