#poldakalsel

Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalsel – Dalam menjalankan program 100 hari kerja Kapolri Polres Hulu Sungai Utara (HSU) dan Polsek jajaran terus berupaya mempercepat penyelesaian penanganan kasus yang menjadi perhatian publik diantaranya dengan menerapkan Restorative Justice sebagaimana kasus keracunan massal yang ditangani Polsek Amuntai Kota di Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah, Kamis (11/3/2021) pukul 11.30 Wita.

Dalam menjalankan program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. di era Polri Presisi, Kapolsek Amuntai Kota Ipda Doni Herawan, S.H. melakukan musyawarah terkait terjadinya keracunan massal yang terjadi pada hari Senin 8 Maret 2021 pukul 14.00 Wita di Desa Datu Kuning.

Menurut Kapolsek, kejadian tersebut berawal saat adanya kegiatan yang berlangsung di Posyandu Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah, yang saat itu di bagikan makanan berupa Nasi Sop dan kotakan oleh RU dan HE selaku Petugas Penyedia Makanan dan kegiatan ini sudah rutin tiap kali diadakan kegiatan Posyandu.

Seusai kegiatan beberapa orang tua melaporkan kepada Aparat Desa bahwa anak-anak mereka mengalami muntah-muntah, yang selanjutnya anak-anak tersebut di bawa ke Puskesmas Alabio dan RSUD Pembalah Batung Amuntai.

Meski tidak menimbulkan korban meninggal dunia, namun sejumlah balita di rawat akibat mengkonsumsi makanan tambahan tersebut.

Dihari berikutnya, Kamis diadakan musyawarah dalam rangka Restorative Justice kasus keracunan massal dan mediasi yang berlangsung di Kantor Desa Datu Kuning yang dihadiri Kapolsek Amuntai Kota Ipda Doni Herawan, S.H., Kepala Desa Datu Kuning Abul Basir, Bhabinkamtibmas Desa Datu Kuning Aiptu Noryadi, Babinsa Desa Datu Kuning Serda Nasrullah, Anggota Polsek Amuntai Kota Bripka Bambang Sumantri, Aparat Desa Datu Kuning, Kader Posyandu Desa Datu Kuning termasuk RU dan HE selaku Petugas Penyedia Makanan saat pelaksanaan Posyandu, serta para korban dan orang tua.

Setelah diadakan musyawarah, kedua pihak yakni Petugas Penyedia Makanan beserta Korban dan Orang tua membuat kesepakatan bersama perjanjian perdamaian yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan di tanda tangani bersama.

Sementara itu ditempat terpisah Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Amuntai Kota Ipda Doni Hermawan, S.H. mengutarakan bahwa kegiatan mediasi ini atas dasar kesepakatan semua pihak.

Penyelesaian permasalahan hukum diluar pengadilan Restorative Justice merupakan salah satu program kerja Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

“Dengan mengedepankan pendekatan internal antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat,” lanjut Kapolsek.

Agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali Kapolsek Amuntai Kota Ipda Doni Herawan, S.H. pun menghimbau agar lebih waspada. Untuk itu mari kita sama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang aman kondisif terutama disituasi Pandemi Covid-19 saat ini agar mengikuti anjuran Pemerintah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalsel – Diera Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dalam memelihara Kamtibmas Polres HSU dan Polsek jajaran selalu merespon potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi di daerah hukum Polres HSU. Sebagaimana yang dilaksanakan Polsek Babirik yang menanggapi penolakan warga dengan adanya galian pasir di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten HSU, Rabu (10/3/2021) pukul 19.00 Wita.

Berawal dari informasi warga bahwa adanya penolakan warga terhadap galian yang dilakukan oleh H.S salah seorang warga Desa Sungai Durait Hilir, Bhabinkamibmas Polsek Babirik Brigadir Muslim Hidayat langsung menanggapi informasi tersebut guna dikhawatirkan ada tindakan anarkis dari warga atas kejadian tersebut.

Setibanya dilokasi, berdasarkan kesepakatan warga kemudian diadakan musyawarah yang dilaksanakan di rumah Syamsudin selaku Ketua Rt.01 Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik.

Dalam musyawarah tersebut turut hadir Kapolsek Babirik AKP Danu Sura yang diwakili oleh Bhabinkamtibas Desa setempat Brigadir Muslim Hidayat, Koramil Babirik yang diwakili oleh Sertu Tonny, Kepala Desa Sungai Durait Hilir Syaifullah, Ketua RT. 01 Desa Sungai Durait Hilir Syamsudin, Pemilik lahan galian pasir Desa Sungai Durait Hilir H.S dan beberapa orang perwakilan warga setempat.

Brigadir Muslim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa musyawarah ini dilaksanakan untuk mencari solusi yang terbaik, diharapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apa lagi perbuatan anarkis.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga mengingat kepada seluruh warga yang hadir dalam musyawarah ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan, harus memakai masker dan menjaga jarak.

Beberapa orang warga yang hadir dalam musyawarah tersebut mengutarakan keluhan dan kekhawatiran dengan adanya galian pasir ini yang terjadi di Desa tersebut, seperti adanya erosi dan terjadi longsor sebab lokasi tambang pasir berdekatan dengan rumah warga masyarakat.

Selain itu bisa merusak akses jalan warga masyarakat berupa siring dibantaran Sungai Desa yang baru saja diperbaiki.

Dari hasil musyawarah pihak penggali pasir yakni H.S akan menghentikan dan tidak akan melakukan kegiatan penggalian pasir di Desa Sungai Durait Hilir Rt.01 sebelum mendapatkan persetujuan dari warga sekitar lokasi galian.

H.S pun menyetujui atas usul saran dari Kepala Desa Sungai Durait Hilir untuk diarahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten HSU.

“Diakhir musyawarah warga masyarakat Desa Sungai Durait Hilir menyatakan tidak akan melakukan tindakan yang anarkis.

Terpisah Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Babirik Iptu Danu Sura mengutarakan responsibilitas di era Polri Presisi sangat diperlukan.

Merespon keluhan warga kali ini ditindaklanjuti dengan mediasi musyawarah sehingga ada solusi dan diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tercipta Kamtibmas yang aman kondusif.

“Tentu secepatnya akan ditindak lanjuti terkait galian C berupa pasir ini, dengan melakukan kordinasi dengan Camat dan Muspika lain serta Dinas terkait,” ujar Kapolsek.

Kapolsek pun menegaskan bahwa perlunya peninjauan ulang lokasi dan mendata lokasi galian lain serta perlunya sosialisasi terkait syarat ketentuan sesuai perijinan jenis galian C, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan instansi terkait, sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto