BALI – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menutup kegiatan Business Matching tahap IV bertema ‘Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN’ di Bali, Jum’at (07/10/2022).
Sebelum memulai sambutannya, Kapolri meminta kepada seluruh tamu undangan untuk menundukkan kepala sejenak guna mendoakan seluruh korban peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Usai berdoa, dalam sambutannya, Kapolri berharap, diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan mampu mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya berharap kegiatan Business Matching tahap IV dapat mendukung gerakan bangga buatan Indonesia dan menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di rumah sendiri dengan cara meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir tahun 2022 dan tentunya juga mempersiapkan program pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023,” kata Kapolri di awal sambutannya.
Ia menjelaskan, semangat diselenggarakannya kegiatan ini untuk mewujudkan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal belanja APBN dan APBD di tahun 2022 untuk produk dalam negeri yang berfokus pada pembelian barang atau jasa usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 tahun 2022.
“Guna menyukseskan capaian target tersebut, Polri menyelenggarakan kegiatan Business Matching yang merupakan salah satu wadah untuk menjembatani antara para pelaku usaha dalam negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kapolri menyatakan, lewat kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha dalam negeri dapat mengenalkan produk unggulannya. Kemudian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dapat menjelaskan secara spesifik apa saja yang dibutuhkan. Lalu, pelaku usaha dalam negeri dapat mengembangkan produk unggulannya sesuai kebutuhan. Dan, mampu memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagaimana telah diatur dalam RPJMN 2020-2024 bahwa nilai TKDN ditargetkan mencapai sebesar 43,3 persen pada tahun 2020 dan naik menjadi 50 persen pada tahun 2024.
Lebih dalam, dia mengungkapkan bahwa, pada Business Matching tahap I, II dan III, telah menghasilkan komitmen belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, Pemda dan BUMN yang sudah terealisasi sebesar 49,83 persen.
“Angka capaian realisasi tersebut telah melampaui target sebagaimana yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Namun tentunya kita tidak boleh cepat berpuas hati, karena kita harus terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.
Menurutnya, meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional ini sangat penting untuk terus dikawal. Pasalnya, katanya, Presiden Jokowi, sudah menyampaikan terkait ketidakpastian yang tinggi di tingkat perekonomian global. Salah satu faktornya adalah konflik Rusia dan Ukraina yang melahirkan potensi krisis pangan dan energi, berujung pada ancaman krisis ekonomi di seluruh negara.
Pemerintah Indonesia, disebutkan, sudah melakukan antisipasi akan potensi ancaman yang dapat terjadi. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan upaya gencarnya transformasi ekonomi. Bahkan, dengan adanya upaya keras dari Pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat, saat ini, Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan di tengah tantangan gejolak ekonomi global. Atas hal itu, PBB memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, energi maupun keuangan.
Mantan Kabareskrim Polri ini memaparkan data soal pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang berkembang. Pada triwulan II tahun 2022, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,44 persen. Capaian angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keenam terbaik di antara negara-negara G-20.
“Apabila kita mampu terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen setiap tahunnya, diprediksi kita dapat menjadi negara maju sebelum tahun 2045, dimana Indonesia diproyeksi akan menjadi negara dengan perekonomian kelima terbesar di dunia, lebih dari 70 persen penduduk merupakan kelas menengah dan tinggal di perkotaan, serta pendapatan perkapita mencapai Rp343 juta. Inilah cita-cita kita bersama yang harus diwujudkan,” paparnya.
Untuk terus mempertahankan tren positif tersebut, Kapolri mengajak kepada seluruh pelaku usaha dalam negeri untuk menyajikan produk unggulannya di e-katalog yang disiapkan Pemerintah.
“Oleh sebab itu, silahkan bagi seluruh pelaku usaha Indonesia segera daftarkan berbagai produk yang rekan-rekan miliki ke e-katalog, sehingga mampu mempermudah menjangkau pasar dan akhirnya dapat mendorong realisasi penggunaan produk dalam lokal/ dalam negeri,” tutur eks Kapolda Banten itu.
Dari segi internal, ia mengatakan, Polri juga telah melakukan berbagai upaya guna mendukung realisasi penggunaan produk dalam negeri. Diantaranya adalah, membentuk tim P3DN Polri, melaksanakan pembelanjaan produk dalam negeri melalui e-katalog, membuat e-katalog sektoral Polri sebanyak enam etalase produk.
Lalu, melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dalam penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), mewajibkan belanja pengadaan barang/jasa dengan menggunakan produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN dari Kemenperin dan memberikan fasilitas konsultasi kepada mitra Polri dalam proses pembuatan sertifikat TKDN yang bekerja sama dengan Kemenperin, LKPP, dan Sucofindo.
Guna semakin menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional, Kapolri juga menegaskan soal perlunya mendorong UMKM untuk menghasilkan produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih baik dan mampu bersaing dengan produk luar lainnya.
“Hal ini tentunya sangat penting karena UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun. Sekali lagi saya tegaskan, mari kita tingkatkan realisasi penggunaan produk dalam negeri disertai peningkatan kualitas produk dalam negeri, khususnya bagi UMKM. Kita harus mampu membangun ekonomi nasional yang mandiri dan tanpa ketergantungan dengan negara-negara lainnya. Ingat, kita harus mampu merubah paradigma Indonesia dari negara konsumen, menjadi negara produsen,” tutup Kapolri mengakhiri sambutannya.
