#polripresisi

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, membuka rakenis gabungan 4 satuan kerja (satker) Polri yakni Pusdokkes, Puskeu, Puslitbang, dan Pusjarah di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6/2024) sore.

Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja 4 satker Polri. Kinerja tersebut membuat institusi Polri semakin baik dari hari ke hari.

“Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan telah mewujudkan kerja keras dan kontribusi rekan-rekan sehingga institusi Polri tentunya semakin hari semakin baik di dalam melaksanakan tugas pokoknya,” ujar Kapolri.

Kapolri dalam kesempatan ini meminta jajaran untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Yakni untuk terus menjaga proses demokrasi serta kerukunan dan keamanan masyarakat.

Sebab, Polri kini masih menjalankan Operasi Mantab Brata hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Praja untuk pengamanan Pilkada Serentak yang dihelat November mendatang.

“Kenapa ini saya ingatkan, karena kita masih melaksanakan rangkaian dari Operasi Mantab Brata, di satu sisi kita sudah masuk ke Operasi Mantab Praja,” terang Kapolri.

Selain menyukseskan Operasi Mantab Brata dan Operasi Mantab Praja, Kapolri meminta jajaran untuk turut menyukseskan berbagai agenda strategis berskala internasional. Lalu Kapolri juga meminta agar selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan strategis.

“Jadi tidak hanya yang melaksanakan tugas di bidang operasional, namun juga teman-teman yang berada di fungsi pembinaan juga mau tidak mau harus tetap mengikuti. Sehingga kemudian kita memiliki sense frekuensi yang sama terkait dengan perkembangan lingkungan strategis yang memang dinamikanya sangat luar biasa,” jelasnya.

Atas berbagai tugas itu, Kapolri meminta agar jajaran selalu adaptif terhadap perubahan dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada.

“Sehingga kita harus siap, bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan,” katanya.

Kapolri dalam kesempatan ini menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri untuk mengawal program pemerintah. Hal ini guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Itu yang selalu menjadi pegangan, yang harus kita bisa pedomani dan kita tindaklanjuti di dalam pelaksanaan tugas pokok kita secara umum selaku institusi Polri dan juga rekan-rekan yang juga memiliki tugas pokok sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing,” tuturnya.

Pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, beserta Pejabat Utama Mabes Polri.

Jakarta – Polri turut berpartisipasi dalam Seminar Internasional tingkat Asia-Pasifik ‘Poaching and Wildlife Trafficking of Protected Species and Forest Conservation‘ yang diadakan di Kathmandu, Nepal, Minggu (2/6/2024). Forum ini dihadiri oleh 35 peserta dari 15 negara Asia Pasifik, termasuk perwakilan dari Kepolisian dan penegak hukum serta ahli hukum internasional dari Perancis dan Amerika Serikat.

Perwakilan Polri yang hadir dalam seminar ini adalah Kompol Andika dari Dittipidter Bareskrim Polri dan Bripka Ganda Siahaan dari Divhubinter Polri. Mereka bergabung dengan perwakilan dari negara-negara seperti Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Thailand, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Amerika Serikat, Perancis, dan UNODC.

Seminar ini bertujuan untuk menciptakan forum dialog antara para pemangku kepentingan internasional yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta konservasi hutan.

“Beberapa topik yang dibahas meliputi modus operandi perburuan dan perdagangan spesies, tindakan penegakan hukum, kerjasama lintas negara, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kejahatan tersebut,” tulis Divhubinter dalam keterangan resminya.

Salah satu poin penting yang disoroti dalam seminar adalah besarnya nilai bisnis kejahatan lingkungan yang mencapai $213 miliar USD setiap tahunnya. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.

“Kejahatan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk korupsi dan pencucian uang,” lanjutnya.

Dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies dilindungi, para peserta seminar menyepakati pentingnya kerjasama internasional, pertukaran informasi, dan berbagi praktik terbaik. Mereka juga menyusun rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan ini.

“Seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi hutan di wilayah Asia-Pasifik. Dengan kerjasama lintas negara dan kesadaran yang meningkat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup,” tutup Divhubinter.