#divhumaspolri

Jakarta – Polri akan menyerahkan buronan narkoba nomor satu Thailand Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman atau ekstradisi yang ditangkap pada 30 Mei 2024 di kawasan Badung, Bali.

Kepala Divisi (Kadiv) Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengatakan, penyerahan buronan itu akan dilakukan pada Selasa (4/6/2024) besok.

“Ekstradisi nanti besok Selasa,” katanya, saat dikonfirmasi secara singkat, Selasa (3/6/2024).

Sementara Dirnarkoba Bareskrim Brigjen Pol Mukhti Juharsa mengungkapkan bahwa Polri akan mengajukan barter Chaowalit dengan Fredy Pratama.

“Ada budi, ada balas. Kita minta Thailand juga menangkap Fredy,” kata Mukhti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (2/6/2024).

Mukhti menyebut, Polri akan mengajukan Chaowalit sebagai barter dengan Fredy Pratama jika sudah tertangkap. Artinya, Chaowalit akan dikembalikan ke Thailand, sementara Fredy akan diproses hukum di Indonesia.

Chaowalit Thongduan alias Sia Paeng Nanod (38), merupakan tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap seorang polisi dalam rangkaian percobaan penculikan pada 2 September 2019 di provinsi Phatthalung, Thailand.

Dia divonis 20 tahun enam bulan oleh Pengadilan Phatthalung pada Januari 2022. Chaowalit lalu dipindahkan ke penjara Nakhon Si Thammarat pada 7 Agustus 2023.

Pada 20 Oktober 2023, Chaowalit dibawa sipir penjara ke RS Maharat Nakhon Si Thammarat untuk perawatan gigi. Setelah sampai di sana, dokter menunda pemeriksaan itu.

Saat hendak dibawa kembali ke Penjara, Chaowalit terjatuh ke lantai. Ia lalu dirawat di lantai 6 rumah sakit tersebut. Di tempat tidur kakinya diborgol, sementara ada 2 sipir yang ditugaskan untuk mengawasinya. Pada Minggu 22 Oktober pagi, Chaowalit dilaporkan hilang.

Jakarta – Tim gabungan Polri akan terbang ke Thailand untuk melanjutkan pencarian gembong narkoba Fredy Pratama yang saat ini masih buron di Negeri Gajah Putih.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa menyebut langkah itu dilakukan menyusul kerja sama penangkapan buronan nomor satu, Thailand oleh Polri di Bali pada 30 Mei lalu.

Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan dalam waktu dekat tim gabungan yang terdiri dari pihaknya, Div Hub Inter Polri, dan tim pemburu Fredy akan ikut mengantar ekstradisi buronan atas Chaowalit Thongduang itu ke Thailand.

“Nanti Pak Audi [Kabag Jianter Divhub Inter] dan Pak Wadir [Wadir Tipidnarkoba] dan tim Fredy akan berangkat bareng dengan tersangka ke sana [Thailand], ” kata Brigjen Pol Mukti Juharsa di gedung Bareskrim Polri, Senin (3/6/2024).

Namun, dia mengaku belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk proses penangkapan Fredy. Saat ini, kata dia, Fredy berada di sebuah wilayah perbatasan antara Thailand dengan Burma atau Myanmar.

Brigjen Pol Mukti Juharsa menyebut pihaknya juga telah menjalin kesepakatan dengan kepolisian Thailand untuk membantu penangkapan Fredy.

“Saya juga mau cepat tangkap Fredy Pratama. Kamu kira saya enggak mau. Biar tugas saya selesai. Ini kan Fredy Pratama identik dengan Dirnarkoba Bareskrim kan. Jadi dengan saya kan. Makanya kalau enggak ketangkep sakit kepala saya,” katanya.

Fredy merupakan bandar besar narkotika jaringan internasional yang saat ini masih buron. Setiap bulannya, sindikat Fredy disebut mampu menyelundupkan sabu dan ekstasi ke Indonesia dengan jumlah mulai dari 100 kilo sampai 500 kilo dengan modus op.

Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, menyebut polisi telah memeriksa 8 WNI yang diduga membantu buronan Thailand, Chaowalit Thongduang, selama pelariannya di Indonesia.

Total ada 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta bagaimana buronan bertahan hidup,” kata dia, Senin (3/6/2024).

