Bidhumas

Sebagian besar masyarakat  saat ini sudah berinteraksi di dunia maya bahkan menjadi kebutuhan dalam beraktifitas sehari-jari. Masyarakat terutama generasi melenial, lebih banyak menggunakan media sosial untuk tetap terkoneksi dengan teman-teman lama ataupun teman baru.

Kondisi ini tentu menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat, karena bagai dua sisi mata uang, media sosial memiliki efek positif dan efek negatif yang tak terelakkan bila tidak bijak menggunakannya.

Karenanya, salah satunya diperlukan peran organisasi/lembaga keagamaaan ikut memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan bijak, bukan membawa efek negatif seperti menyebar berita bohong (Hoax).

Harapan diperlukan keterlibatan organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk membimbing atau mengarahkan masyarakat menggunakan media sosial yang positif disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) AKBP Mochammad Rifa’i, SIK saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Pengembangan Organisasi / Lembaga Keagamaan tahun 2018 dengan tema “Peran Organisasi / Lembaga Keagamaan Dalam Membina Umat Yang Cerdas Bermedia Sosial”, Selasa (27/11/2018) bertempat di Hotel Roditha Banjarmasin.

Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Sekatan (Kalsel) Abdul Haris Makkie diwakili Staf Ahli Gubernur Heriansyah dan Fadli Mansyur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel ini, Kabid Humas Polda Kalsel menjelaskan sejumlah penceramah di tanah air saat ini seperti Ustadz Abdul Somad, memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan terbukti berhasil menarik perhatian jutaan orang.

Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari berkembangnya media sosial seperti menambah jaringan pertemanan, interaksi yang positif dengan sesama pengguna dapat memotivasi diri untuk terus berkembang menjadi lebih baik, menjalin silaturahmi, menambah ilmu pengetahun dan teknologi serta dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan.

Namun dampak negatif dari media sosial yang perlu diwaspadai adalah banyak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan juga penyebaran informasi palsu/hoax yang bisa mengancam kerukunan umat beragama. Banyak kasus yang bermula dari media sosial yang menyebabkan pecahnya kerukunan umat beragama yang selama ini sudah dibangun.

Sebagai masyarakat, menjadi kewajiban untuk membentengi diri dari provokasi yang disebarkan di media sosial dengan cara memilah informasi yang diperoleh, mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dan tidak mudah terpengaruh dengan berita atau informasi yang didapat.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Bertempat di Auditorium RRI Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si diwakili Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Mochamad Rifa’I, SIK menjadi salah satu nara sumber dari 3 nara sumber dalam Peluncuran Program Siaran PROKATA (Program Siaran Mengungkap Fakta), Kamis (22/11/2018) pukul 08.00 wita.

Pada kesempatan ini Kabid Humas Polda Kalsel menyampaikan materi tentang Hoax dari sudut pelanggaran pidana dan pasal – pasal yang di kenakan dengan terjun langsung melawan Hoax.

Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Mochamad Rifa’I, SIK dalam pemaparanya menerangkan bahwa berita Hoax ini sudah sangat meresahkan kepada masyarakat bahkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Berita bohong yang apabila disebarkan bahkan di beritakan terus menerus maka akan di anggap berita benar.  Berita bohong atau Hoax ini bisa menerpa siapa saja baik peroraangan, kelompok, organisasi, pejabat negara atau pejabat pemerintahan dan bahkan bisa menyerang lembaga atau institusi.

Untuk saat ini karena menjelang Pemilu 2019 maka Hoax yang terbanyak adalah masalah politik.  Polri dalam hal ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku akan selalu menindak siapapun pelaku Hoax ini, baik penyebar dan pembuatnya selama ada yang melapor dan merasa di rugikan dengan berita Hoax di maksud. Sudah banyak undang undang yang melindungi masyarakat dari berita Hoax ini baik KUHP maupun Undang – undang Informasi dan Transaksi  elektronik (ITE).

Dalam menyikapi Hoax ini Polri bahkan sudah mengeluarkan  surat edaran terkait ujaran kebencian yang hampir sama dengan Hoax. Ujaran kebencian di sini adalah adanya unsur penghinaan, pencemaran, penistaan, provokasi dan hasutan.

Seminar ini di ikuti oleh para pelajar, Mahasiswa, dan Relawan Anti Hoax ini, Kabid Humas Polda Kalsel menghimbau adalah perbuatan atau berita yang muncul dan dianggap merugikan bagi seseorang atau kelompok  maka berhak melapor ke Polisi dan berdasarkan Laporan ini maka Polisi akan melakukan penyelidikan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Mewakili Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan AKBP Mochamad Rifa’I, SIK menghadiri dan sekaligus membuka Diklat Rescue Senkom Medical First Responder (MPR) dan Water Rescue, Senin (19/11/2018) pukul 09.00 wita.

Kegiatan yang diselenggarakan Senkom Mitra Polri Polda Kalimantan Selatan dan berlangsung di Gedung Basarnas Banjarmasin ini dihadiri Gubernur Provinsi Kalsel atau yang mewakili, Danrem 101/Antasari atau yang mewakili, Ketua Senkom Kalsel, Kepala Basarnas Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Dit Pamobvit Polda Kalsel, Polres Banjarbaru, Forkopimda Kalsel atau yang mewakili serta Anggota Senkom dan Basarnas Kalsel.

Pelatihan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi SAR di daerah Kalimantan Selatan ini Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan AKBP Mochamad Rifa’I, SIK dalam sambutannya menuturkan Senkom Mitra Polri adalah Kelompok masyarakat yang ingin berperan dalam membantu menginformasikan dan membantu pengamanan lingkungan sekitarnya atau di mana saja berada serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing – masing sebagai wujud bela negara dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam wadah NKRI.

Lanjut Kabid Humas Polda Kalsel, Senkom Mitra Polri dibentuk berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Pamswakarsa pada tanggal 1 Januari 2004 di Jakarta sebagai wadah kelompok sadar Kamtibmas oleh anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri.

Sebagai Mitra Polri, Senkom selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada aparat berwajib baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun TNI / Polri terhadap adanya gangguan kamtibmas, stabilitas nasional, dan bencana alam yang dijumpai di manapun anggota Senkom berada.

Terkait pelatihan tersebut Kabid Humas Polda Kalsel berharap kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada seluruh peserta Diklat tentang peran dan fungsi masing – masing instansi dan lembaga dalam rangka penanggulangan bencana sehingga penanganan bencana dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kepada seluruh peserta Diklat serta Badan dan Instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana agar tidak Underestimate dengan kondisi di Provinsi Kalsel yang tergolong aman. “Kita harus terus meningkatkan kewaspdaan, mengingat saat ini wilayah Kalimantan Selatan sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan disertai dengan angin kencang sehingga berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung,” tutup Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si dalam sambutannya yang dibacakan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan AKBP Mochamad Rifa’I, SIK.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA menyatakan bahwa peran dari Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Humas Polri) sangat strategis, karena sumber informasi Kepolisian di Republik Indonesia berada di Humas Polri.

Hal ini disampaikan Ketua DPR RI saat menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Drs. Setyo Wasisto, S.H., kepada Brigjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., di Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Ketua DPR RI mengatakan, “Humas Polri mempunyai posisi yang strategis untuk mendekatkan Polisi dengan masyarakat. Melalui Humas Polri, Polisi dapat memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, pelaksanaan tugas dan kinerja Polri”.

Bamsoet sapaan akrab Ketua DPR RI berharap Polri untuk serius memperhatikan keberadaan Humas guna membangun image positif di masyarakat.

“Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, mewujudkan Polri yang profesional, mandiri dan dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi,” ungkap Ketua DPR RI.

Ketua DPR RI menambahkan, “Untuk membangun Polri sebagaimana yang diharapkan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus kita akui Polri telah mampu dan berhasil menangani berbagai kasus kriminal berdimensi internasional, seperti terorisme, narkoba dan separatisme. Masyarakat perlu menghargai kinerja dan keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Brigadir Yudha Krisyanto