#poldakalsel

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. bertemu dengan tim pembebasan sandera Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 23 September 2024, kemarin. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan apresiasi kepada negosiator, seluruh pihak dan jajaran yang berperan dalam operasi penyelamatan itu.

Jenderal Polisi Listyo Sigit menekankan bahwa, operasi penyelamatan tersebut sangat mengedepankan Soft Approach melalui upaya negosiasi. Menurut Sigit, dalam hal ini, keselamatan Pilot atau sandera adalah prioritas utama.

“Saya sangat mengapresiasi karena tim ini menggunakan pendekatan Soft Approach. Karena kita tahu, dalam operasi pembebasan ini. keselamatan sandera merupakan prioritas utama. Alhamdulillah, sandera dapat bebas dengan aman dan selamat. Kondisinya pun dalam keadaan sehat ketika kembali,” kata Jenderal Polisi Listyo Sigit melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri mendengarkan cerita detik-detik pembebasan Pilot Susi Air dari tim pembebasan tersebut. Silaturahmi tersebut berlangsung hangat.

Pilot Susi Air tersebut yang menjadi korban penyanderaan KKB kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan. Dan pada akhirnya, berhasil dievakuasi oleh tim pembebasan sandera pada tanggal 21 September 2024. Ketika itu, tim kembali dari Kampung Yuguru dan sampai di Mimika melaporkan kepada Kapolres Mimika, bahwa Pilot Susi Air sudah bisa dibebaskan.

Kapten Mark disandera pada tanggal 7 Februari 2023, oleh anggota KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Peristiwa itu terjadi ketika Mark melakukan penerbangan menuju Distrik Paro, Kabupaten Nduga.

Atas kejadian tersebut, TNI-Polri menggelar Operasi Paro dengan melibatkan 978 personel dengan rincian 513 TNI dan 465 Polri dengan mengedepankan pendekatan soft approach melalui upaya negosiasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh, Astamaops Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, Wakapolda Papua sekaligus Kaops Damai Cartenz, Brigjen Faizal Dr. Ramadhani, Kabid TIK Polda Papua sekaligus Kasatgas Gakkum Ops Damai Cartenz, Kombes Pol I Gusti Gde Era Adhinata, Kapolres Mimika Polda Papua, AKBP I Komang Budiartha.

Kemudian tim negosiator pembebasan Pilot Susi Air yakni, Edison Gwijangge, Yospian Wandikbo dan Erlina Gwijangge.

JAKARTA – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. memberangkatkan 15 anggota beserta keluarganya untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Pemberangkatan ini dalam rangka Hari Jadi ke-73 Humas Polri yang akan diselenggarakan 30 Oktober 2024.

Kadiv Humas menjelaskan, hadiah umroh ini juga merupakan reward dan apresiasi Kinerja kepada anggota-anggota yang dinilai bekerja dengan sangat baik. Selama di Divisi Humas, 15 anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan maksimal.

“Hadiah ini diberikan dalam rangka Hari Jadi ke-73 Humas Polri yang mengusung tema Humas Polri Presisi Menuju Indonesia Maju yang akan jatuh pada 30 Oktober 2024,” jelas Kadiv Humas, Senin (23/9/2024).

Hadiah ini diharapkan Kadiv Humas bisa menjadi motivasi bagi personel lainnya agar terus mengembangkan diri dan maksimal menjalankan tugas.

“Semoga perjalanan dalam situasi yang baik, kembali juga dalam kondisi sehat, tanpa kurang satu apapun, dan mudah-mudahan ibadahnya diberikan kemudahan oleh Gusti Allah,” ujar Kadiv Humas.

Perwakilan dari anggota, Briptu Adi Waskito, menyampaikan ucapan terima kasih atas hadiah umroh yang diberikan Kadiv Humas tersebut. Dia bersyukur bisa bersama istri ibadah ke Tanah Suci.

“Terima kasih kepada Bapak Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan para Karo. Harapannya ke depan bukan menjadi yang pertama dan terakhir, tetapi anggota Polri bisa bersama-sana ke tanah suci,” ungkapnya.

Hal serupa juga diungkapkan istrinya, Riska. Dia mengaku tidak menyangka akan diberikan hadiah umroh bersama suaminya dari Kadiv Humas Polri.

Tak hanya mereka, Bripda Salsabila mengaku merasa mendapat hadiah sangat membahagiakan dari Kadiv Humas Polri tersebut. Apalagi, dia diberikan hadiah umroh bersama suaminya.

“Harapan saya semoga ke depan bapak sehat selalu, diberikan rizki yang lancar, dan Divhumas Polri sehat selalu,” ujar Bripda Salsabila.

