#divhumaspolri

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengukir prestasi baru setelah menerima penghargaan gelar adat dari dua kerajaan di Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kerajaan Gowa, Kabupaten Gowa, dan Kerajaan Bone, Kabupaten Bone.

Raja Gowa ke-XXVIII, Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang Sultan Malikusaid II, memberikan gelar kehormatan kepada Kapolri dengan sebutan “I Mannaungi Daeng Parani“, yang artinya pemimpin yang senantiasa mengayomi dan melindungi masyarakat serta pemberani dalam melaksanakan tugas negara.

Tidak hanya itu, Dewan Adat Saoraja Bone juga memberikan penghargaan kepada Kapolri dengan sebutan “La Pateddungi Daeng Pasampo“, yang menggambarkan seorang pemimpin yang arif menaungi dan melindungi bangsa serta negara.

Penghargaan ini menegaskan pengakuan atas dedikasi Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta perannya yang berani dan bijaksana dalam menjalankan tugas negara.

JAKARTA – Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Dedi Prasetyo menargetkan pada rekrutmen Polri tahun anggaran 2024 nihil kecelakaan (zero accident), agar personel yang direkrut benar-benar personel unggul dan presisi.

Target nihil kecelakaan selain menciptakan SDM Polri yang unggul, juga untuk mencegah terulang-nya peristiwa yang dialami siswa SPN Lampung Advent Pratama Telaumbuana, meninggal dunia saat mengikuti apel di tahun 2023.

“Tidak hanya di rekrutmen tapi di pendidikan pembentukan (diktu), pendidikan pengembangan (dikbang) dan latihan kepolisian lainnya,” kata Dedi dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, untuk mewujudkan target zero accident tersebut diperlukan langkah-langkah strategi mitigasi dimulai dari proses rekrutmen anggota Polri.

Target ini pun disampaikan oleh Dedi dalam rapat kerja teknis (Rakernis) SSDM Polri Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (27/5).

Peserta Rakernis As SDM Polri ini diikuti kepala satuan kerja yang mengemban SDM Polri dari tingkat pusat hingga daerah, seperti Karo SDM, Kapusdik, kepala SPN polda dan seluruh Kabid Dokkes polda jajaran.

Menurut Dedi, Polri memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki mentalitas, kapabilitas dan kualitas serta integritas yang bagus agar bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal.

“SDM merupakan investasi jangka panjang. Oleh karena itu rekrutmen anggota Polri tidak hanya menjadi tanggungjawab SDM Polri, tapi juga tanggung jawab semua satuan kerja,” kata Dedi.

Dalam rekrutmen SDM Polri telah menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Di mana, dalam setiap rekrutmen merupakan prinsip yang telah dikembangkan selama 10 tahun dan harus terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Untuk itu, Dedi mengajak semua pengemban SDM Polri, pengemban pendidikan dan pengemban kesehatan di Polri untuk bersama-sama berkomitmen menyatukan visi misi dan persepsi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul dan Presisi.

JAKARTA – Korlantas Polri melaksanakan Rapat Forum Komunikasi Keselamatan Lalu Lintas (FKKLL), di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Hal in dilakukan dalam upaya menciptakan bus pariwisata yang aman dan berkeselamatan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, pengelolaan bus pariwisata yang aman dan berkeselamatan diperlukan kerja sama.

“Upaya-upaya pengelolaan bus pariwisata yang aman dan berkeselamatan perlu bersama-sama mengelola ini baik itu dari Polri, kementerian dan sebagainya,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Penyelenggaraan diskusi pertemuan FKKLL sebagai penguatan dalam sinergitas mengakselerasi implementasi Program Nasional KLLAJ, serta mempersiapkan rumusan kebijakan peningkatan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

“Merubah budaya berkendaraan, budaya berlalu lintas, perlu menimbangkan seluruh komponen masyarakat di sini ada dari Kementerian Pendidikan bisa menyampaikan secara luas budaya berlalu lintas,” kata Kakorlantas.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penegakkan hukum dan merubah budaya melalui pendidikan anak usia dini hingga usia dewasa menjadi hal yang sangat penting harus diterapkan karena sangat berpengaruh.

“Salah satu faktor keselamatan tidak hanya debit pariwisata, budaya bangsa, karakter bangsa, bisa dilihat dari bagaimana cara berlalu lintas,” jelasnya.

“Artinya penegakan hukum yang kuat juga perlu untuk mengubah budaya tadi termasuk di bus pariwisata,” tambahnya.

Irjen Pol Aan menuturkan, tugas dari kepolisian berkontribusi yakni menciptakan budaya taat peraturan. Hal ini selaras dengan tujuan untuk menciptakan kekuatan besar wisata.

“Terima kasih dapat laporan masyarakat, pakar, komunitas, upaya-upaya yang akan kita lakukan dari pemerintah bersama dengan pihak-pilar yang lain bertanggung jawab untuk menciptakan kekuatan besar wisata yang amanah dan keselamatan untuk perbaikan pengelolaan lalu lintas,” pungkasnya.

Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan rencana penggantian nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Langkah ini diambil untuk menciptakan satu data terintegrasi yang lebih akurat.

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia. Penggunaan NIK diharapkan dapat mencegah duplikasi pembuatan SIM yang selama ini memungkinkan seseorang memiliki beberapa SIM di wilayah yang berbeda.

“Rencananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, sistem NIK di Indonesia telah sangat baik, dengan setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan sejak bayi baru lahir. Korlantas Polri berharap data SIM juga mengikuti prinsip ini, menjadi satu nomor tunggal yang digunakan untuk KTP, SIM, BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dengan NIK tersebut, petugas akan tahu bahwa yang namanya misal Rahmat sudah memiliki SIM A di Jakarta, sehingga tidak bisa lagi membuat SIM di wilayah lain,” jelas Brigjen Pol Yusri Yunus.

Langkah ini juga dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan SIM dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data. Single data ini akan membuat semua informasi terkait, seperti BPJS dan KTP, menjadi lebih mudah dikelola dan diakses.

Korlantas Polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 Juni 2025, setelah SIM Indonesia diakui di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, namun pemegang SIM yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru untuk melakukan penggantian.

“Sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. Nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. Jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah Brigjen Pol Yusri Yunus.

Rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif, mendukung visi Indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.