#poldakalsel

Polres Banjar, Polda Kalsel – Kapolres Banjar AKBP M. Ifan Hariyat T, S.H., S.I.K., M.H. memimpin langsung jalannya apel dan pengukuhan Polisi RW yang dilaksanakan di Halaman Mako Polres Banjar.

Kegiatan apel dan pengukuhan Polisi RW Polres Banjar diikuti oleh Wakapolres Banjar Kompol Boma Wedhayanto P, S.E., S.I.K., para Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran Polres Banjar serta anggota dan ASN Polres Banjar.

Dalam amanatnya Kapolres Banjar menyampaikan bahwa Program Polisi RW, ini adalah program yang digelar oleh Kepolisian dalam mempererat sinergitas Polri dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kepolisian terhadap warga di lingkungan RW.

Pada kesempatan itu juga Kapolres Banjar mengukuhkan dan mengucapkan Selamat Kepada Polisi RW yang diemban oleh personel Polres Banjar.

Disampaikan juga dalam amanat, “Konsep Polisi RW memungkinkan terjadinya interaksi dalam memecahkan masalah secara bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda, Babinsa dan unsur pemerintahan tingkat RW saling mengembangkan sifat yang positif.

“Mari sama sama memberikan kesempatan untuk saling memahami membuka peluang untuk saling bekerja sama, terutama kerjasama dalam mengendalikan masalah yang dihadapi, dengan menerapkan prinsip Community Policing dan Sistematis Restorative Justice serta Akuntabilitas,” jelas Kapolres Banjar.

Lebih lanjut disampaikan juga “Tetap Semangat dalam Bertugas, Jaga Kesehatan dan Lakukan yang terbaik bagi Institusi Polri Terutama Polres Banjar Polda Kalsel,” pungkasnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.

Polres Banjar, Polda Kalsel – Perdagangan manusia sedang hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, kepolisian berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jawa Tengah, korbannya sekitar 1.300 orang.

Pada kasus tersebut pihak kepolisian setempat telah menetapkan 33 tersangka oleh aparat negara selaku penegak hukum dan pemberi perlindungan kepada masyarakat, khususnya Polres Banjar yang bertugas melindungi terlebih kasus tersebut menjadi perhatian khusus.

“Di wilayah hukum Polres Banjar sendiri, dalam kurun waktu 5 tahun, sejak tahun 2019 hingga 2023 Kasus TPPO pernah terjadi satu kali pada tahun 2022, untuk tahun 2023 nihil,” ujar Kapolres Banjar AKBP M. Ifan Hariyat T, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasi Humas Polres Banjar AKP H. Suwarji.

Kapolres Banjar, AKBP M. Ifan Hariyat melalui Kasi Humas Polres Banjar AKP H. Suwarji menghimbau masyarakat untuk tidak mudah ikut bujuk rayu orang yang tak dikenal baik secara langsung maupun media sosial.

“Biasanya, para pelaku mengiming-imingi pemberian seperti hadiah atau pekerjaan di luar daerah,” sambungnya.

Para pelaku TPPO biasanya memiliki tujuan mengeksploitasi seseorang dengan ancaman kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, penculikan, pemalsuan dan penipuan bahkan penyalahgunaan kekuasaan serta penjeratan utang.

Hal itu, menyebabkan korban mengalami penderitaan dan dirugikan secara fisik, psikis, mental, seksual, ekonomi dan sosial.

“Bentuk TPPO itu bisa kerja paksa, pemanfaatan fisik, pelacuran, transplantasi organ tubuh, pemanfaatan tenaga atau kemampuan,” jelas AKP H. Suwarji.

Dalam upaya memberantas TPPO, pemerintah membentuk Gugus Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut dijelaskan Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO bertugas berkoordinasi untuk mencegah TPPO baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Dalam rangka mendukung tugas Satgas TPPO, sebagai Humas kita melakukan sosialisasi melalui medsos tentang TPPO agar masyarakat luas bisa mengetahui bentuk-bentuk TPPO seperti apa. Kita juga melakukan publikasi manakala terjadi kasus tindak pidana tersebut di wilayah hukum Polres Banjar,” jelasnya.

Ancaman Hukuman untuk Pelaku TPPO

Kapolres Banjar AKBP Ifan Hariyat melalui Kasi Humas Polres Banjar AKP H. Suwarji mengecam dengan keras siapapun yang melakukan TPPO di wilayah hukum Polres Banjar.

“Siapapun yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasaan, penculikan, pemerasan dan sebagainya untuk memegang kendali dan eksploitasi atas orang tersebut akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 120 juta rupiah dan paling banyak Rp. 600 juta rupiah,” tegasnya.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K.

Publish : Bripka Yudha Krisyanto, S.Kom.