#mabespolri

TOKYO – Kunjungan resmi delegasi Divisi Humas Polri ke National Police Agency (NPA) Jepang menjadi momen penting dalam membangun kepercayaan publik antara kepolisian Indonesia dan Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, delegasi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang praktik kehumasan yang diterapkan di NPA dan menjajaki peluang kolaborasi di masa mendatang.

Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, yang menjabat sebagai Kabag Mitra Ropenmas DivHumas Polri, menyatakan, “Kami berharap dapat mempelajari cara NPA dalam membangun kepercayaan publik dan bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat dengan efektif”.

Salah satu hal yang menarik perhatian delegasi adalah pendekatan NPA terhadap media sosial. “Kami hanya menggunakan x.com untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kami tidak memiliki akun di Instagram, Facebook, atau TikTok, dan kami tidak mengoperasikan stasiun televisi,” ungkap perwakilan NPA, Rabu (23/10/2024).

Kombes Pol Ibrahim Tompo menambahkan, “Ini adalah pendekatan yang berbeda dengan yang biasa kami lakukan di Indonesia. Kami ingin mengetahui alasan di balik pilihan ini”.

Perwakilan NPA menjelaskan, “Kami membatasi personel kami dalam mengunggah konten di media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik”.

Pemberitaan di media sosial NPA sebagian besar terdiri dari himbauan-himbauan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. “Kami menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Harkamtibmas untuk meningkatkan kesadaran publik,” kata perwakilan NPA.

Perwakilan NPA menjelaskan bahwa kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan publik dan memberikan informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Setelah pertemuan di NPA, delegasi Polri melanjutkan kunjungan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang. Di sini, mereka mengunjungi Museum Kepolisian Jepang dan Sistem Command Center, yang merupakan call center di daerah Tokyo.

Kunjungan Divisi Humas Polri ke National Police Agency dan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang menegaskan komitmen kedua lembaga untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami berharap hubungan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” tutup Brigjen Pol Tjahyono Saputro.

Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan ke depan akan terjalin kerja sama yang lebih produktif antara Polri dan kepolisian Jepang, demi menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terinformasi.

Divisi Humas Polri melakukan kunjungan ke Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan bencana. “Kami ingin mempelajari sistem komunikasi bencana Jepang yang telah terbukti efektif,” kata Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, Kamis (24/10/2024).

Jepang dikenal memiliki sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi, baik dalam segi manajemen krisis maupun peran humas dalam memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menggali pelajaran dari sistem komunikasi krisis ini untuk dapat diadaptasi di Indonesia, mengingat Indonesia juga merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam.

Dalam kunjungan ini melalui sabutan yang hangat yang diberikan oleh MLIT, pejabat Jepang menjelaskan sistem informasi dan peringatan dini yang canggih. “Kami memanfaatkan teknologi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi akurat dalam waktu singkat,” ungkap Sugayoshi Tetsuji perwakilan MLIT. “Koordinasi antarinstansi adalah kunci keberhasilan komunikasi saat bencana.”

Tim Polri juga berdiskusi tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami belajar bagaimana menjaga ketertiban publik dengan memberikan informasi yang jelas selama situasi darurat,” kata Brigjen Pol Tjahyono Saputro. “Ini sangat penting untuk mencegah kepanikan di masyarakat.”

Di akhir kunjungan, mereka juga mengunjungi Pusat Pengendalian Bencana MLIT, di mana dijelaskan proses pengumpulan dan penyebaran informasi bencana. “Pengalaman ini akan sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas kehumasan kami,” ujar Karo PID.

Kunjungan ke MLIT Jepang oleh Divisi Humas Polri ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang peran humas dalam situasi krisis, khususnya dalam hal penanganan bencana dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Jepang, dengan pengalaman dan sistem yang maju dalam menangani bencana, menjadi mitra penting dalam meningkatkan kapasitas kehumasan Polri dalam manajemen krisis dan komunikasi publik. Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan inisiatif-inisiatif konkrit yang bermanfaat bagi kedua negara.