Iptu Jordan pun merasakan hal yang sama usai mendapatkan hadiah umroh bersama istrinya.  Ia berharap, hadiah ini bisa menambah pahala dan menjadi berkah bagi Kadiv Humas sekeluarga beserta Divisi Humas Polri.

“Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya,” jelas Iptu Jordan.

Berikut, 15 nama anggota yang mendapatkan hadiah umroh:

1. Briptu Adi Waskito;
2. Riska Nurindayana Rahman selaku istri Briptu Adi Waskitho;
3. Suparti selaku Ibu Briptu Adi Waskitho;
4. Bripda Salsabila selaku Spri Kadivhumas;
5. Briptu Theo Renaldy Paputungan selaku Suami Bripda Salsabila;
6. Iptu Jordan selaku Bag Penum Biro Penmas;
7. Fitria Ningsih, S.Keb selaku Istri Iptu Jordan;
8. Pembina Hellda selaku Kaurtu Multimedia;
9. Brigadir Rosyid selaku Bag PK Biro Multimedia;
10. Brigadir Ceni selaku Bag PA Biro Multimedia;
11. Bripda Adilla selaku Spri Karo Multimedia;
12. Penda I Yulianto Purnomo Sidik selaku Bag Prodok Biro PID;
13. Brigadir Panji Hardiansah (Bag PA Biro Multimedia;
14. Brigadir Muhammad Yasir selaku Bag Dise Biro Multimedia;
15. Bripda Faisal Ridho selaku Bag Renmin.

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah. Dengan resmi dibentuknya Dittipid PPA dan PPO penguatan tidak hanya di nasional dan daerah.

“Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy Yentriyani di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Artinya kata Andy, hampir 12 kasus per hari. Jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Bahkan di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah Nusantara hingga tengah pada September 2024 mencapai 18.213 kasus.

 “Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.

Hal ini karena kehadiran Direktorat PPA-PPO dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini.  “Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sejak 2021 lalu. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan.

”Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban. Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi CEDAW dan Rekomendasi Umum No.33 tentang akses perempuan pada keadilan. CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. Pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. Kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. Ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. Kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.

“Direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan. Kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar Komisioner Theresia Iswarini

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja Direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Komisioner Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa penunjukan Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO adalah wujud dukungan nyata Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. “Dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. Komnas Perempuan berharap Polri akan terus meningkatkan jumlah Polwan, termasuk di Direktorat PPA-PPO, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi Polri,” ujar Maria.

Ia juga berharap bahwa penunjukan Brigjen Pol Desy Andriani akan menjadi motivasi bagi para Polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.

Matahari di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) bersinar terik. Seperti memanggang kulit setiap orang yang berjalan di bawahnya. Tapi panas yang menyengat ini seperti tidak terlihat di wajah Novita Fajrin.

Perempuan muda kelahiran 1 November 2003 ini tampak bersemangat mengikuti hari terakhir Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri tahun anggaran 2024 di Puslatdiksarmil Juanda, Sidoarjo, Jatim.

“Senang sekali selama lima hari ini belajar dan berlatih bersama. Saya dapat saudara-saudara baru di sini,“ ungkap gadis setinggi 169 cm ini.

Novita adalah salah satu dari 16 siswa penyandang disabilitas Polri yang sedang menjalani Pendidikan Bintara. Menjadi Polisi adalah cita-citanya sejak kecil namun kecelakaan yang ia alami saat ia masih berusia 3 tahun sempat membuyarkan harapannya.

Akibat kecelakaan itu ia harus kehilangan salah satu jari tangan kirinya. Itu belum seberapa. Kecelakaan tersebut juga berdampak pada berkurangnya fungsi tangan kiri Novita.

Namun ia tidak terjebak dalam kesedihan. Novita yang hobi bela diri menyibukkan diri dengan Silat dan Muaythai. Meskipun tangan kirinya tidak bisa maksimal, ia mampu beberapa kali berprestasi di olahraga bela diri.

Prestasi terakhirnya adalah meraih medali emas lewat cabang olahraga Muaythai kelas 63,5 kg putri di Pekan Olahraga Provinsi tahun 2023.

Ia bahkan menjadi juara dengan mengalahkan lawan-lawan yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Prestasi inilah salah satunya yang membuka kesempatan Novita mendaftar seleksi calon siswa Bintara Polri.

“Saya dapat informasi penerimaan jalur rekpro penyandang disabilitas dari pelatih saya. Saya merasa bersyukur memiliki prestasi di bidang olahraga yang menjadi modal saya mendaftar Bintara Polri,“ sambung Novita.

Novita juga berharap ia bisa membuat kedua orangtuanya bangga, terutama ibunya dengan capaian prestasi dan kesempatan menjadi seorang Polisi Wanita (Polwan).