#poldakalsel

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengamanan di seluruh Markas Kepolisian dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek. Hal tersebut dilakukan merespon aksi teror di Makassar dan Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Tidak hanya personel laki-laki (Polki), namun Polda Kalsel juga mengerahkan personel wanita (Polwan) dalam penjagaan dan pengamanan Markas Komando (Mako).

Hal itu dapat terlihat pada akses masuk Mako Polda Kalsel, dimana sejumlah personel Polki dan Polwan yang dilengkapi dengan rompi anti peluru, senjata laras panjang hingga metal detector berjaga dan melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan setiap orang yang ingin masuk ke lingkungan Polda Kalsel.

Menurut keterangan dari Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K. peningkatan keamanan sudah dilakukan sejak kejadian teror di Makassar dan Mabes Polri.

Pengamanan sebelumnya dilakukan di tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian, namun saat ini seluruh Markas Kepolisian di seluruh wilayah Kalimantan Selatan juga mendapat pengetatan pengamanan.

“Seluruh Kantor Kepolisian dari tingkat Polda, Polres/Ta hingga Polsek telah diperketat penjagaannya dengan mengawasi semua orang yang masuk sebagai tamu atau membutuhkan pelayanan Polri,” terang Kabid Humas, Jumat (9/4/2021).

Untuk menjaga keamanan, lanjutnya, petugas penjagaan tidak akan segan melumpuhkan bila ada orang yang bertindak mencurigakan masuk ke lingkungan Markas Komando (Mako).

“Personel penjagaan Mako telah dilengkapi persenjataan dan peralatan lainnya untuk menseleksi setiap orang yang akan masuk ke Kantor polisi, agar tidak ada celah bagi pelaku teror yang coba-coba akan melakukan aksinya,” tegasnya.

Sebelumnya Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan keamanan. Kapolda juga memberi instruksi agar jajaran waspada serta mengawasi setiap orang yang masuk ke wilayah markas.

“Tentu saja dengan tetap melakukan patroli gabungan TNI-Polri untuk mengamankan tempat ibadah dan keramaian,” jelas Kabid Humas.

Masyarakat pun dihimbau untuk tidak perlu cemas dan apabila menemui orang yang mencurigakan masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Kita harus bersatu melawan terorisme atau apabila ada masyarakat yang menjumpai orang yang mencurigakan segera informasikan kepada pihak kepolisian,” imbaunya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dimasa Pandemi Covid-19, Tim Sespim Lemdiklat Polri melaksanakan Penelitian di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (7/4/2021) pukul 09.00 Wita.

Pembukaan Penelitian Sespim Lemdiklat Polri tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. bertempat di Rupatama Polda Kalsel dan dihadiri Karo SDM Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua Tim Penilitian Sespim Lemdilat Polri Irjen Pol Drs. Angesta Romano Yoyol, Brigjen Pol Drs. Prihanto Rudiono, M.Si., Kombes Pol Drs. Frankie R.P Damosir P, Kombes Pol Drs. Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., AKBP Drs. Dwi Santoso serta Bharada Sugiandy Muhammad Amin.

“Selamat datang di Polda Kalsel kepada Tim Penelitian. Selamat melaksanakan penelitian, semoga mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. dalam sambutannya di Rupatama Polda Kalsel.

Sementara Ketua Tim Penilitian Sespim Lemdilat Polri Irjen Pol Drs. Angesta Romano Yoyol menyampaikan salam perkenalan dan ucapan terimakasih atas sambutanya serta telah meluangkan waktu guna melakukan penelitian.

“Kegiatan ini sebagai masukan kepada Sespim Lemdiklat Polri dalam pembelajaaran selama Pandemi Covid-19, dalam pengisian kuesioner dilaksanakan dengan sejujurnya, dan kami meminta saran masukan,” ujarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sespim Lemdiklat Polri dilakukan untuk kemajuan institusi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna menuju Polri yang Presisi.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. langsung bergerak cepat mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian. Hal itu dilakukan setelah mendengar dan menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat.

Kapolri menjelaskan, niat dan semangat awal dari dibikinnya surat telegram tersebut. Ia meminta agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Oleh sebab itu, Kapolri menginstruksikan agar seluruh personel kepolisian tetap bertindak tegas tapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakan hukum di masyarakat.

“Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis, namun kami lihat ditayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan, oleh karenanya tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dilapangan,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menekankan, gerak-gerik perilaku anggota kepolisian selalu disorot oleh masyarakat. Sebab itu, ia mengingatkan, satu perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra Polri yang saat ini sedang berusaha menuju untuk lebih baik dan profesional.

“Karena semua perilaku anggota pasti akan disorot, karena sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan, merusak satu institusi, karena itu saya minta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil dilapangan, jangan suka pamer tindakan yang kebablasan dan malah jadi terlihat arogan, masih sering terlihat anggota tampil arogan dalamm siaran liputan di media, hal-hal seperti itu agar diperbaiki sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis,” paparnya.

Ia menyatakan, dalam telegram yang sempat muncul tadi ternyata menimbulkan perbedaan penafsiran dengan awak media atau insan pers. Kesalahan persepsi dalam hal ini bukanlah media melarang meliput arogansi polisi dilapangan.

Namun, menurut Kapolri, semangat sebenarnya dari telegram itu adalah pribadi dari personel kepolisian itu sendiri yang tidak boleh bertindak arogan.

“Jadi dalam kesempatan ini saya luruskan, anggotanya yang saya minta untuk memperbaiki diri untuk tidak tampil arogan namun memperbaiki diri sehingga tampil tegas, namun tetap terlihat humanis. Bukan melarang media untuk tidak boleh merekam atau mengambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sampai dengan saat ini, internal Korps Bhayangkara masih memerlukan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga, peran media sebagai salah satu pilar demokrasi akan tetap dihormati oleh Polri.

Dengan kerendahan hati, Kapolri pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyatakat karena lahirnya perbedaan persepsi terkait dengan telegram tersebut.

“Karena kami Polri juga butuh masukan dan koreksi dari ekternal untuk bisa memperbaiki kekurangan kami. Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut STR tersebut,” ucapnya.

“Dan sekali lagi mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media, sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” kata Kapolri mengakhiri.