Divisi Humas Polri dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Tjahyono Saputro melanjutkan kunjungan kehumasan hari kedua ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Kamis (24/10/2024). Delegasi ini, yang terdiri dari delapan personel Humas dan satu personel Divisi Hubungan Internasional, disambut dengan baik oleh Wakil Duta Besar Maria Renata Hutagalung.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara Polri dan KBRI, terutama dalam konteks penanganan berbagai isu yang relevan. KBRI saat ini sedang sibuk menangani beberapa kasus, termasuk penangkapan DPO, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menyampaikan informasi yang tepat kepada publik.

Dalam pertemuan tersebut, Bapak Muhammad Al Aula, Kepala Bagian Penerangan dan Sosial Budaya Divisi Humas, menjelaskan tentang peran penting media dalam memberikan penyuluhan dan informasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. KBRI juga aktif menggunakan media sosial, termasuk website, Instagram, dan Facebook, untuk menyebarkan informasi dan himbauan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, dibahas pula rencana kerjasama antara Nikkei dan Divisi Humas Polri terkait pelatihan jurnalis, yang akan membantu wartawan internasional dalam meliput informasi di Papua, di mana akses media seringkali sulit. Hal ini sangat relevan mengingat isu Papua yang terus menjadi sorotan internasional.

Sebagai bagian dari upaya untuk menangkal misinformasi terkait Papua, Divisi Humas Polri telah meluncurkan media online Indonesian National Police, yang diharapkan dapat memberikan informasi akurat dan terpercaya.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan Polri dengan KBRI, tetapi juga menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, serta menjaga reputasi dan citra baik negara di kancah internasional.

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara deklarasi netralitas TNI-Polri dalam Pilkada serentak tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Mahakam Room, Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Kamis (24/10/2024) pukul 08.00 WITA.

Deklarasi ini merupakan wujud komitmen jajaran TNI dan Polri di wilayah Kalsel untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Polri bersama TNI, dan KPU diwilayah Provinsi Kalsel, hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menegaskan pentingnya TNI-Polri tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya berperan sebagai pengawal keamanan selama tahapan Pilkada.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M,H. menuturkan, dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, S.H., M.H. menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk TNI Polri menjaga netralitas dalam pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024.

“Kita mengingatkan kepada seluruh anggota TNI Polri untuk tidak berpihak kepada pasangan calon kepala daerah dan melakukan politik praktis dalam Pilkada,” terang Kapolda Kalsel.

Beliau juga menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam Pilkada dengan menyesuaikan laporan dan pelanggaran yang dilakukan.

“Kepada masyarakat, kita TNI Polri menunjukan bahwasanya kita berkomitmen netral, dan diharapkan kepada masyarakat agar tidak mencoba-coba mengajak anggota TNI Polri untuk terjun langsung dalam politik praktis Pilkada 2024 ini,” pinta Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda, netralitas anggota adalah kunci untuk menjaga integritas Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar. “Kami siap mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan profesional, dan memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. dalam sambutannya menyampaikan sebagai lembaga pertahanan negara, TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. “Saya tekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Danrem menuturkan, netralitas adalah prinsip yang dijunjung tinggi oleh TNI, terutama saat menghadapi berbagai perhelatan politik seperti Pemilu, Pilkada, maupun kegiatan politik lainnya.

saya juga mengajak seluruh masyarakat kalimantan selatan untuk turut menjaga suasana yang kondusif. “Mari kita jaga suasana yang kondusif saat ini dan mari kita sambut setiap proses politik dengan penuh kedewasaan, saling menghormati perbedaan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar,” pinta Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto.

Acara deklarasi ini juga diisi dengan berbagai kegiatan diskusi dan penyampaian arahan dari para pimpinan TNI-Polri diwilayah Kalimantan Selatan, yang semuanya berfokus pada upaya menjaga netralitas dan menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada berlangsung.

Selain Kapolda Kalsel, Deklarasi yang diinisiasi oleh Bidang Propam Polda Kalsel ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Dansat Pom Lanud Syamsuddin Noor, para Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, dan Kordiv Pencegahan Pamas Bawaslu Provinsi Kalsel. Mereka menyambut baik komitmen yang disampaikan TNI-Polri dan berharap proses demokrasi di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan damai dan aman.

Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H.
Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.