Tribratanews.kalsel.polri.go.id, Polres Balangan – Bergulirnya program pembangunan desa oleh pemerintah terus dilakukan, namun semua itu tidak 100 persen berjalan mulus, pasti ada kendala yang dihadapi.
Peranan Polri dalam pengawasan terkait dana desa terus diuji, kali ini Kapolsek Lampihong Ipda Krismianto memberikan jalan tengah atau memediasi terkait laporan dari warga atas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mempertanggungjawabkan laporan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, Rabu tanggal 15 November 2017.
Sejak pukul 19.00 Wita di Mapolsek Lampihong, kegiatan penyelesaian permasalahan desa Simpang Tiga Kec. Lampihong Kab. Balangan berkaitan dengan pertanggung jawaban dana Desa oleh TPK atas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan tangga di desa Simpang Tiga.
Menengahi permasalahan tersebut turut hadir kepala desa Simpang Tiga, Ketua, sekertaris dan anggota TPK, BPD dan 20 orang warga.
Setelah menjalani proses diskusi yang cukup lama, akhirnya disepakati bahwa TPK wajib mengembailakan uang sebesar Rp. 23.900.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Ketua TPK menyerahkan dana sebesar Rp. 23.900.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada Sekdes desa Simpang Tiga.
Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Lampihong memberikan arahan bahwa masalah yang ada di Desa Simpang Tiga supaya dijadikan pengalaman dan tidak terulang kembali.
“Sebaiknya Kepala Desa maupun BPD dalam melaksanakan rencana pembangunan agar terlebih dahulu dirapatkan dan menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang benar – benar bisa bekerja dan jangan asal tunjuk,” ungkap Ipda Krismianto.
“Jika dianggap perlu, bisa minta saran dan masukan kepada Bhabinkamtibmas maupun ke Kapolsek sebagai fungsi pengawasan dalam pengunaan Dana Desa,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 22.00 Wita tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif.
Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Yudha