#mabespolri

Jakarta – 24 Februari 2025 Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran ilegal ke Bahrain. Tiga orang tersangka, yakni SG, RH, dan NH, telah ditangkap dan ditahan terkait kasus ini.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai spa attendant. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut polisi, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp.15 juta. Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini:

• SG: Berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.
• RH: Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.
• NH: Staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO, Kombes Pol Amingga P.M., S.I.K., M.H., mengungkap bahwa jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

“Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar Kombes Pol Amingga.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf (c) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp.15 miliar.

Polri menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi. Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” tegas Kombes Pol Amingga.

Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perdagangan orang yang merugikan warga negara Indonesia.

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28-30 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Polri telah menyiapkan Operasi Ketupat yang akan berlangsung mulai 26 Maret hingga 8 April 2025.

Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri, Irjen Pol Endi Sutendi, mengatakan bahwa Polri telah menyusun berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik.

“Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada 26 Maret hingga 8 April. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret, sementara arus baliknya diprediksi mencapai puncak setelah 8 April,” ujar Irjen Pol Endi dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan, termasuk penerapan contraflow hingga sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan tol.

“Untuk skema di jalan tol, kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, kami akan menerapkan contraflow, sistem satu arah, serta pengalihan arus ke jalur arteri untuk memperlancar lalu lintas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Endi menyebutkan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melebihi 100 juta orang. Oleh karena itu, Polri akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Berdasarkan pengalaman tahun lalu serta pergerakan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemudik diperkirakan di atas 100 juta orang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah antisipasi yang lebih matang. Insyaallah, pertengahan Maret nanti kami akan menggelar Rapat Lintas Sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid,” pungkasnya.

Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga Polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc, Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera, serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat Polda, Polres maupun Polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/2025).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri.

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada Portal Humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri.