#poldakalsel

Jakarta – Polri memastikan bahwa revisi undang-undang yang diajukan oleh DPR RI memang masih dalam pembahasan. Sehingga, belum diketahui secara utuh draft poin-poin yang akan direvisi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan, salah satu poin yang diubah memang mengenai batas umur pensiun anggota Polri.

“Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat bagi kepolisian bisa bekerja lebih baik ke depan, terutama dengan tambahnya usia pensiun, berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Disebutkan Kadiv Humas, jika revisi itu dilakukan, diharapkan dapat semakin memotivasi para anggota Polri untuk semakin bekerja lebih baik. Upaya menjaga harkamtibmas pun akan dilakukan semakin maksimal.

“Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bermanfaat tentunya,” ungkapnya.

Jakarta – Polri memastikan patoli selama beberapa malam di sekitar Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah hal yang biasa. Terlebih, daerah tersebut memang kerap menjadi pusat keramaian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memaparkan, patroli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan anggota kepolisian dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, patroli itu bukan kegiatan khusus karena tujuan tertentu.

“Perlu kita ketahui bersama memang tugasnya polisi untuk melaksanakan patroli. Apakah itu patroli gabungan atau patroli sendiri sendiri atau patroli kaitannya dengan situasi kamtibmas,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Ia menjelaskan, adanya isu belakangan ini memang menjadikan patroli berpersepsi lain.

“Kadang kadang suka dijabarkan suka diandai-andaikan suka dipersepsi dengan hal-hal yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut Kadiv Humas mengemukakan, dalam waktu dekat ini juga akan ada peringatan HUT Polri 1 Juli, bahkan penyelenggaraan pilkada serentak. Oleh karenanya, wajar bila kegiatan patroli lebih ditingkatkan.

“Apalagi ini mau kegiatan ulang tahun 1 Juli, tentu saja volume kegiatan patroli akan ditambah untuk bisa memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan kamtibmas juga bisa berjalan dengan baik,” ungkap Irjen Pol Sandi.

Jakarta – Polri menegaskan pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, meminta semua pihak untuk berkaca dari sinergitas kementerian/lembaga saat menghadiri launching Gov-Tech di Istana Negara, Senin lalu. Dia mencontohkan soliditas antara para pimpinan yakni Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

“Bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan,” ujar Irjen Sandi saat Doorstop pers Mabes Polri, Kamis (30/5/2024).

Irjen Sandi kembali mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Menkopolhukan Hadi Tjahyanto, telah menyampaikan antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan.

“Beliau (Kapolri) menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Bapak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem,” terangnya.

“Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan ke teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kadivhumas menilai sinergitas kementerian/lembaga kini sedang diuji. Terlebih kini Indonesia sedang berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kadiv Humas, program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, Proyek Strategis Nasional bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, Gross Domestic Product (GDP) yang saat ini sedang bertumbuh, semuanya ada karena soliditas dan sinergitas. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, selain soliditas kementerian/lembaga, juga perlu adanya stabilitas dan keamanan.

Oleh sebab itu, soliditas para pimpinan kementerian/lembaga tersebut, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menjadi suri tauladan.

“Yang ditujukan oleh para pemimpin lembaga, ada Bapak Menkopolhukam, ada Pak Panglima TNI, ada Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya.

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Polri memastikan apa yang terjadi dengan Kejaksaan sudah diselesaikan. Hal itu jelas terpampang dari keakraban Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara Senin (27/5/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memastikan, sinergitas antarlembaga penegakan hukum itu berjalan adem ayem.

“Ketika hari Seninnya sudah ketemu para pimpinan dan ngobrol bersama beliau-beliau menyampaikan dari versinya masing-masing menyampaikan bahwa mereka tidak ada masalah berarti diksi yang dipilih tadi, diksi yang disampaikan tadinya yang berkembang di media sosial maupun media online kembali lagi itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan,” Kamis (30/5/2024).

Jenderal bintang dua itu juga mengaku, apabila isu ini terus digulirkan, maka hanya menjadi ajang adu domba dua instansi penegak hukum. Sehingga, semua pihak diharapkan membantu tidak terjadinya hal itu demi tetap berjalannya stabilitas keamanan nasional.

“Jangan sampai bahwa kalau kita diadu domba antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian nantinya malah tepuk tangan para penjahar dan para koruptor ke depanlah yang akan menjadi hiasan-hiasan di luar sana,” jelas Kadiv Humas.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Pol Dedi Prasetyo. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Irjen Dedi lantaran jenderal bintang dua tersebut merupakan satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

Untuk diketahui hingga kini ada 27 judul buku yang ditulis oleh Irjen Dedi, dan diterbitkan. Judul buku paling baru Irjen Dedi yakni ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’.

Penghargaan diberikan Direktur Marketing Muri Awan Rahargo kepada Irjen Pol Dedi Prasetyo di lokasi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SSDM Polri, Hotel Sheraton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (28/5/2024).

Selain pemberian penghargaan di lokasi, juga diadakan acara bedah buku ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’. Hadir sebagai penanggap dalam bedah buku Komisioner Kompolnas sekaligus Guru Besar STIK Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo serta  Irjen (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito.

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada personel, bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestasi personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam jabatan Kepolisian. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi, bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang,” ungkap Wahyu yang hadir dalam bedah buku sebagai penanggap.

Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo, mengatakan Irjen Dedi dalam buku terbarunya menekankan soal kesetaraan dalam keberagaman. Prof Wibowo menuturkan meritokrasi adalah pembinaan SDM berdasarkan karena prestasi dan kontribusi.

“Saya lihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaraan dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis (ras, suku dan agama) anggota. Sehingga reward dan promosi-promosi jenjang kepangkatan ini diberikan karena prestasi dan kontribusi anggota Polri yang baik yang diberikan kepada institusi,” ujar Wibowo.

Untung diketahui sejumlah buku yang ditulis oleh Irjen Dedi di antaranya ‘Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme’, ‘Aksara Presisi Membangun Polri’, ‘Radikalisme Terorisme dan Deradikalisme di Indonesia’. Irjen Dedi juga menulis buku berjudul ‘Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnasional Crime’, ‘Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik’, serta ‘Keadilan Restoratif Strategi Transformasi menuju Polri Presisi’.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri.

Pada acara Bedah Buku yang diadakan oleh SDM Polri di Ballroom Sheraton Hotel Jakarta, Selasa (28/5/2024), dalam penulisannya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri.

“Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo saat diskusi.

Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.

Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memberikan apresiasi kepada AS SDM Polri yang telah menciptakan buku yang penting berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di lingkungan Polri Guna Mewujudkan SDM Unggul”.

“Seperti yang kita ketahui bahwa Personel Polri Republik Indonesia ini sangatlah banyak dan menjadi Problem pada saat mencari jabatan yang sesuai dengan pangkatnya. Meritokrasi adalah kesempatan kepada personel untuk dapat memimpin dan mendapatkan jabatan sesuai berdasarkan kemampuan dan prestasi. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada Personel bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestrasi Personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam Jabatan Kepolisian,” ungkap Albertus Wahyurudhanto.

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang. Meritokrasi memiliki kelemahan antara lain ketidaksetaraan awal yang dimaksud adalah saat menjadi Polisi dapat melalui pendidikan yang berbeda-beda ada Pendidikan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini perlu adanya kajian supaya semua lulusan ini dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam jabatan. Lalu yang kedua yaitu ketidaksetaraan kemudian yang ke tiga adalah kecenderuangan mengaktifkan aspek kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurut Prof Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. Guru Besar SDM Univ Prof. Dr. Moestopo melihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaran dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis anggota (ras, suku dan agama).

“Kita perlu lakukan peninjauan terkait hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui saat penerapan dan pemberian reward ini terutama masalah adanya sebagian orang dari internal dan external yang tidak mendukung adanya perubahan perlu dicarikan solusi yang tepat. Kita harus juga carikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus segera menyesuaikan terkait masalah-masalah Politik yang ada saat ini, kedepan akan ada perubahan dinamika pimpinan politik, apakah nanti para pimpinan yang baru ini mau meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang lama atau malah memiliki program-program yang baru namun bagaimanapun itu tetap anggota Polri harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada,” jelasnya.

“Perlu kita pikirkan dan bicarakan yaitu penerapan masalah jabatan fungsional dan struktural yang mana kita harus pikirkan bersama supaya kedua jabatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah dalam penempatan anggota dalam sebuah jabatan tersebut,” sambungnya.

Irjen. Pol. (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito, seorang profesional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menilai, buku berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul” karya Irjen. Pol. Dedi Prasetyo ini menjadi forum penting di mana berbagai pihak, termasuk tenaga profesional seperti Hadiwasito, memberikan analisis mendalam terhadap pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.

“Saya melihat bahwa dampak dari karya tersebut dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan transformasi yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan SDM unggul,” kata Winarto Hadiwasito.

“Buku ini juga terletak pada pendekatan meritokrasi yang diusung oleh Dedi Prasetyo. Meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk memimpin dan menduduki jabatan fungsional berdasarkan prestasi, dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali paradigma kelembagaan di Polri. Hal ini menggambarkan pergeseran dari penilaian berdasarkan pangkat atau kelas sosial, menuju penilaian yang lebih berorientasi pada kinerja dan kompetensi,” lanjutnya.

Dalam Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ini, penulis Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, M.M., menjawab seluruh pertanyaan para peserta yang hadir dengan antusias dan seobjektif mungkin serta memberikan motivasi kepada seluruh peserta.

Terakhir, buku ini juga menyoroti pembangunan Pusat SDM Unggul Polri sebagai langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota Polri. Pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan pengembangan yang menyediakan program-program berkualitas tinggi, sehingga setiap anggota Polri dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Harapannya, kehadiran buku ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan visi bersama yakni Polri yang lebih unggul, profesional, dan terpercaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Komite Olahraga Polri (KOP) di sela Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SSDM Polri Tahun Anggaran 2024 di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan. KOP adalah wadah bagi para polisi yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga.

“Pembentukan Komite Olahraga Polri (KOP) sebagai wadah dan sistem guna memastikan pembinaan dan penjaminan hak-hak atlet Polri yang berprestasi,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Senin (27/5/2024).

Irjen Dedi berharap akan ada peningkatan signifikan dalam pengembangan bakat dan prestasi personel Polri terkait bidang olahraga, setelah peresmian KOP. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga berharap pembentukan KOP ini akan menciptakan lingkungan kondusif bagi polisi atlet dalam mengasah kemampuan secara optimal.

“Dengan adanya KOP, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam pengembangan bakat olahraga di kalangan anggota Polri, serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi para atlet untuk meraih prestasi secara maksimal,” ujar Irjen Dedi.

Irjen Dedi menyampaikan harapan partisipasi Polri di bidang olahraga Tanah Air maupun mancanegara dapat meningkatkan dukungan masyarakat pada Korps Bhayangkara. Dukungan masyarakat, kata Dedi, merupakan modal pelaksanaan tugas pokok Polri.

“Partisipasi Polri dalam kegiatan olahraga di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap Polri. Yang pada akhirnya akan berdampak pada public trust sebagai modal pelaksanaan tugas pokok Polri,” ucap Irjen Dedi.

Seperti diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul agar siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan membina dan memfasilitasi para anggota Polri yang berprestasi di bidang olahraga untuk terus mengasah bakatnya, lewat KOP.

Para polisi atlet akan diterjunkan pada kompetisi-kompetisi olahraga dalam negeri maupun tingkat dunia. Diketahui ada kompetisi antarkepolisian negara yakni Olimpiade Kepolisian Internasional yang melombakan 28 cabang olahraga.

“Di dunia internasional telah dilaksanakan Olimpiade Kepolisian Internasional yang terdiri dari 28 cabang olahraga, termasuk bola voli. Dengan adanya Komite Olahraga Polri, diharapkan Polri bisa ikut berlaga dan mengharumkan nama Bangsa Indonesia,” tutur Irjen Dedi dalam keterangan tertulis pada Selasa, 23 April 2024.

Tim atlet Polri sendiri sudah mencetak sejumlah prestasi di tingkat internasional, seperti pada di ajang ‘1st FAI Asian Indoor Skydiving Championships’ dan kejuaraan dunia ‘5th FAI World Cup Indoor Skydiving Championships’ di GoAirborne, Macau, China. Tim Polri menyabet juara 3, 2 dan 4 di tingkat Asia, dan menduduki posisi 5, 12 dan 21 di tingkat dunia dari 29 negara yang mengirimkan kontingennya.

Dan pada Thailand Open Karate Championship 2023 yang diikuti 18 negara dan 754 peserta, Tim Karate Bhayangkara Presisi menyabet dua medali emas, 13 medali perak dan empat medali perunggu.