#poldakalsel

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Polisi Listyo Sigit menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas harga beras dan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya saat bulan Ramadan. Kapolri juga akan mengerahkan personel Kepolisian untuk memastikan harga jual sesuai dengan HET.

“Pertama penyerapan beras agar sesuai dengan apa yang menjadi keputusan Pemerintah 6.500. Kami turunkan anggota di lapangan memastikan dan melakukan pengecekan agar penyerapan sesual,” jelas Jenderal Polisi Listyo Sigit, Rabu (26/2/2025).

Menurut Jenderal Sigit, jajaran Kepolisian juga akan melakukan pengawasan terkait penjualan sembako di pasar maupun pengecer lainnya. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli kebutuh dengan harga yang tinggi.

“Kemudian terkait harga bahan pokok selama Bulan Ramadan di pengecer atau pasar tradisional harga harus sesuai HET.
Besok saya turunkan anggota ke lapangan untuk kontrol kalau ada harga melebihi HET, akan kita telusuri penyebabnya dimana dan itu akan kita tertibkan,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit.

Lebih lanjut dijelaskan Kapolri, jajarannya akan menindak tegas seluruh pihak yang mencoba memainkan harga dengan memanfaatkan momentum Ramadhan. Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga jual beras maupun sembako ketika Ramadan maupun
seterusnya.

“Apalagi kalau kemudian ada permainan yang dilakukan oleh para spekulan memanfaatkan Bulan Ramadhan,” ungkap Kapolri.

Disampaikan Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kepolisian juga memastikan stok atau ketersediaan beras maupun bahan pokok selama Bulan Ramadhan. Untuk tahun ini diharapkan bahan pangan tak hanya tercukupi, namun berlimpah untuk masyarakat.

“Harapan kita jelas masyarakat yang melaksanakan puasa betul-betul bisa mendapatkan harga sembako sesuai HET. Karena sesuai Pak Menko, semua tidak hanya cukup, tapi banyak,” jelas Kapolri.

Magelang – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan Polri tetap terjaga meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah prajurit TNI. Kapolri menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan negara.

“Saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini,” ujar Kapolri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (25/2/2025) malam.

Kapolri menekankan bahwa insiden tersebut tidak akan mengganggu hubungan baik antara TNI dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut.

“(Apakah mengganggu solidaritas TNI-Polri?) Tidak ada. Karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda,” tegas Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengimbau seluruh pihak untuk terus menjaga solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Ia menegaskan bahwa kerja sama yang telah terjalin harus semakin diperkuat di berbagai sektor.

“Kita selama ini sudah menjalankan berbagai program bersama, termasuk mengawal kebijakan pemerintah, menjaga ketahanan pangan, serta melaksanakan tugas di lapangan. Ke depan, sinergitas dan solidaritas ini harus terus ditingkatkan,” terangnya.

Kapolri juga menyatakan bahwa setiap pimpinan di kedua institusi memahami pentingnya menjaga kekompakan.

“Saya kira masing-masing komandan sudah memahami hal ini. Kami juga sepakat dengan Panglima TNI untuk terus menjaga serta meningkatkan sinergitas yang sudah ada,” lanjutnya.

Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 23.30 WITA, sekelompok oknum anggota TNI menyerang Mapolres Tarakan, mengakibatkan kerusakan pada fasilitas kepolisian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat.

“Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun, ini masih dalam tahap pemeriksaan,” ujar Pangdam melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman, Kolonel (Kav) Kristiyanto, dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (25/2/2025).

Pangdam menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jakarta – 24 Februari 2025 Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran ilegal ke Bahrain. Tiga orang tersangka, yakni SG, RH, dan NH, telah ditangkap dan ditahan terkait kasus ini.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai spa attendant. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut polisi, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp.15 juta. Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini:

• SG: Berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.
• RH: Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.
• NH: Staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO, Kombes Pol Amingga P.M., S.I.K., M.H., mengungkap bahwa jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

“Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar Kombes Pol Amingga.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf (c) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp.15 miliar.

Polri menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi. Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” tegas Kombes Pol Amingga.

Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perdagangan orang yang merugikan warga negara Indonesia.

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28-30 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Polri telah menyiapkan Operasi Ketupat yang akan berlangsung mulai 26 Maret hingga 8 April 2025.

Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri, Irjen Pol Endi Sutendi, mengatakan bahwa Polri telah menyusun berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik.

“Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada 26 Maret hingga 8 April. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret, sementara arus baliknya diprediksi mencapai puncak setelah 8 April,” ujar Irjen Pol Endi dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan, termasuk penerapan contraflow hingga sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan tol.

“Untuk skema di jalan tol, kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, kami akan menerapkan contraflow, sistem satu arah, serta pengalihan arus ke jalur arteri untuk memperlancar lalu lintas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Endi menyebutkan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melebihi 100 juta orang. Oleh karena itu, Polri akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Berdasarkan pengalaman tahun lalu serta pergerakan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemudik diperkirakan di atas 100 juta orang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah antisipasi yang lebih matang. Insyaallah, pertengahan Maret nanti kami akan menggelar Rapat Lintas Sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid,” pungkasnya.