Menurut Wahyu, 8 saksi yang diduga mempunyai keterkaitan itu berprofesi sebagai driver ojol, sopir taksi, agen pengiriman uang, hingga pemilik jasa penyewaan kapal. Misalnya, seorang WNI berinisial FS yang diduga telah membantu Chaowalit membuat identitas palsu.

“Sampai di Indonesia ada WNI inisial FS yang sebelumnya sudah dikenalkan saksi di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI atas nama Sulaiman,” ucap dia.

Di lokasi yang sama, Dirreskrimum Polda Sumatra Utara, Kombes Sumaryono, memastikan akan profesional dalam menangani kasus itu.

Kini, pihaknya sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan pemalsuan identitas dan pembuatan rekening atas nama Sulaiman.

Jakarta – Masyarakat yang akan membuat SIM kini harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta JKN yang aktif. Aturan ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia.

Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan peraturan ini diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah. Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).

Aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan implementasi aturan ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.

“Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar Nunung.

“Ini yang harus digaris bawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). Sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini kan gotong royong,” pungkasnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, membuka rakenis gabungan 4 satuan kerja (satker) Polri yakni Pusdokkes, Puskeu, Puslitbang, dan Pusjarah di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6/2024) sore.

Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja 4 satker Polri. Kinerja tersebut membuat institusi Polri semakin baik dari hari ke hari.

“Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan telah mewujudkan kerja keras dan kontribusi rekan-rekan sehingga institusi Polri tentunya semakin hari semakin baik di dalam melaksanakan tugas pokoknya,” ujar Kapolri.

Kapolri dalam kesempatan ini meminta jajaran untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Yakni untuk terus menjaga proses demokrasi serta kerukunan dan keamanan masyarakat.

Sebab, Polri kini masih menjalankan Operasi Mantab Brata hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Praja untuk pengamanan Pilkada Serentak yang dihelat November mendatang.

“Kenapa ini saya ingatkan, karena kita masih melaksanakan rangkaian dari Operasi Mantab Brata, di satu sisi kita sudah masuk ke Operasi Mantab Praja,” terang Kapolri.

Selain menyukseskan Operasi Mantab Brata dan Operasi Mantab Praja, Kapolri meminta jajaran untuk turut menyukseskan berbagai agenda strategis berskala internasional. Lalu Kapolri juga meminta agar selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan strategis.

“Jadi tidak hanya yang melaksanakan tugas di bidang operasional, namun juga teman-teman yang berada di fungsi pembinaan juga mau tidak mau harus tetap mengikuti. Sehingga kemudian kita memiliki sense frekuensi yang sama terkait dengan perkembangan lingkungan strategis yang memang dinamikanya sangat luar biasa,” jelasnya.

Atas berbagai tugas itu, Kapolri meminta agar jajaran selalu adaptif terhadap perubahan dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada.

“Sehingga kita harus siap, bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan,” katanya.

Kapolri dalam kesempatan ini menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri untuk mengawal program pemerintah. Hal ini guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Itu yang selalu menjadi pegangan, yang harus kita bisa pedomani dan kita tindaklanjuti di dalam pelaksanaan tugas pokok kita secara umum selaku institusi Polri dan juga rekan-rekan yang juga memiliki tugas pokok sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing,” tuturnya.

Pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, beserta Pejabat Utama Mabes Polri.

Jakarta – Polri turut berpartisipasi dalam Seminar Internasional tingkat Asia-Pasifik ‘Poaching and Wildlife Trafficking of Protected Species and Forest Conservation‘ yang diadakan di Kathmandu, Nepal, Minggu (2/6/2024). Forum ini dihadiri oleh 35 peserta dari 15 negara Asia Pasifik, termasuk perwakilan dari Kepolisian dan penegak hukum serta ahli hukum internasional dari Perancis dan Amerika Serikat.

Perwakilan Polri yang hadir dalam seminar ini adalah Kompol Andika dari Dittipidter Bareskrim Polri dan Bripka Ganda Siahaan dari Divhubinter Polri. Mereka bergabung dengan perwakilan dari negara-negara seperti Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Thailand, Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Amerika Serikat, Perancis, dan UNODC.

Seminar ini bertujuan untuk menciptakan forum dialog antara para pemangku kepentingan internasional yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta konservasi hutan.

“Beberapa topik yang dibahas meliputi modus operandi perburuan dan perdagangan spesies, tindakan penegakan hukum, kerjasama lintas negara, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kejahatan tersebut,” tulis Divhubinter dalam keterangan resminya.

Salah satu poin penting yang disoroti dalam seminar adalah besarnya nilai bisnis kejahatan lingkungan yang mencapai $213 miliar USD setiap tahunnya. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.

“Kejahatan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk korupsi dan pencucian uang,” lanjutnya.

Dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies dilindungi, para peserta seminar menyepakati pentingnya kerjasama internasional, pertukaran informasi, dan berbagi praktik terbaik. Mereka juga menyusun rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan ini.

“Seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi hutan di wilayah Asia-Pasifik. Dengan kerjasama lintas negara dan kesadaran yang meningkat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perburuan dan perdagangan spesies dilindungi serta memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup,” tutup Divhubinter.

Jakarta – Polri memastikan bahwa revisi undang-undang yang diajukan oleh DPR RI memang masih dalam pembahasan. Sehingga, belum diketahui secara utuh draft poin-poin yang akan direvisi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan, salah satu poin yang diubah memang mengenai batas umur pensiun anggota Polri.

“Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat bagi kepolisian bisa bekerja lebih baik ke depan, terutama dengan tambahnya usia pensiun, berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Disebutkan Kadiv Humas, jika revisi itu dilakukan, diharapkan dapat semakin memotivasi para anggota Polri untuk semakin bekerja lebih baik. Upaya menjaga harkamtibmas pun akan dilakukan semakin maksimal.

“Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bermanfaat tentunya,” ungkapnya.

Jakarta – Polri memastikan patoli selama beberapa malam di sekitar Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah hal yang biasa. Terlebih, daerah tersebut memang kerap menjadi pusat keramaian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memaparkan, patroli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan anggota kepolisian dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, patroli itu bukan kegiatan khusus karena tujuan tertentu.

“Perlu kita ketahui bersama memang tugasnya polisi untuk melaksanakan patroli. Apakah itu patroli gabungan atau patroli sendiri sendiri atau patroli kaitannya dengan situasi kamtibmas,” ujar Kadiv Humas dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Ia menjelaskan, adanya isu belakangan ini memang menjadikan patroli berpersepsi lain.

“Kadang kadang suka dijabarkan suka diandai-andaikan suka dipersepsi dengan hal-hal yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut Kadiv Humas mengemukakan, dalam waktu dekat ini juga akan ada peringatan HUT Polri 1 Juli, bahkan penyelenggaraan pilkada serentak. Oleh karenanya, wajar bila kegiatan patroli lebih ditingkatkan.

“Apalagi ini mau kegiatan ulang tahun 1 Juli, tentu saja volume kegiatan patroli akan ditambah untuk bisa memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan kamtibmas juga bisa berjalan dengan baik,” ungkap Irjen Pol Sandi.

Jakarta – Polri menegaskan pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, meminta semua pihak untuk berkaca dari sinergitas kementerian/lembaga saat menghadiri launching Gov-Tech di Istana Negara, Senin lalu. Dia mencontohkan soliditas antara para pimpinan yakni Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

“Bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan,” ujar Irjen Sandi saat Doorstop pers Mabes Polri, Kamis (30/5/2024).

Irjen Sandi kembali mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Menkopolhukan Hadi Tjahyanto, telah menyampaikan antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan.

“Beliau (Kapolri) menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Bapak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem,” terangnya.

“Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan ke teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kadivhumas menilai sinergitas kementerian/lembaga kini sedang diuji. Terlebih kini Indonesia sedang berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kadiv Humas, program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, Proyek Strategis Nasional bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, Gross Domestic Product (GDP) yang saat ini sedang bertumbuh, semuanya ada karena soliditas dan sinergitas. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, selain soliditas kementerian/lembaga, juga perlu adanya stabilitas dan keamanan.

Oleh sebab itu, soliditas para pimpinan kementerian/lembaga tersebut, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menjadi suri tauladan.

“Yang ditujukan oleh para pemimpin lembaga, ada Bapak Menkopolhukam, ada Pak Panglima TNI, ada Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya.