#poldakalsel

Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan rencana penggantian nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menciptakan satu data terintegrasi yang lebih akurat.

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia. Penggunaan NIK diharapkan dapat mencegah duplikasi pembuatan SIM yang selama ini memungkinkan seseorang memiliki beberapa SIM di wilayah yang berbeda.

“Rencananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, sistem NIK di Indonesia telah sangat baik, dengan setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan sejak bayi baru lahir. Korlantas Polri berharap data SIM juga mengikuti prinsip ini, menjadi satu nomor tunggal yang digunakan untuk KTP, SIM, BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dengan NIK tersebut, petugas akan tahu bahwa yang namanya misal Rahmat sudah memiliki SIM A di Jakarta, sehingga tidak bisa lagi membuat SIM di wilayah lain,” jelas Brigjen Pol Yusri Yunus.

Langkah ini juga dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan SIM dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data. Single data ini akan membuat semua informasi terkait, seperti BPJS dan KTP, menjadi lebih mudah dikelola dan diakses.

Korlantas Polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 Juni 2025, setelah SIM Indonesia diakui di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, namun pemegang SIM yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru untuk melakukan penggantian.

“Sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. Nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. Jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah Brigjen Pol Yusri Yunus.

Rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif, mendukung visi Indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.

Jakarta – Pada Rakernis SSDM Polri T.A 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa dalam tugas mereka. Kapolri juga memberikan penghargaan pendidikan Polri kepada Satrio Mukti Raharjo, seorang calon siswa (casis) yang menjadi korban begal.

“Saya juga memberi penghargaan pendidikan Polri kepada ananda Satrio Mukti Raharjo, casis korban begal,” kata Kapolri dalam akun instagram @listyosigitprabowo, dikutip Kamis (6/6/2024).

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme Polri, Kapolri menekankan pentingnya SSDM Polri untuk menjadi lebih profesional, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial dalam mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi, yang menjadi misi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya menekankan agar SSDM Polri lebih profesional, proporsional serta adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman guna mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya,

Tak hanya itu, Kapolri juga menegaskan pentingnya memegang teguh prinsip Tegas, Humanis, dan Merakyat dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Selain itu saya berharap seluruh personel tetap berkomitmen mengedepankan prinsip Tegas, Humanis dan Merakyat dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah tegas dalam mendorong transformasi Polri yang presisi sebagai bagian integral untuk mencapai visi Indonesia Emas 2024.

Pada Rakernis SSDM Polri T.A 2024, Kapolri menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, proporsionalitas, dan adaptabilitas dalam setiap aspek layanan kepolisian.

Dalam pidatonya, Kapolri tidak hanya memberikan penghargaan kepada personel Polri yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi, tetapi juga menekankan urgensi transformasi yang presisi sebagai kunci kesuksesan dalam mencapai Indonesia Emas 2024.

“Saya menekankan agar SSDM Polri lebih Profesional, Proporsional serta adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman guna terwujudnya Transformasi Polri yang Presisi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri dalam akun instagramnya @listyosigitprabowo, Kamis (6/6/2024).

Menurut Kapolri, transformasi Polri yang presisi menjadi titik sentral dalam rencana strategis Polri menuju Indonesia Emas 2024. Kapolri menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya mencakup aspek operasional, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas SDM Polri serta memperkuat citra institusi di mata publik.

Dengan komitmen yang kuat, Kapolri optimis bahwa melalui transformasi yang presisi, Polri akan semakin mampu menjawab tuntutan zaman serta memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Kapolri turut memberikan penghargaan kepada personel Polri yang telah menunjukkan prestasi di berbagai bidang, termasuk kinerja, akademik, olahraga, dan lainnya.

Pemberian penghargaan pendidikan Polri juga diberika Kapolri kepada Satrio Mukti Raharjo, seorang calon siswa (casis) yang menjadi korban begal.

“Dalam kesempatan ini, saya memberikan penghargaan kepada personel-personel Polri yang berprestasi baik dibidang kinerja, akademik, olahraga dan lainnya,” ungkap Kapolri.

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Bersama Kementerian Agama (Kemenag) bersinnergi mencegah sengketa perwakafan di Indonesia. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sengketa Perwakafan Bersama Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Kanit 4 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Andik Puji Santoso, mengungkapkan perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam pengelolaan perwakafan bisa memicu sengketa. Menurutnya, dibutuhkan strategi untuk mengatasi potensi konflik perwakafan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi.

“Teknologi membuat segalanya lebih cepat, tapi juga bisa memperbesar potensi konflik. Maka, kita perlu peta jalan yang jelas untuk mitigasi sengketa perwakafan,” ujarnya.

AKBP Andik menegaskan, Polri siap untuk memberi dukungan penuh dalam pembinaan dan sosialisasi mitigasi sengketa perwakafan.

“Kami siap bekerja sama dengan Kemenag untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam pengelolaan perwakafan,” tegas Andik.

Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Kemenag Jaja Zarkasyi mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia. Ia berharap, potensi sengketa perwakafan dapat ditekan, dan pengelolaan perwakafan di Indonesia berjalan lebih baik.

“Kemitraan ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia. Kami meningkatkan pengamanan tersebut dengan menggandeng aparat penegak hukum yang memiliki otoritas hukum terkait isu wakaf dan pertanahan,” tutur Jaja.